Polisi Hentikan Resepsi Pernikahan Anak Pejabat BPBDLimapuluh Kota

PADANG, KP – Polres Limapuluh Kotamenghentikan pelaksanaan resepsi pernikahan dari anak pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat yang digelar di gedung Serbaguna Politeknik Pertanian Payakumbuh Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau, Sabtu (21/11). Penghentian acara resepsi itu dilaksanakan sekitar pukul 10.00 Wib.
Kapolres Limapuluh Kota AKBP Trisno Eko Santoso mengatakan bahwa penghentian resepsi pernikahan tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut dapat menghimpun atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.
“Pertimbangannya sudah jelas, untuk menghimpun keramaian di saat pandemi covid-19 itu tidak dibolehkan, kita semua tahu sekarang kondisi covid-19,” kata dia.
Menurutnya, dalam menggelar resepsi pernikahan, pihak keluarga juga tidak mengantongi izin keramaian atau izin menggelar kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan resepsi pernikahan tersebut rencananya dilaksanakan pada Sabtu (21/11) mulai pukul 10.30 WIB sampai selesaidengan undangan sebanyak 2.000 undangan.
Hingga saat ini polisi masih mendalami hal tersebut. Menurut kapolres, sanksi yang akan diberikan kepada pejabat BPBD itu bisa berupa tindakan hukum apabila memenuhi unsur pidana. Jika sanksi administrasi, pihaknya menyerahkan ke pemerintah daerah setempat.
“Dia kami periksa untuk dimintai keterangan, kalau nanti secara hukum terbukti dengan dua alat buktibisa kita ajukan tingkat penegakan hukum, kita proses. . Ya kita lihat saja,” kata Trisno, seperti dilansir Langgam.id, Minggu (22/11).
ia mengungkapkan pihaknya masih melakukan pendalamandan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi BPBD Limapuluh Kota itu akan terus berlanjut . Dalam pemeriksaan pertama telah dilakukan secara tentatif serta sesuai bahan yang diperlukan penyidik.
“Kami periksa tentatif, sesuai keadaan fisik dan stamina yang bersangkutan. Dan sesuai bahan-bahan yang kami perlukan. Ini bisa berlanjut,” tegasnya.
Trisno menyayangkan pesta pernikahan itu tetap dilangsungkanpadahal pihaknya telah memberikan peringatan. Apalagi, yang melanggar merupakan pejabat yang seharusnya ini tidak terjadi.
“Kan jelas di saat pendemi ini dilarang untuk membuat suatu acara yang mengundang banyak orang, sehingga dipastikan membuat kerumunan. Ini jelas poinnya. Kedua, yang bersangkutan itu semua adalah pegawai. Artinya apa? Aparat pemerintahan,” ujarnya.
“Sedangkan program menangani pandemi ini mulai pencegahan, pengendalian dan penanganan itu pemerintah beserta seluruh aparatnya. Yang bersangkutan ASN, anaknya juga ASN. Artinya tidak loyal di tempat mereka mengabdi,” lanjut Trisno.
Selain itu, kata dia, pejabat BPBD itu juga merupakan Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota. “Harusnya memberikan tauladan dan contoh. Harusnya aktif mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama bersatu mengatasi covid-19. Bukan menjadi bagian yang melanggar aturan atau tidak melaksanakan kebijakan pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, pejabat BPBD yang bersangkutan saat dihubungi wartawan terkait pembubaran pesta anaknya ini, hingga berita ini diturunkan belum merespons. (ant/lgm)

Next Post

Isu Tentang Gempa Besar

Ming Nov 22 , 2020
SELAIN pilkada, salah satu informasi yang ramai diperbincangkan Masyarakat Sumbar […]