Pemkab Padangpariaman Adakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi

PARITMALINTANG, KP – Staf Ahli Pemerintahan Kabupaten Padangpariaman Anwar, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi di Kabupaten Padangpariaman, Selasa (17/11) di Hall Kantor Bupati Padangpariaman.

Mewakili Pjs Bupati Padangpariaman, dalam sambutannya Staf Ahli Bidang Pemerintahan mengatakan, sesuai perkembangan zaman, teknologi, birokrasi dan informasi yang berlaku di daerah maka pengembangan keterbukaan informasi sangat penting, baik di lembaga negara maupun lembaga masyarakat.

Secara keseluruhan lanjutnya, setiap lembaga melaksanakan kebijakan yang bisa mempercepat informasi kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang valid mulai dari lembaga sampai ke tengah masyarakat. “Dengan perkembangan teknologi dan informasi maka informasi tersebut bisa secara cepat disampaikan, sehingga tidak memakan waktu lama. Tidak ada lagi jarak tempat kejadian peristiwa dengan informasi yang diterima masyarakat, seperti peristiwa penting yang terjadi saat itu jaga dapat diterima informasinya,” ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat itu.

Ia berharap agar para peserta yang mengikuti bimtek dapat mengikuti bimtek dengan baik dan dapat menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan dan kesalahapahaman informasi yang sampai di tengah masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Noval Wiska mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan atas enam tahun Komisi Informasi hadir selalu melakukan pembenahan untuk perubahan yang lebih baik termasuk dalam keterbukaan informasi, sehingga itu merupakan bentuk pembenahan tersebut. “Sesuai perkembangan teknologi yang menuntut agar informasi diberikan sampai ke tengah masayarakat secara cepat dan terbuka. KI juga memiliki komitmen untuk terus menyiarkan keterbukaan informasi hingga ke korong,” ucapnya.

Selaku Narasumber dalam bimtek, H. M. Nurnas menyampaikan, keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan pemerintah daerah. “Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat,” terangnya

Ia juga menambahkan, untuk pelayanan informasi publik maka semua OPD wajib menyediakan pelayanan informasi publik sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Juga layanan informasi publik yang disediakan harus bekualitas serta responsif terhadap permintaan informasi publik oleh masyarakat. “Pengelolaan informasi publik tergantung dari input, proses dan output informasi yang dihasilkan. Keberhasilan pengelolaan informasi publik sangat ditentukan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana (hardware dan software),” tutupnya. (war)

Next Post

TRD Mart, Pusat Perbelanjaan Kekinian di Kecamatan Lima Kaum

Sel Nov 17 , 2020
BATUSANGKAR, KP – TRD Mart belanja grosir dan eceran kekinian […]