Ombudsman RI Apresiasi Layanan Pemko Padangpanjang Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19

PADANGPANJANG, KP – Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatra Barat Yefri Heriani, mengapresiasi layanan Pemerintah Kota Padangpanjang terhadap masyarakatnya yang terdampak Covid-19, dengan mengalokasikan dana APBD untuk Bantuan Sosial Tunai. Menurut Ketua lembaga pengawas layanan publik itu, Padangpanjang selalu mengutamakan kebutuhan dan hak masyarakatnya.

Hal tersebut dikemukakan Yefri Heriani saat bertemu dengan Walikota Padangpanjang diwakili Sekdako Padang panjang Sonny Budaya Putra, di Ruang VIP Balaikota, Kamis, (19/11). Turut hadir pada kesempatan tersebut sejumlah Kepala OPD dan pejabat lainnya.

“Kita melihat Pemko Padangpanjang sudah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanggulangan terhadap dampak Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran terutama bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terkena dampak. Di banyak daerah, kesediaan anggaran itu selalu dianggap terbatas, tapi Padangpanjang selalu mengutamakan kebutuhan dan hak masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Pujian Yefri Heriani bukan tanpa alasan. Di samping memantau langsung di lapangan, pihaknya juga melihat layanan Pemko Padangpanjang di berbagai media terkait warga terdampak corona.

Dari data Bansos Dinas Sosial PPKB P3A, terhitung April,Mei, dan Juni kata dia, BST anggaran APBD diberikan kepada 4511 KK dengan nominal Rp600.000 ribu per bulannya. Kemudian BST provinsi dengan nominal yang sama sebesar Rp600.000 diberikan kepada 690 KK serta BST Kemensos diberikan kepada  4653 KK. Artinya hampir 75 persen KK masyarakat kota berhawa sejuk itu menerima bantuan.

Di samping itu lanjutnya, layanan kesehatan di Padangpanjang berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat terdaftar di BPJS. Dengan begitu, Padangpanjang menyandang sebagai kota “Universal Health Coverege”, yakni seluruh masyarakatnya memiliki layanan kesehatan yang penuh. Namun demikian, Ombudsman mengingatkan Pemko Padangpanjang selalu melihat standar layanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. 

Sementara itu Walikota Padangpanjang diwakili Sekdako Sonny Budaya Putra, menyambut baik tanggapan positif Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Padangpanjang kata Sekdako, terus berupaya memberikan pelayan prima bagi masyarakatnya. “Kami terus berproses memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami selalu terbuka untuk segala masukan, termasuk dari Ombudsman,” terangnya. (sup)

Next Post

Kubu Gadang Jadi Desa Wisata Terbaik Sumbar

Jum Nov 20 , 2020
PADANGPANJANG, KP – Prestasi luar biasa kembali ditorehkan desa wisata […]