OPERASI YUSTISI, Dari 573 Pelanggar Prokes, 81 Memilih Membayar Denda

PAYAKUMBUH, KP – Semenjak dimulai dari 12 hingga 31 Oktober 2020, tim Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 yang dilakukan Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh, Sumatera telah menindak sebanyak 573 pelanggar protokol kesehatan.

Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh, Devitra di Payakumbuh, Senin (2/11) mengatakan, dari 573 orang pelanggar protokol kesehatan tersebut, 81 di antaranya lebih memilih membayar denda dari pada melaksanakan sanksi kerja sosial.

“Dari total itu ada sebanyak 492 orang diberi sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum, sementara sisanya 81 orang membayar denda sebesar Rp100.000,” kata dia didampingi Sekretaris Erizon, Kabid Tibum Joni Parlin dan Kabid Penegak Perda Ricky Zaindra.

Ia mengatakan operasi yang digelar di bulan Oktober 2020 dilakukan di beberapa titik mulai dari Tugu Adipura, pelataran parkir pasar Ibuh dan razia bergerak di beberapa sarana publik lainnya. Pada pelaksanaannya operasi yustisi dilaksanakan Satpol PP, TNI dan Polri.

“Pelaksanaan operasi juga pernah dibantu langsung oleh Tim Terpadu Provinsi Sumbar yang terdiri dari Satpol PP, Polri dan ada juga TNI,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia belum ada pelanggar yang dibawa ke meja hijau atau diberi sanksi tindak pidana ringan akibat 3 kali kedapatan melanggar. Petugas sangat mudah untuk mengidentifikasi pelanggar yang telah pernah diberikan sanksi, karena data pelanggar direkam di aplikasi yang telah disediakan pemerintah Provinsi Sumbar.

“Jadi bila ada pelanggar yang sudah sekali kena tindak di Payakumbuh, lalu kedapatan melanggar di daerah lain di Sumbar, maka dicatat kasus-nya 2 kali pelanggaran, ini akan bisa dilihat oleh admin kota/kabupaten penyelenggara se-Sumbar,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan teguran tertulis kepada empat pelaku usaha saat operasi yustisi bersama Tim Terpadu Provinsi Sumbar pada 26 Oktober 2020. Keempat kafe tersebut berada di Jalan Ade Irma Suryani dan sekitaran Gelanggang Pacuan Kuda.

“Mereka diberi teguran tertulis karena tidak menyediakan sarana prokes seperti tempat cuci tangan maupun pengunjungnya tidak menggunakan masker waktu itu. Mereka kita beri teguran sanksi administratif berupa surat peringatan, bila masih kedapatan maka kegiatan di sana dibubarkan, bahkan izin usahanya bisa kita cabut karena tidak mau kooperatif,” katanya.

Ia mengatakan ke depannya razia protokol kesehatan yang dilakukan di Payakumbuh akan menyisir beberapa lokasi usaha maupun aktivitas masyarakat yang menurut pantuan petugas, sering abai dengan protokol kesehatan.

Sementara itu Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi berharap agar warganya dapat kooperatif dan sadar akan bahaya COVID-19 yang dapat menulari siapa saja. Saat ini kasus COVID-19 cukup meningkat tajam di Payakumbuh, sudah lebih dari 350 orang.

“Kami minta kepada warga agar ikut aktif berperan memerangi COVID-19 ini, jangan sampai anak dan sanak famili kita meregang nyawa oleh virus berbahaya ini,” kata dia. (ant)

Next Post

Lapas Padang Tiadakan Penitipan Barang untuk Tiga Hari ke Depan

Sen Nov 2 , 2020
PADANG, KP – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Muaro Padangmenutup layanan penitipan barang untuk tiga hari ke depan terhitung mulai Selasa (3/11) karena adanya 40 warga binaan yang terinfeksi Covid-19. “Dampak dari 40 warga binaan yang dinyatakan positif, penitipan barang akan ditiadakan untuk tiga hari ke depan,” kata Pelaksana […]