MASIH DILANDA PANDEMI, DPRD Pertanyakan Langkah Pemko Capai Target Pendapatan Daerah

BUKITTINGGI, KP – Enam Fraksi di DPRD Bukittinggi memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Bukittinggi tahun 2021. Pandangan umum itu, disampaikan dalam rapat pari purna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (16/11) dibuka Wakil Ketua DPRD Nur Hasra.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya,Shabirin Rachmatmengapresiasi langkah Pemko Bukittinggi dalam mengalokasikan belanja prioritas untuk pemulihan dampak Covid-19, pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar dan pengendalian banjir. Namun, fraksi Gerindra juga mempertanyakan langkah pemko untuk mencapai target pendapatan daerah.

Sementara Fraksi PKSmelalui Arnis Malin Palimomempertanyakan penurunan target pendapatan daerah dibanding tahun 2020 lalu sebesar Rp42,41 miliar atau 6,14 persen.

Selain itu, juga ditanyakan tentang komparasi total belanja daerah yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir dengan  total belanja non infrastruktur pemulihan dampak Covid-19.

Fraksi Demokrat, yang dibacakan Alizarmanmenyampaikan, bagaimana langkah pemko dalam mencapai target PAD, sementara Bukittinggi masih dilanda pandemi Covid-19. Selain itu, juga ditanyakan besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 dan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk pemulihan itu.

Fraksi PAN, melalui Rahmi Brisma, dalam pemandangan umumnya memberikan pertanyaan terkait belum dimasukkannya proyeksi DAK tahun 2021 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih 0 persen. Selain itu fraksi PAN juga memberi masukan agar pemko Bukittinggi memperhatikan proyeksi asumsi besaran pendapatan daerah yang cukup besar, padahal masih dalam masa pandemi Covid-19.

Fraksi Karya Pembangunan, melalui, Edison Katik Basamenyampaikan, anggaran apa yang harus ada dalam R-APBD 2021, sehingga menetapkan prioritas program kegiatan dimasa pandemi dengan defisit Rp42,4 miliar. Berapa besaran anggaran untuk penanganan covid dan langkah pemko agar PAD tercapai.

Fraksi Nasdem-PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Candramenyampaikan, apa dasar pemko optimis mencapai target PAD lebih besar dari target APBD perubahan 2020. Fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjabaran dari pemko terkait besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak covid dan pengendalian banjir. Nasdem-PKB juga menanyakan dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan khusus pengeloaan dan rencana menggratiskan terkait Pasa Ateh.

Dalam kesempatan itu, masing-masing fraksi juga menyampaikan pemandangan umum terkait ranperda penyelenggaraan rumah susun. Dimana, secara garis besar seluruh fraksi mendukung adanya ranperda ini dan menyetujui untuk dilanjutkan dengan pembahasan secara bersama.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasrayang memimpin rapat paripurnamengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Dimana, masukan dan pertanyaan itu, tentunya akan menjadi bahan bagi pemko Bukittinggi untuk memberikan tanggapan pada paripurna selan jutnya.

Sementara itu, Pemko Bukittinggi mengapresiasi lahirnya ranperda tentang pengelolaan dana bergulir, yang diinisiasi oleh DPRD Bukittinggi. Beberapa saran dan pendapat pun, disampaikan Pjs Walikota secara resmi dalam rapat paripurna itu.

Pjs Walikota Bukittinggi, Zaenuddinmenyampaikan, regulasi ini tentu akan menjadi payung hukum dalam upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pem berdayaan koperasi dan usaha mikro. Beberapa saran pun juga dimintakan agar pelaksanannya nanti berjalan tertib, baik, transparan dan akuntabel.

Keberadaan perda pengelolaan dana bergulir juga akan memberikan konsekuensi, diantaranya menuntut adanya konsistensi dan komitmen pemda dalam  penyediaan dana yang akan digulirkan.

“Penerapan perda ini tentu akan berdampak pada APBD. Mengenai dampaknya ini tentu perlu diperhatikan dengan cermat karena akan jadi beban dalam keuangan daerah. Ini tentu diharapkan dapat dijelaskan oleh DPRD,” ungkap Zaenuddin.

Tanggapan Pjs Walikota Bukittinggi itu, juga akan dijawab fraksi di DPRD Bukittinggi dalam paripurna, yang akan digelar  Selasa (17/11). (eds)

Next Post

Dinsos Bantu 1.500 Disabilitas Terdampak Covid-19

Sen Nov 16 , 2020
PADANG, KP – Pemko Padang melalui Dinas Sosial akan membantu […]