MENUJU PENGELOLAAN SYARIAH, Dinas Koperindag Tanahdatar Latih Pengurus dan Pengawas Koperasi

BATUSANGKAR, KP – Sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi sebagai usaha bersama bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan itu, prinsip pengelolaan syariah dipandang perlu untuk menghindari praktek ekonomi yang bersifat ribawi.

Hal itu dikatakan Bupati Tanahdatar diwakili Kepala Dinas Koperindag Darfizal, ketika membuka secara resmi pelatihan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi pembiayaan syariah bagi pengurus dan pengawas koperasi se- Kabupaten Tanahdatar, Senin (9/11) di Aula Hotel Pagaruyung Batusangkar.


Untuk Tanahdatar, Darfizal menyampaikan jumlah koperasi 225 unit, 115 unit merupakan koperasi aktif. “Saat ini jumlah koperasi di Tanahdatar hingga Desember 2019 sebanyak 225 unit, 115 unit dengan status aktif, itu sesuai data ODS (online data system) dengan total modal Rp348.383.000.000 dan total SHU mencapai Rp 19.586.000.000. Dari data itu, koperasi dapat diandalkan potensinya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, bila pinjaman yang diberikan dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bukan konsumtif,” ungkapnya.


Dikatakannya, dari jumlah koperasi yang ada saat ini, 110 koperasi sudah dikategorikan tidak aktif. Salah satu indikatornya sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 adalah koperasi tersebut sudah tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Hal itu didominasi koperasi nagari yang terbentuk dari dana kredit mikro nagari yang ada sekitar 73 koperasi dan KUD yang sebagian besar sudah tidak aktif semenjak awal tahun 2000-an.


“Saat ini Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ada 62 unit dan Koperasi Syariah baru 7 unit. Untuk itu kami berharap usai pelatihan ini bagaimana ke depan koperasi di Kabupaten Tanahdatar segera berkonversi dari konvensional ke pola syariah serta menghindari praktek ekonomi dan keuangan yang bersifat ribawi sehingga koperasi dapat diandalkan sebagai salah satu gerakan ekonomi kerakyatan,” sambungnya.


Hal senada juga disampaikan Ketua Dekopinda Kabupaten Tanahdatar Nasfizar Guspendri, yang menyebut jika Dekopinda sangat mendukung kegiatan pelatihan tersebut. Karena tidak hanya di tingkat kabupaten namun sudah di tingkat provinsi diharapkan tahun 2021 seluruh koperasi di Sumatra Barat sudah berkonversi dari konvensional ke syariah. “Diharapkan tahun depan koperasi yang belum syariah pada saat rapat anggota sudah bertransformasi ke pola syariah, walau belum ada perubahan AD/ART, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017,” ucapnya.


Ditambahkan Nasfizar, seandainya pengurus belum mengadakan rapat anggota, sebenarnya prinsip syariah sudah bisa dilaksanakan, karena waktu untuk perubahan AD/ART itu bisa dua tahun. Dan waktu tiga tahun untuk berbenah dari konvensional ke syariah.


Sebelumnya, Kabid Koperasi dan UKM Lola Nasution mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan memberi bekal dan keterampilan serta kemampuan peserta tentang usaha simpan pinjam koperasi pembiayaan syariah, membuka wawasan dan memberikan motivasi kepada peserta pelatihan tentang usaha simpan pinjam koperasi pembiayaan syariah bagi pengurus dan pegawas koperasi.


Untuk peserta dikatakannya, sebanyak 30 orang dari 17 koperasi di Tanahdatar seperti KPN Dinas Kesehatan, KPN RSUD Ali Hanafiah Batusangkar, KPN Tuah Sepakat, KPN Kemenag Tanahdatar, KPN Penyuluh Pertanian, KPN Rangkiang Ameh Dinas Peternakan, KPN Pengadilan Agama Batusangkar. KPN Karpend Batipuh, KPN SMAN 1 Sungai Tarab, KPN Melati SMKN 1 Batusangkar, KPN Dikbud Tanahdatar, KPN Karpend Padang Ganting, KPN SMAN 1 Rambatan, Kopontren Merah Biru Nurul Ikhlas, KPN Guru Agama Batipuh, KPN APK Salimpaung dan KPN Dinas PU Tanahdatar.


Sementara untuk materi pelatihan dan instruktur dikatakan Lola, Pemahaman tentang syariah oleh Ketua MUI Tanahdatar, Prinsip dan Akad Syariah oleh Ketua KPN Syariah IAIN Batusangkar, Akuntansi Syariah oleh Konsultan Percepatan Syariah/Ketua Prodi Akuntansi Syariah Fak. FEBI UIN Imam Bonjol Padang, Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Syariah, Kebijakan Pembangunan Koperasi di Kabupaten Tanahdatar dan Inplementasi Konversi dari Konvensional ke Syariah oleh Dinas Koperindag Tanahdatar. (nas)

Next Post

Kemenag Gelar Ujian Dinas dan UPKP

Sel Nov 10 , 2020
BATUSANGKAR, KP – Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tanahdatar diwakili Kasubbag […]