Pemilihan Ekonomi Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno Serahkan DIPA dan TKDD 2021

PADANG – Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Auditorium Gubernuran, Jumat (27/11). Penyerahan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana penyerahan dilakukan secara Hybrid atau simbolis kepada 14 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja dan empat Bupati/Walikota secara virtual kepada seluruh KPA dan Bupati/Walikota.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, penyerahan DIPA 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi lebih cepat. Upaya itu merupakan bukti bahwa Indonesia dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19. “Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat di mana pandemi Covid-19 menyerang bangsa ini. Terutama sektor kesehatan dan kemudian memicu pada sektor ekonomi. Bahkan Sumbar sempat mengalaminya,” sebut Irwan Prayitno dalam sambutannya.

Dalam menghadapi pandemi yang timbul, Pemprov Sumbar bersama Kementerian/Lembaga (K/L) harus saling bekerjasama sesuai peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, Irwan Prayitno meminta seluruh instansi agar mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021, tidak ada lagi tunda-tunda atau perlambatan, apalagi jika dikarenakan ada persaingan dalam proses tender. “Bila perlu, awal Januari 2021 sudah berjalan sehingga serapan dan realisasi anggaran maksimal,” ujarnya.

Ditegaskannya, penyerahan DIPA dipercepat karena Presiden menghendaki agar Pemda segera melakukan lelang belanja modal untuk biaya tersalurkan dalam rangka pemulihan ekonomi. “Sejalan dengan itu, karena Sumbar tidak menerapkan PSBB lagi, silahkan bekerja tetapi patuhi protokol kesehatan,” tuturnya

Lanjutnya, dalam hal penggunaan dana APBN nantinya ada beberapa hal yang jadi prioritas dari Presiden terutama di bidang kesehatan. Kemudian pesan undang-undang tetap juga jadi perhatian anggaran pendidikan 20 persen. Namun di Sumbar anggaran untuk pendidikan dilebihkan menjadi 43 persen dan diarahkan kepada kompetensi guru.

Tak lupa juga kata dia, untuk dana UMKM terdampak langsung akibat Covid-19. Hal itu perlu dukungan. Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran, salah satunya Bank Nagari. Di dilakukan pengurangan bunga sehingga bunga UMKM 2 persen. “Ada lagi desa digital, dalam situasi Covid ini kita dituntut untuk bekerja melalui digital, maka IT harus kita siapkan untuk melakukan kegiatan agar tetap produktif,” imbuhnya.

Selanjutnya Gubernur dua periode itu menyampaikan, penyerahan DIPA 2020 merupakan penyerahan yang terakhir baginya, karena sebagai Gubernur Sumbar akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2021 mendatang. “Mungkin ini adalah penyerahan DIPA terakhir buat saya, karena di bulan Februari nanti saya tidak lagi jadi gubernur,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengarahkan, agar DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 segera ditindaklanjuti, terutama proses barang dan jasa sehingga kegiatan dapat terlaksana di awal tahun 2021. Heru menjelaskan, dari total keseluruhan belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun, Rp31,88 triliun dialokasikan ke Sumbar dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp11,29 triliun dan dana transfer sebesar Rp20,59 triliun.

Adapun Alokasi belanja K/L untuk Sumbar kata dia, yakni sebesar Rp11,29 triliun akan disalurkan kepada 41 K/L yang terdiri dari 650 Satuan Kerja (Satker) dan 6 Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Pembendaharaan Sumbar. “Kebijakan Belanja K/L diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi serta mendukung berbagai reformasi, utamanya kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial lainnya. Semua ini tentu perlu dukungan dan penguatan sinergi dari semua pihak berkepentingan,” ucapnya.

Sedangkan dana transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) lanjutnya, yakni sebesar Rp20,59 triliun. Dialokasikan untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp 433,37 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp12,94 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,93 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp3,85 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp455,14 miliar dan Dana Desa sebesar Rp992,60 miliar.

Kebijakan TKDD tersebut diarahkan untuk meningkatkan quality control anggaran, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung dan penguatan ekonomi nasional 2021. (mas)

Next Post

Nevi Zuairina Terima Penghargaan Achievement Motivation Person Award 2020

Sab Nov 28 , 2020
PADANG, KP – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan […]