MELALUI DINAS PUPR, Pemko Bukittinggi Bakal Luncurkan Program Infrastruktur Kerakyatan

BUKITTINGGI, KP – Dalam rangka membantu masyarakat terdampak Covid-19, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum-Penataan Ruang (PU-PR) Bukittinggi meluncurkan program Infrastruktur Kerakyatan atau Padat karya Tunai (PKT).

Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Rahmat Afrisyaf Elsa kepada KORAN PADANG mengatakan, Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak signifikan. Tidak hanya memukul pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah sangat besar. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor. Mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi dan lainnya di Indonesia. “Dan tidak terlepas di Provinsi Sumatra Barat, khususnya di Kota Bukittinggi,” ujarnya.

Sementara status pekerjaan yang diasumsikan jelasnya, akan mengalami dampak paling parah, pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (pada umumnya berskala mikro-red), berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga tak dibayar. Status pekerjaan pekerja bebas atau pekerja lepas itu termasuk juga pada sektor pekerjaan konstruksi.

Untuk itu kata dia, Pemko Bukittinggi melalui Dinas PU-PR meluncurkan program strategi pengurangan dampak Covid-19. Di mana sektor penyerapan tenaga kerja khusus di bidang konstruksi dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 diperlukan program Infrastruktur Kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT). Dan program itu sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat juga bertujuan mengurangi angka pengangguran di masa pandemi Covid-19.

“Di samping itu, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke Kelurahan, RW dan RT dengan pola pelaksanaan PKT memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Dikatakannya, skema program Padat Karya Tunai dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui swakelola. Selanjutnya tata cara swakelola dilaksanakan dengan pembentukan kelompok masyarakat dengan struktur organisasi yang jelas dengan penetapan dari Kelurahan melalui pendataan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Dan Ketua Kelompok masyarakat menandatangani kontrak kerja upah tenaga kerja dengan PPK.

Kemudian lanjutnya, untuk jenis pekerjaaan yang akan dilaksanakan secara swakelola pada Dinas PU-PR Kota Bukittinggi, di antaranya pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, pemeliharaan rutin trotoar dan pemeliharaan rutin irigasi serta pemeliharaan rutin drainase. Disebutkannya, menjadi pekerja konstruksi merupakan salah satu hal sangat memungkinkan untuk dikerjakan, karena proyek-proyek konstruksi cukup banyak tersebar di seluruh daerah. Baik yang dikelola pemerintah, Badan Usaha maupun masyarakat umum.

“Untuk menyiapkan sumber daya pekerjaan konstruksi ini, masyarakat perlu dibekali pelatihan sesuai spesialisasi yang diminati dan yang dikhususkan untuk jasa spesialis. Seperti perakitan logam atau aluminium, Air Conditioner (AC), Hydrant, Maintanance dan lainnya. Dengan pelatihan ini, tentu diharap melahirkan tenaga yang terampil dan bersertifikat, sehingga mempunyai nilai jual dan daya saing,” tuturnya. (eds)

Next Post

LIMA TAHUN TERAKHIR, Capaian Indikator Makor Pembangunan Bukittinggi Alami Kenaikan di Beberapa Sektor

Ming Nov 8 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir dinilai cukup baik dan mengalami kenaikan di beberapa sektor. Baik dalam pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita maupun dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Bukittinggi sebesar 6,02 persen. Angka itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi […]