PJS WAKO ZAENUDDIN SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR R-APBD BUKITTINGGI 2021, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp548,5 Miliar Lebih

BUKITTINGGI, KP – Pjs Walikota Bukittinggi Zaenuddin menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2021dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Jumat lalu (13/11).Pjs Walikota Bukittinggi Zaenuddin menyampaikan, penyusunan R-APBD tahun 2021 diawali dengan penyusunan R-KUA PPAS 2021 yang telah ditandatangani menjadi nota kesepakatan KUA PPAS pada 27 Oktober lalu. Ia mengakui, penyusunan perencanaan dan penganggaran membutuhkan waktu relatif lebih lama, karena ada paraturan perundang-undangan baru yang terbit dan harus dipahami sebagai landasan penyusunan penganggaran tahun 2021.

“PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodekfikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional,” paparnya.

Disebutkannya, pendapatan daerah dalam R-APBD tahun 2021 diestimasikan sebesar Rp 648.570.966.935. Jika dibandingkan APBD perubahan  2019 lalu, terdapat penurunan sebesar Rp 42 miliar lebih. “Pendapatan daerah itu, berasal dari PAD sebesar Rp 132 miliar lebih atau 20,41 persen. Dan Pendapatan transfer Rp 516 miliar lebih atau 79,59 persen. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 0 atau 0 persen dari total pendapatan daerah,” paparnya.

Dalam R-APBD tahun 2021 jelasnya, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp 706.061.046.259. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 576 miliar lebih dan belanja modal Rp 119 miliar lebih. Sementara untuk belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp 10 miliar. “Untuk 2021, sumber penerimaan utama pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 57 miliar lebih yang berasal dari sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Dalam Paripurna itu, Pjs Wako juga menghantarkan Ranperda tentang penyelenggaraan rumah susun kepada DPRD Bukittinggi. Disebutkan, sebelumnya Bukittinggi telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2007 tentang rumah susun. Namun Perda itu telah dicabut dan sesuai ketentuan UU No 12 tahun 2011, disusunlah peraturan daerah baru mengenai rumah susun tersebut. “Penyusunan Ranperda ini telah melalui tahapan, diawali pembuatan naskah akademik, hearing, pengharmonisan dan pemantapan konsepsi oleh Kemenkumham,” ungkapnya.

Adapun Ruang lingkup Ranperda penyelenggaraan rumah susun lanjutnya, mencakup perencanaan rumah susun, pembangunan rumah susun, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan rumah susun, pengelolaan, peningkatan kualitas, pembinaan, kelembagaan, pendanaan dan peran masyarakat. “Penyusunan Ranperda ini juga sesuai visi misi Kota Bukittinggi. Di mana Pemko juga telah menetapkan rencana strategis pengembangan pemukiman, antara lain penyediaan sarana prasarana bagi kawasan rumah sederhana, penataan dan peremajaan kawasan, pembangunan rusunawa dan peningkatan kualitas permukiman,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra yang memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua Rusdy Nurman, mengapresiasi langkah Pemko Bukittinggi dalam penyusunan R-APBD tahun 2021. Bahkan, secara umum pengalokasian belanja diprioritaskan untuk pemulihan dampak Covid-19, pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar dan peningkatan infrastruktur terutama terkait pengendalian banjir. “DPRD akan bahas hantaran ini melalui setiap fraksi. Kita tunggu pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan dalam paripurna selanjutnya, Senin (16/11) (hari ini-red),” ungkapnya.

Terkait Ranperda penyelenggaraan rusunawa, Nur Hasra menyampaikan, Ranperda itu tentu akan menjadi landasan hukum bagi Pemda dalam penyelenggaraan rumah susun nantinya. “Kita harap pembahasannya dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Di samping itu dalam rapat paripurna itu DPRD Bukittinggi juga menghantarkan Ranperda inisiatif. Kali ini Ranperda yang dihantarkan terkait pengelolaan dana bergulir.

Sementara Ketua Bapemperda DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi menyampaikan, program dana bergulir merupakan bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan pada pengusaha mikro, kecil dan koperasi melalui dana bergulir. Pola bergilir maksudnya, cara memanfaatkan bantuan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi dalam upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sejak 2001 penyaluran dana bergulir sudah berjalan. Tapi dinilai belum membuahkan hasil maksimal. Karena terdapat perbedaan persepsi, bagi penerima beranggapan dana itu tidak wajib dikembalikan kepada Pemda. Sementara Pemda belum punya aturan berupa Perda dalam pengelolaan dana bergulir itu,” ungkapnya.

Untuk itu jelasnya, DPRD Bukittinggi menginisasi lahirnya Ranperda pengelolaan dana bergulir. Di mana Perda tersebut diharapkan dapat dipahami masyarakat dan sesuai kenyataan hidup masyarakat. “Kebutuhan yang dimaksud, berupa kebutuhan ataupun masalah yang perlu penyelesaian. Dana bergulir diharapkan dapat melepaskan masyarakat Bukittinggi dari jeratan rentenir,” tegas Syaiful Efendi.

Lebih lanjut dijelaskannya, karakteristik dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara/daerah, dicantumkan dalam APBN/APBD dan atau laporan keuangan. Dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah dan Pemerintah dapat menarik kembali.

“Dengan Perda pengelolaan dana bergulir, pemerintah punya kewenangan mulai dari proses seleksi penerima dan penetapan penerimaan dana bergulir, penyaluran dan penagihannya. Setelah BLUD dibentuk, maka penyaluran dana bergu lir di Bukittinggi menjadi tugas dan fungsi dari BLUD itu,” pungkasnya. (eds)

Next Post

Anggota DPRD Dapil Guguak Panjang Gelar Reses Berkelompok

Ming Nov 15 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Delapan dari sembilan anggota DPRD Bukittinggi Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Guguak Panjang mengadakan Reses Masa Sidang I tahun 2020 secara berkelompok. Reses yang dibuka Camat Guguk Panjang itu, dilaksanakan di halaman kantor Camat Guguak Panjang, Kamis (12/11) siang. Turut hadir dalam reses tersebut para Pimpinan SKPD di […]