Sudah Disetujui pada Perubahan APBD 2020, Anggaran Penanggulangan Covid-19 Mesti Direalisasikan

PADANG, KP-Ketua DPRD Sumbar Supardi mendorong pemerintah provinsi segera merealisasikan anggaran penanggulangan virus corona (covid-19) yang disetujui pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dengan dana tersebutdiharapkan kinerja pencegahan covid-19 lebih optimal.

“Pada perubahan APBD disepakati sekitar Rp16 miliar untuk peningkatanLaboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jika direalisasikan, masyarakat tidak perlu waktu lama untuk mengetahui hasil tes swab yang biasanya tiga hari,” ujar Supardi saat diwawancarai KORAN PADANG,Senin (2/11).

Dia mengatakanpemerintah harus hadir untuk menutup kekurangan fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam penanganan covid-19. Di sisi lain, dana tersebut juga dianggarkan untuk insentif tenaga kesehatan.

Dilanjutkanya, petugas labor juga dituntut bekerja lebih cepat. Jika sampel masuk pagi, maka sore hasilnya sudah harus keluar. Itu konsekuensi yang ditimbulkankarena telah dianggarkan yang mendorong kinerja harus lebih meningkat

Menurut Supardi, pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan covid-19, salah satunya melahirkan paraturan daeran.

“Masyarakat tidak boleh tidak abai karena covid-19 telah banyak memakan korban jiwa, “ujarnya.

Dia mengatakan banyak masyarakat yang termakan pemahaman salahdan menganggap corona adalah konspirasi ataurekayasa.Mestinya, kewaspadaan harus ditingkatkan untuk keselamatan bersama.

“Pemerintah tidak akan mengahalangi aktivitas ekonomi yang telah berjalan, namun ada hal yang mesti dipatuhi tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).Protokol kesehatan harus tetap dijalankan, ” tegasnya.

Dia meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi akan pentingnya protokol kesehatan. Tidak hanya itu, pola penganggaran juga perlu diperhatikan agar penerapannya ditengah masyarakat berjalan optimal.

Sebelumnya,seluruh komisi di DPRD Sumbar telah turun ke daerah-daerah dan terlibat aktif dalam menyosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Lima komisi di DPRD provinsi secara intens melakukan sosialisasidengan harapan penerapan perda dapat lebih cepat dipahami oleh masyarakat di tengah kasus positif covid-19 di Sumbar yang masih terus meninggi.

Terkait ini, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Samsul Bahrimengungkapkan penekan dari Perda AKB bukan terhadap sanksi bagi pelanggar, melainkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

“Untuk mengubah pola kehidupanbukan sesuatu yang mudah. Namun seiring berjalannya waktu penerapan perda akan berjalan optimal, ” katanya.

Dia mengatakanmuatan Perda AKBmemiliki pasal penegakan sanksi pidana sebagai upaya agar masyarakat meningkatkan kedisiplinan diri agar tidak terpapar covid-19.

Sementara, sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan tokoh masyarakat memiliki peran besar dalam menyosialisasikan bahaya dan mencegah covid-19. Misalnya dalam penyampaian ceramah di masjid atau musala maupun nasihat dari mamak ke kemenakan.

Pihaknya juga mengajaktokoh agama untuk mensosialisasikan perda ini agar masyarakat patuh mengenakan masker dan selalu jaga jarak jika keluar rumah. Ia berharap Perda AKB mampu membuat angka positif covid-19 terus menurun di Sumbar. Nurnas yakin perda itu dapat disosialisasikan dengan baik dan berdampak bagi masyarakat. (adv)

Next Post

KASUS PENGEROYOKAN ANGGOTA TNI, Tersangka Bertambah Jadi Lima Orang

Sen Nov 2 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi kembali menetapkan satu […]