Peran FKUB

KEBERADAAN lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah lama di Indonesia, termasuk di Sumbar. Keberadaan FKUB di Sumbar bersamaan dengan mulainya era kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno. Artinya, sudah mendekati 10 tahun.

Namun, masih ada dua daerah di Sumbar yang belum membentuk lembaga kerukunan ini, yaitu Tanahdatar dan Pesisir Selatan. Semoga saja unsur forkompimda dua daerah tersebut terus berusaha untuk menghadirkan FKUB tersebut.

Tentu, peran Kesbangpol bersama Kemenag setempat sangat ditunggu banyak pihak dalam membantu kelahiran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam memaksimalkan terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai di tengah masyarakat.

Diharapkan, manfaat keberadaan FKUB dengan program unggulannya ‘selalu rukunmeski agama saling berbeda’ semakin dirasakan oleh masyarakat banyak. Setiap tim FKUB Sumbar turun ke berbagai daerah, selalu terjalin kerjasama positif antara kelembagaan provinsi dengan pengurus FKUB kota dan kabupaten.

Namun,dalam setiap pertemuan FKUB provinsi dengan FKUB daerah dan jajaran forkopimda, tak begitu sering muncul persoalan keberagamaan. Justru, yang paling sering dikeluhkan adalah persoalan tanah ulayat dan perlunya melibatkan peran pemuka masyarakat dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, penggunaan tanah untuk pembangunan tentu tak boleh dilakukan dengan kesewenang wenangan.

Kalau memang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan itu berupa tanah ulayat, tentu ninik mamak pemilik suku dan pusaka wajib dibawa berunding,baiyo-batido. Kesewenang-wenangan yang membabi buta sudah tidak zamannya lagi. Inilah salah satu peran strategis FKUB, yakni berusaha maksimal agar banyak pihak lebih mengutamakan kerukunan dalam setiap program kegiatan pemerintah maupun swasta yang bersinggungan dengan masyarakat banyak. Sebab, pemerintah sengaja memunculkan lembaga kerukunan ini untuk mengantisipasi munculnya konflik kepentingan yang menimbulkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam setiap pertemuan itu, tim FKUB Sumbar selalu berusaha memunculkan pemikiran untuk memecahkan permasalahan. Namun, peran tuan rumah, seperti unsur Kesbang, Kemenag, cendekiawan setempat, ninik mamak, alim ulama, dan perangkat lainnya sangat diperlukan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. Kalaulah dalam pertemuan itu semuanya seriustapi tak ditindaklanjuti dengan pemecahan masalah, tentu semuanya mubazir belaka.

Bagaimanapun juga, kerukunan selalu dibutuhkan untuk ketenteraman bangsa yang besar ini. Peran FKUB dengan kelembagaannya yang diisi oleh pemuka beragam agama di negeri ini sebenarnya sangat strategis untuk menciptakan hidup damai dan saling pengertian di negara ini. Sebaliknya,jika peran FKUB tak dimaksimalkan, dikahwatirkan yang muncul hanya kerukunan semu yang tak begitu berarti. Semoga ini jadi pemikiran bersama. *

Next Post

LAKALANTAS DI PAKANDANGAN, Avanza Remuk, Agya Hancur

Kam Nov 26 , 2020
PADANGPARIAMAN, KP – Kecelakaan lalulintas terjadi jalan umum Pakandangan – Pauh Kambar, tepatnya di depan Pasar Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkuag, Kabupaten Padangpariaman, Kamis dini hari (26/11). Kecelakaan itu melibatkan mobil minibus Toyota Avanza BA 1275 LX dan sedan Daihatsu Agya tanpa pelat nomor.Kanit Lakalantas Polres PadangpariamanIpda Rudi Candra menjelaskan kecelakaan […]