SEPULUH PROGRAM UNGGULAN IP-NA, Realisasi Investasi Lampaui Target, UMKM Disiapkan Hadapi Industri 4.0

PADANG, KP – Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat disadari pemerintahan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abit dengan memberdayakan sejumlah sektor riil guna memacu pertumbuhan ekonomi. Di antaranya melalui pengembangan industri olahan, perdagangan, usaha kecil dan menengah, koperasi, hingga mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Sumbar.

Hal ini sesuai dengan visi pemerintahan Irwan Prayitno yaitu ‘terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera’ dan misi dalam RPJMN 2016-2021 yang keempat yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Sebagai wujud implementasi visi dan misi tersebut, Pemprov Sumbar terus berupaya mengembangkan industri olahan melalui Dinas Perindustrian dan Perdangan sebagai leading sector. Sebagai payung hukum, Pemprov Sumbar sejak lama telah menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14/2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2038 sebagai arah pembangunan industri di Sumbar ke depan. Lebih spesifik lagi, dengan lahirnya Perda Nomor 14/2018 tersebut maka pengembangan IKM Sumbar menjadi terarah.

Setidaknya ada 12 komoditi yang wajib didukung pemerintah dalam pengembangannya. Pengembangan itu tidak hanya dari kabupaten/kota dan provinsi, namun juga dibantu pemerintah pusat melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).

Pemprov Sumbar juga menetapkan 12 komoditi untuk dikembangkan. Ke-12 komoditi itu yakni pengembangan hasil laut, pengolahan kakao (coklat), pengolahan makanan (kuliner), pengolahan gambir, pengolahan minyak atsiri, pembuatan semen, pengolahan kulit, tekstil, alat industri pertanian (Alsintan), kemaritiman, pengolahan kelapa dan kelapa sawit.

Bahkan, pada 2019, Pemprov Sumbar dan Kementerian Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp51,3 miliar untuk empat sentra di Sumbar. Anggaran tersebut disalurkan langsung pada kabupaten/kota. Kemudian Pemprov Sumbar melakukan monitoring dan sosialisasi agar program tepat sasaran, yakni melahirkan industri kecil menengah (IKM) baru dan terserapnya tenaga kerja.

Adapun empat sentra IKM yang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat itu adalah , pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Pesisir Selatan dengan kucuran anggaran senilai Rp14,5 miliar, sentra IKM pengelolaan coklat di Padangpariaman dengan anggaran Rp15,5 miliar, pengembangan IKM sentra logam/perbengkelan di Dharmasraya dengan anggaran Rp29,2 miliar, dan sentra IKM pengolahan produk kesehatan Garnicia di Sijunjung dengan anggfaran sebesar Rp6 miliar. Garcinia adalah asam gelugur yang selama ini terbuang begitu saja dan kini dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Tanaman ini biasanya tumbuh liar di hutan-hutan di sekitar kawasan Sijunjung.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga akan membangun pabrik pengelolaan getah gambir menjadi pewarna batik di Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan alokasi anggaran Rp7,5 miliar pada 2021. Getah gambir yang diproduksi akan digunakan untuk mendukung beberapa usaha kerajinan batik di daerah itu. Selain itu, getah gambir juga bisa digunakan sebagai bahan pembuat obat-obatan, kosmetik, dan lainnya.

Terkait hal ini, Gubernur Irwan Prayitno mengemukakan industri pengolahan yang dikembangkan di Sumbar menitikberatkan pada kreativitas pelaku usaha itu sendiri. Dijelaskan gubernur, industri pengolahan yang berbasis padat karya kurang berkembang di Sumbar karena karakter masyarakat yang kurang bersedia bekerja sebagai buruh.

“Orang Sumbar memiliki karakter tidak suka bekerja di sektor perburuhan, terutama yang menggunakan tenaga manusia, tapi lebih kepada sektor yang mengandalkan pemikiran dan kreativitas,” ucap Irwan Prayitno.

Oleh sebab itu, kata dia, saat ini tidak ada satu pun industri besar di Sumbar yang berbasis padat karya, berbeda dengan Pulau Jawa yang industri padat karyanya berkembang pesat. Atas dasar itu, kecenderungan industri pengolahan di Sumbar hingga saat ini lebih banyak berada pada skala rumah tangga. Namun, pemprov mengupayakan industri pengolahan yang dikembangkan tersebut dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga telah mengantisipasi kehadiran era revolusi industri 4.0 agar pelaku usaha di Sumbar mampu beradaptasi dengan era industri digital ini. “Tugas kita dalam mengantisipasi dampak negatif dari industri 4.0. pada saat kita memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem industri 4.0, melalui pendekatan dan kemampuan dalam membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan, mengingat salah satu dampak negatifnya pada penyerapan tenaga kerja dan mengacaukan bisnis konvensional,” katanya.

Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi, pemerintahan Irwan Prayitno telah mendirikan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang beralamat di Jl. Hiu Nomor 3, Transito Ulak Karang, Kota Padang. Gedung PLUT-KUMKM yang dibangun melalui pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM RI ini diresmikan pada Bulan September 2019 lalu. PLUT KUMKM Provinsi Sumbar ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang diresmikan dari 5 PLUT KUMKM program tahun 2018.

Program PLUT-KUMKM memiliki tujuan sebagai lembaga bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

PLUT-KUMKM didirikan sebagai ‘rumah bersama’ bagi kalangan konsultan, pendamping, dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh dinas yang membidangi KUKM namun juga oleh instansi dan stakeholder terkait lainnya.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan keberadaan PLUT KUMKM akan sangat membantu koperasi dan UKM di Sumbar untuk bisa lebih sukses ke depannya. “Insya Alah dengan adanya PLUT KUMKM ini semakin berkualitas koperasi dan UKM kita di Sumbar,” uajr gubernur.

Selain itu, Gubernur Sumbar mengatakan koperasi harus membuka diri untuk kemajuannya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT. “Kalau tidak koperasi akan tenggelam, apalagi di era seperti ini,” tukasnya.

Berdasarkan catatan resmi tahun 2019 pada Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, koperasi yang aktif di Sumbar sebanyak 2.003 koperasi dan diperkirakan mampu menciptakan tak kurang 7.000-8.000 lapangan kerja untuk masyarakat. Koperasi itu tersebar pada 19 kabupaten dan kota dengan jumlah anggota sekitar 600 ribu orang.

Besarnya jumlah lapangan kerja yang bisa dibuka oleh koperasi sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran di daerah dengan menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif. Perkembangan koperasi itu juga cukup baik, sebanyak 12,33 persen di antaranya memiliki volume usaha di atas Rp2 miliar. Hal itu menunjukkan koperasi benar-benar mampu mengembangkan bisnis yang berbasis masyarakat dan telah membantu membangun ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Hanya saja pada era industri 4.0 tantangan yang dihadapi oleh lembaga itu memang akan semakin rumit karena perkembangan teknologi amat pesat. Semua serba digital, online, dan menuntut koperasi harus bisa menyesuaikan diri.

Untuk itu, Pemprov Sumbar melalui Dinas Koperasi dan UKM Sumbar terus berupaya memberikan pelatihan dan workshop bagi pengurus dan anggota koperasi agar makin profesional dalam pengelolaan lembaga. Informasi dan perkembangan ilmu dan pengetahuan tentang koperasi ditransfer pada insan koperasi di Sumbar supaya tetap menjadi soko guru perekonomian di daerah.

Hal ini sejalan dengan kehadiran PLUT-KUMKM sebagai lembaga pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar turut mendukung perkembangan koperasi berbasis syariah. Keberadaan koperasi syariah sudah cukup banyak di Sumbar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saat ini beberapa daerah seperti Padang, Padangpanjang, Dharmasraya, dan daerah lainnya mulai serius mengembangkan koperasi tersebut. Bahkan, Padangpanjang menargetkan koperasi konvensional di daerah itu seluruhnya dikonversi menjadi koperasi syariah dalam beberapa tahun ke depan. Sementara Kota Padang membentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di setiap kelurahan.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Pemprov Sumbar melalui Diskop dan UKM adalah pelatihan dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan salah satu syarat wajib sesuai aturan perundang-undangan untuk mengawasi koperasi syariah.

PERDAGANGAN DAN IKLIM INVESTASI

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perkembangan neraca perdagangan Sumatera Barat cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai ekspor setiap tahunnya mendominasi perdagangan luar negeri Sumatera Barat sehingga selalu menghasilkan surplus neraca perdagangan. Kondisi pada tahun 2019 surplus neraca perdagangan sebesar US$900,95 juta atau mengalami penurunan 14,38 persen dibanding neraca perdagangan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, nilai ekspor Sumatera Barat yang seluruhnya komoditi non migas mencapai US$1.339,15 juta atau turun 16,23 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$1.598,61 juta. Sementara itu, nilai impor mengalami penurunan 19,79 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu US$546,34 juta pada 2018 menjadi US$438,20 juta pada tahun 2019.

Negara tujuan utama ekspor Sumatera Barat tahun 2019 adalah India, Amerika Serikat, Bangladesh, dan Singapura. Perdagangan dengan empat negara tujuan utama tersebut mencapai US$862,71 juta atau sekitar 64,43 persen dari seluruh nilai ekspor luar negeri Sumatera Barat yang tercatat sebesar US$1.339,03 juta.

Sejalan dengan neraca perdagangan Sumbar yang menunjukkan grafik positif, nilai investasi Sumbar juga mencatatkan angka membanggakan, yakni berhasil melampaui target. Realisasi investasi Sumbar 2019 mencapai Rp5,3 triliun atau setara 123 persen dari target Rp4,3 triliun yang ditetapkan. Angka itu berdasarkan relis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat hingga Januari 2020.

“Realisasinya 123 persen dari target Rp4,3 triliun, terealisasi mencapai Rp5,3 triliun,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Rincian realisasi investasi tersebut yakni untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Rp2,7 triliun yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp3,02 triliun. Sedangkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari US$ 120 juta terealisasi sebesar US$ 157 juta atau sebesar 130, 93 persen. Untuk penanaman modal asing (PMA) Belanda menjadi investor teratas disusul Singapura, China, Jepang, dan Perancis. Investasi asing itu diklaim menyerap 7.140 tenaga kerja dalam negeri dan 46 orang tenaga kerja asing. Investasi tersebut paling banyak diserap di Kabupaten Solok Selatan sebesar 72 juta dolar Amerika, Sijunjung sebesar 27 juta dolar, Tanah Datar sebesar 20 juta dolar, Kota Padang sebesar 18 juta dolar, dan daerah lainnya.

Mayoritas investasi PMA ditanamkan di sektor pertambangan sebesar 72 juta dolar Amerika, industri makanan 31 juta dolar, perkebunan sebesar 24 juta dolar, sektor listrik, gas, dan air sebesar 20 juta dolar, dan sejumlah sektor lainnya.

Sebagai informasi, realisasi investasi terbesar terdapat pada sektor energi baru terbarukan seperti panas bumi, pembangkit listrik tenaga hidro, industri makanan dan pariwisata, perkebunan, dan infrastruktur.

PANDEMI COVID-19: TANTANGAN DAN ANTISIPASI

Gubernur Irwan Prayitno optimis target investasi tahun 2020 sebesar Rp 4,5 triliun bisa tercapai di masa pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan dengan menawarkan investasi yang sesuai dengan situasi saat ini. Misalnya di bidang kesehatan, Sumbar menawarkan investasi pengembangan industri kesehatan, seperti alat kesehatan berupa alat pelindung diri (APD) dan lainnya. Selain itu, juga investasi di bidang jasa kesehatan seperti, pembangunan rumah sakit dan lainnya.

Dengan kondisi saat ini, menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan sektor-sektor lama saja untuk mendulang investasi. Tetapi harus lebih kreatif mencari sektor baru yang bakal lebih produktif. Beberapa sektor yang ditawarkan di Sumbar selain di bidang kesehatan, industri dan pengembangan jasa kesehatan, juga ada peluang E.Commerce, peluang usaha jasa ekspedisi, dan usaha di bidang teknologi informasi.

Namun, untuk prioritas, Pemprov Sumbar mengedepankan sektor kesehatan, karena sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan tenaga kerjanya juga ada di Provinsi Sumbar. Tentu juga mempertahankan investasi di bidang-bidang yang selama ini jadi unggulan di Sumbar. Seperti, perhotelan yang sedang terpuruk, juga didorong dengan relaksasi.

Di sisi lain, sebanyak 127.361 usaha mikro di Sumbar mendapatkan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kemudian, Pemprov Sumbar melalui Diskop dan UMKM terus berupaya memberikan pembinaan terhadap UMKM. Kemudian mengupayakan pemasaran, dan mengimbau agar masyarakat tetap membeli produk lokal sendiri. Juga bekerjasama dengan pihak bank agar kredit yang diperuntukkan lebih diutamakan untuk usaha mikro.

Sebagaimana diketahui, ekonomi masyarakat Sumbar menurun karena dampak covid-19. Kondisi ini menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Gubernur Irwan Prayitno mengatakan pandemi Covid-19 berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi dan UMKM yang merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.

Jumlah UMKM yang tersebar di Sumbar sebanyak 593.100 unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa lainnya.

“Kita harus prioritaskan bantu UMKM, karena jika pemerintah tidak bantu UMKM ini, maka akan lebih berdampak pada perekonomian masyarakat,” kata Irwan. “Jangan kita ikut lemah karena Covid-19, justru kita harus menjadi kuat. Jadi sektor perekonomian masyarakat semakin meningkat, sebagai ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat. Sekaligus menciptakan lapangan kerja di Sumbar,” pungkasnya. (adv)

Next Post

Sumbar Sejahtera

Sen Nov 9 , 2020
SEJAK Indonesia merdeka, beragam pembangunan terus berlangsung. Termasuk di Sumatra Barat. Nikmat pembangunan itu secara bertahap sudah sama-sama dirasakan. Meski harus diakui, belum semua harapan masyarakat terpenuhi. Beragam usaha sebenarnya sudah dilakukan pemerintah bersama cendekiawan daerah ini dalam melakukan beragam terobosan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya mengembangkan unit […]