PELAJARI PENDIRIAN PERSEROAN DAERAH, Pansus IV DPRD Kabupaten Kampar Riau Kunker ke Pemko Bukittinggi

BUKITTINGGI, KP – Pansus IV DPRD Kabupaten Kampar Riau, melakukan kunjungan kerja ke Pemko Bukittinggi. Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Kampar Jasnita Tarmizi itu, diterima Kepala Bagian Perekonomian Elza Aulia didampingi Direktur Utama PT BPR Jam Gadang Feri Irawan, di Ruang Rapat Utama Balaikota Bukittinggi, Selasa (24/11).

Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Kampar, Jasnita Tarmizi mengatakan, DPRD Kabupaten Kampar sedang mempersiapkan dan membahas materi Ranperda Perusahaan Perseroan Terbatas PT Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda). Untuk itu rombongan sengaja datang ke Bukittinggi guna belajar tentang pendirian Perseroan Daerah yang ada di Bukittinggi, yaitu PT BPR Jam Gadang.

Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian Setdako Bukittinggi, Elza Aulia mengatakan, PT BPR Jam Gadang yang izin operasionalnya berdasarkan Surat Gubernur Bank Indo nesia No. 8/KEP.GBI/2006 tanggal 11 Agustus 2006 mulai beroperasi 14 September 2006 merupakan BPR yang agak unik keberadaannya. Karena keberadaan Bank itu bukanlah kemauan beberapa orang yang punya modal untuk mendirikan suatu Bank demi memperoleh laba atau keuntungan semata. Tetapi atas keinginan beberapa Ninik Mamak, pemuka masyarakat Kurai Limo Jorong yang berada dalam lima KAN di Kurai Limo Jorong membuat Lumbung Pitih Nagari guna meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari.

“Semenjak berdiri pada tahun 2006 hingga sekarang, PT. BPR Jam Gadang telah berkembang dengan cukup baik. Atas kesepakatan bersama Pemegang Saham, BPR Jam Gadang bertransformasi menjadi BUMD melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Jam Gadang. Lalu atas keinginan bersama Pemegang Saham, BPR Jam Gadang bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019 dan saat ini sedang menunggu izin operasional dari OJK,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur PT BPR Jam Gadang, Feri Irawan mengatakan, modal disetor PT BPR Jam Gadang sebelum menjadi BUMD adalah sebesar Rp 1.165. 900.000 dengan jumlah modal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp 250.000.000 atau 21,44 persen dan sisanya saham masyarakat. Pada tahun 2018 Pemko Bukittinggi menambah setoran saham sebanyak Rp5.000.000.000 sehingga jumlah modal menjadi Rp6.165.900.000 dengan kepemilikan Pemko sebesar Rp 5.250.000.000 atau 85,15 persen dari total modal saham yang ada pada saat ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, usaha BPR Jam Gadang meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Sedangkan usaha-usaha BPR Jam Gadang, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada Bank lain. “SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas,” ungkapnya. (eds)

Next Post

Kembangkan Produk Tomat, Pemkab Solok Gelar FGD dengan UNP

Rab Nov 25 , 2020
SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Universitas Negeri Padang (UNP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Hilirisasi Produk Berbasis Tomat yang berwawasan lingkungan pada masyarakat petani di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Acara yang digelar pada Selasa (24/11) itu bertempat di Aula Kesbangpol, Kantor […]