Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari 2021

JAKARTA, KP – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengizinkan pembukaan sekolah atau belajar tatap muka mulai Januari 2021. Dengan demikian, belajar tatap muka bisa dilakukan tanpa memperhitungkan zonasi risiko covid-19.
“Peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tapi pemda (yang) menentukan,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers daring dikutip dari akun Youtube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).
Kebijakan tersebut berlaku untuk semester genaptahun ajaran 2020/2021. Untuk itu, Nadiem meminta sekolah yang ingin menerapkan belajar tatap muka untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang.
“Daerah dan sekolah, kalau siap tatap muka, ingin tatap muka, segera tingkatkan kesiapan untuk melaksanakan ini,” ujar Nadiem.
Ia menjelaskan, pemberian izin belajar tatap muka ini bisa saja dilakukan secara serentak atau bertahap. Hal itu kembali tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah.
“Tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat,” katanya.
Nadiem mengatakan keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah. Ia pun menegaskan, orangtua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Sekalipun, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.
“Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan diwajibkan,” terang dia.
Menurut Nadiem, pemerintah daerah harus memperhatikan syarat dan ketentuan jika ingin membuka sekolah pada Januari 2021. Utamanya soal risiko penyebaran covid-19 di daerah di mana sekolah berada. Pemda juga harus memastikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan di sekitar sekolah.
Nadiem mengatakan pemda juga mesti memperhatikan akses terhadap pembelajaran di rumah. Bagi siswa yang memang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh seperti di desa-desa patut dipertimbangkan untuk tatap muka.
Selain itu pemda harus mempertimbangkan kondisi psikososial siswa, baik jika belajar di sekolah atau di rumah. Lalu jika ada siswa yang orangtuanya tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah karena bekerja.
Selanjutnya ketersediaan transportasi yang aman dari dan ke sekolah, lokasi tempat tinggal setiap siswa dan guru, serta mobilitas antar wilayah dan kondisi geografis di daerah tersebut. Juga tak lupa, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa yang ditetapkan pemerintah pusat.
Secara khusus, untuk syarat belajar tatap muka sekolah harus memenuhi enam daftar periksa (checklist). Yang pertama ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, dan kesiapan menerapkan wajib memakai masker. Sekolah juga harus memiliki alat pengukur suhu, mendapat persetujuan komite sekolah untuk belajar tatap muka, dan melakukan pemetaan warga sekolah. Pemetaan ini bermaksud mengetahui siswa atau guru yang memiliki penyakit komorbid, tidak punya akses transportasi yang aman, maupun memiliki riwayat perjalanan yang berisiko.
“Pas tatap muka dilakukan protokol kesehatan, bukan seperti masuk sekolah normal. Ini poin terpenting dan banyak mispersepsi, kalau tatap muka seperti sekolah biasa. Ini tidak benar,” kata Nadiem.
Ia menekankan setiap kelas yang melakukan pembelajaran tatap muka harus melakukan rotasi siswa atau sistem shifting. Ini untuk memastikan jaga jarak diberlakukan.
Untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah luar biasa, maksimal hanya boleh ada lima anak per kelas. Kemudian 18 anak per kelas untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Kita pastikan (siswa dan guru) dengan kondisi medis komorbid tidak boleh ke sekolah karena risiko kena covid jauh lebih tinggi. Poin penting juga tidak diperkenankan kegiatan yang berkerumun,” tambahnya.

ALASAN SEKOLAH TATAP MUKA DIBOLEHKAN
Keputusan mengizinkan sekolah kembali tatap muka ini diambil setelah Kemendikbud mengevaluasi surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri yang mengatur terkait izin pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau yang ditetapkan 7 Agustus lalu.
Nadiem juga mengaku banyak menerima keluhan dari pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, bahwa pembukaan sekolah berdasarkan zona menyulitkan kegiatan belajar di lapangan.
Ia mengatakan, dalam hal ini pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami keadaan dan risiko penyebaran corona di wilayahnya sendiri sehingga kepercayaan itu diberikan.
Selain itu, ia juga punya kekhawatiran akan dampak negatif penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berkepanjangan yang bisa menjadi permanen jika dibiarkan. Mulai dari kemungkinan putus sekolah, keadaan psikologis siswa, potensi kehilangan pembelajaran pada satu generasi, sampai meningkatnya tindak kekerasan rumah tangga.
Sebagai informasi, sebanyak 87 persen sekolah di seluruh Indonesia saat ini masih melakukan belajar jarak jauh atau belajar secara daring, termasuk mayoritas kota/kabupaten di Sumbar. Sekolah tatap muka hanya diizinkan di zona kuning dan hijau.
Artinya, secara nasional hanya ada 13 persen dari 151.696 sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Jika dilihat berdasarkan zona, 75 persen sekolah sudah buka di zona hijau, 20 persen di zona kuning, 12 persen di zona oranye dan 8 persen di zona merah.
Sedangkan dari 532 ribu sekolah yang tercatat di Data Pokok Pendidikan, baru 42,48 persen sekolah yang sudah melaporkan keadaan dan kesiapan di lapangan terkait penerapan protokol kesehatan.

KEPALA BNPB WANTI-WANTI RISIKO BUKA SEKOLAH DI MASA PANDEMI

Terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dengan matang rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran 2020/2021 saat masa pandemi Covid-19. Pertimbangannya, masih ada ancaman penularan Covid-19.
“Ancaman penularan Covid-19 masih terjadi, diharapkan pemda mempertimbangkan secara matang sebelum memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2020/2021,” kata Doni dalam konferensi pers daring dikutip dari akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/10).
Doni mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah tak harus dilakukan secara serentak di satu kota maupun kabupaten. Kegiatan sekolah tatap muka bisa berjalan secara bertahap, mulai dari sekolah di tingkat kecamatan atau desa.
“Pembelajaran tatap muka ini tidak harus dilakukan serentak, bisa dilakukan bertahap di tingkat kecamatan atau desa dengan menerapkan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.
Selain itu, Doni berharap pemda melakukan semacam penataran atau simulasi pembukaan sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Simulasi tersebut bisa dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan, sebelum pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.
“Kita punya waktu satu bulan lebih dan diharapkan penataran ini bisa jadi simulasi, sehingga sekolah tatap muka bisa kita mulai bersama,” katanya.

MENDAGRI SEGERA TERBITKAN SURAT EDARAN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pembelajaran tatap muka Tahun Ajaran 2021. Pekan Depan, SE tersebut akan langsung disebar ke seluruh kepala daerah.
“Ini SE akan segera dibuat dan minggu depan segera disampaikan kepada seluruh kepala daerah. Namun satu hal mungkin untuk Kemendikbud, daerah ini ada yang punya mekanisme fiskal kuat,” kata Tito saat diskusi daring terkait Pengumuman Keputusan Bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yang dipantau di Jakarta, Jumat (20/11).
Dalam SE tersebut, terang Tito, akan dijelaskan tugas-tugas kepala daerah untuk mendukung pembelajaran tatap muka.
“Karena powernya ada di kepala daerah yang bisa membawahi Disdik, Dinkes, Satgas, Dishub, Biro Humas, Diskominfo, itu powernya kepada kepala daerah,” jelasnya.
“Jadi mohon kepada kepala daerah, sambil menunggu SE yang akan kami buat secara detil, SKPD apa akan berbuat apa, sambil tentunya terbuka kepda untuk mengembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Nanti dalam SE ini, karena masuk TA baru 2021, maka kami akan yakinkan bahwa dokumen kegiatan tadi, yang dilakukan oleh berbagai SKPD tadi, ini dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemda atau RKPD dan juga dokumen anggarannya, APBD. sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah,” sambung Tito.
Ia mengingatkan kepada para gubernur untuk mengawasi betul pembelajaran tatap muka ini. “Mohon kepada bapak gubernur dengan staf dapat melihat apakah semua langkah-langkah untuk memagari kegiatan tatap muka berjalan lancar, betul-betul diyakinkan teranggarkan dalam dokumen RKPD maupun APBD tingkat II,” sebutnya. (cnn/mdc/vci)

Next Post

Seorang Nelayan Palembayan Digigit Buaya

Jum Nov 20 , 2020
LUBUKBASUNG, KP – Seorang nelayan warga Koto Marapak, Nagari Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam bernama Muhammad Taher (37 tahun) diserang buaya muara saat menangkap ikan di Sungai Batang Nanggang. Korban sempat melawan saat mendapat serangan hewan tersebut.Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Resort Agam, Ade Putra mengatakan peristiwa itu […]