Pjs Walikota Bukittinggi Jawab Pandangan Umum Tentang R-APBD 2021 dan Ranperda Rusunawa

BUKITTINGGI, KP – Pjs Walikota Bukittinggi diwakili Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi H. Yuen Karnova, jawab pandangan umum Fraksi tentang R-APBD 2021 dan Ranperda Penyelenggaraan Rusunawa. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bukittinggi, di Gedung DPRD, Selasa (17/11).

Dalam Pandangan Umum yang dibacakan Sekda Yuen Karnova menyampaikan, untuk pertanyaan Fraksi Gerindra dijelaskan, agar mencapai target pendapatan, Pemko akan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara rutin. Kemudian untuk fraksi PKS Sekda menjelaskan, penurunan pendapatan daerah pada tahun 2021 karena dampak pandemi Covid-19, masih tingginya ketergantungan pada dana transfer, ketaatan bayar pajak tepat waktu masih rendah dan lainnya. 

Untuk fraksi Demokrat, Sekda memberikan penjelasan, pencapaian target PAD dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, perkuat proses pemungutan, tingkatkan pengawasan, tingkatkan efisiensi administrasi dan tekan biaya pemungutan, penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian pendapatan daerah. sedangkan jawaban untuk pertanyaan Fraksi PAN, yakni perbandingan belanja pegawai dan belanja modal adalah 42,31 persen dan 16,89 persen. Sementara untuk tahun 2021, Bukittinggi tidak mendapat dana kelurahan dari DAU tambahan.

Selanjutnya untuk Fraksi Karya Pembangunan, Sekda memberikan jawaban, Pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh jenis PAD, baik dari segi pendapatan pajak maupun retribusi daerah. Sementara untuk sekolah tatap muka, sesuai SK 4 Mentri, hal itu dapat dilaksanakan jika Bukittinggi telah berada pada zona hijau dan kuning. Saat ini Bukittinggi masuk daftar daerah dengan resiko penyebaran rendah, sehingga sekolah tatap muka diperbolehkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Sedangkan untuk Fraksi Nasdem-PKB, Sekda memberikan jawaban, strategi pemulihan ekonomi dampak Covid-19 akan diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional 2021, seperti recovery dan reformasi belanja, anggaran belanja akan diarahkan pada sektor pemberdayaan UKM, melakukan kebijakan ketahanan pangan .

Sementara itu untuk jawaban atas pandangan umum tentang Ranperda penyelenggaraan rusunawa,Sekda Yuen Karnova juga memberikan jawaban untuk setiap fraksi. Jawaban yang disampaikan di antaranya tentang jumlah besaran sewa rusunawa ditetapkan paling tinggi ⅓ (satu per tiga) dari UMP. Biaya operasional akan ditanggung oleh pengelola rusunawa. 

Pada kesempatan itu, masing-masing fraksi juga memberikan jawaban atas pendapat walikota atas Ranperda pengelolaan dana bergulir. Di mana pada umumnya setiap fraksi menyampaikan, untuk penyaluran dana bergulir, perlu dilakukan proses seleksi yang tepat dengan terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada mereka.

Dijelaskannya, penggunaan dana bergulir yang maksimal akan memberikan pertambahan nilai pada keuangan dana bergulir, sehingga tidak membebani keuangan daerah. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan, jika meskipun berdampak pada APBD, hal tersebut bukan menjadi suatu masalah, karena APBD prinsipnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi yang dilaksakan mengacu kepada Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19, serta dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Herman Sofyan didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan dihadiri lebih dari separuh anggota Dewan dan beberapa SKPD sesuai aturan Covid-19. (eds)

Next Post

Fenomena Tanaman Hias

Sel Nov 17 , 2020
TERNYATA pandemi corona yang sudah berlangsung sekitar 8- 9 bulan bukan hanya berdampak negatif melulu tapi juga memberi rezeki luar biasa pada banyak pecinta bunga. Sebutlah di desa Doko Kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur. Ada bunga jenis pilodendro dan keladi yang ditukar dengan satu unit mobil Toyota Avanza. Bahkan, menurut […]