Penyelenggara Pemilu Dilarang Nongkrong di Warkop

JAKARTA, KP – Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) melarang petugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu termasuk panwascam pergi ke warung kopi (warkop).

Ketua DKPPMuhammad mengatakan larangan itu bukan karena pergi ke warung kopi itu salah, namunimbauan tersebut merupakan bentuk perhatian DKPP pada kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap asas moral dan fungsi yang melekat padanya.

“Jadi kalau sekarang ini di masa-masa pilkada, DKPP mengimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk senantiasa menghindari warung kopi. Di warkop ini, tempatnya tim sukses sekarang. Tim kerabat, tim kampanye, tim A, tim B, di situ berkumpul peserta pemilu. Kalau anda ke warkop, tidak salah. Mungkin anda bayar sendiri kopinya, anda menikmati sendiri. Tetapi publik akan melihat,” ujar Muhammad saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Lebih lanjut dikatakannya, pertemuan publik dengan petugas penyelenggara pemilu yang mendatangi warung kopi itu dapat menimbulkan rasa emosional. Sebab, publik di warung kopi tadi, menurut Muhammad, adalah para peserta pemilu maupun simpatisan.

“Warkop itu sarana pertemuan rasa emosional antara wasit dan pemain. Maka kami mengimbau agar KPU-Bawaslu seluruh Indonesia menghindari warung kopi sampai dilantiknya Gubernur, Bupati, Walikotadi 270 titik,” kata Muhammad.

DKPP juga mengimbau penyelenggara agar berhati-hati bila diundang ke dalam grup-grup Whatsapp. Muhammad menjelaskan bahwa DKPP khawatir di grup-grup WA itu banyak godaan.”Kalau anda berada satu grup dengan calon, sebaiknya anda off (keluar) dari grup WA itu sampai dilantiknya gubernur, bupati, walikota di 270 (daerah) itu. Ini imbauan DKPP kepada KPU dan Bawaslu,” kata Muhammad. (ozc)

Next Post

Siswa SMP Diwajibkan Buka Rekening di Bank

Rab Nov 11 , 2020
JAKARTA, KP – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mewajibkan seluruh siswa SMP di Indonesia memiliki tabungan di bank. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan hal itu bertujuan untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di Indonesia, khususnya kalangan […]