Supardi: Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2021 Dilaksakan Dalam Minggu Ini

PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkanarah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021akan marujuk kepada penanganan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 serta capaian pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beberapa tahun terakhir.

“Kita masih menunggu pemerintah provinsi, yang sedang menyiapan nota pengantar komposisi RAPBD 2021, secara garis besar arah pembahasan merujuk pada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan RPJMD, ” ujar Supardi saat diwawancarai KORAN PADANG, Rabu (4/11).

Pada jadwal yang telah ditetapkan, katanya, paripurna penyampaian nota akan dilakukan pada minggu ini. Menurutnya, beberapa item yang menjadi rujukan pembahasan RAPBD 2021merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020.

Ia menambahkan prioritas anggaran pada tahun 2021 adalah untuk penanganan Covid-19. Baik untuk penanganan sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi serta pendataan penerima jaringan pengamanan sosial.

“Disamping itu, prioritas anggaran juga digunakan untuk membiayai kegiatan strategis daerah,” katanya.

Supardi juga mengungkapkan, dari proyeksi pendapatan daerah, program kegiatan yang diusulkan pada RKUA PPAS tahun 2021 terlihat kurang inovatif. Ia menilai pemerintah daerah tidak kreatif dalam menggali ide, gagasan serta metode yang dapat mendongkrak pendapatan daerah.

Dari tahapan pembahasan mengenai pendapatan daerah yang dilakukan Banggar DPRD bersama TAPD, terdapat penambahan pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp120 miliar, pendapatan transfer Rp409,5 miliar lebih serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar. Tambahan tersebut disepakati untuk pemenuhan program dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan yang disepakati.

Dengan adanya penambahan pendapatan daerah tersebut, Supardi menyebutkan, postur anggaran yang ditampung dalam KUA PPAS tahun 2021 terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp6,474 triliun, serta belanja daerah sekitar Rp6,674 triliun.Kemudian, penerimaan pembiayaan sekitar Rp220 miliar serta pengeluaran pembiayaan sekitar Rp20 miliar.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk mengakomodir kebutuhan daerah pada masa pandemi Covid-19, DPRD Sumbar, juga meminta gubernur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

“Dalam penyusunan APBD 2021, pemerintah daerah dihadapi dengan keterbatasan anggaran. Untuk itu, penggunaan PMK 105 tahun 2020 merupakan solusi strategis untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah, ” ujar Supardi.

Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah pusat telah memberikan ruang untuk daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi harus melakukan kajian untuk memanfaatkan PMK 105 tahun 2020.

Dia mengatakan, pinjaman diberikan dengan bunga rendah dalam jangka sepuluh tahun, dprd telah merekomendasikan sebagai solusi terakhir jika tidak ada lagi upaya dalam penyelamatan keuangan daerah.

Sementara, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sumbar Raflis membenarkan pembahasan RAPBD 2021 akan dilakukan pada waktu dekat. Menurutnya, DPRD akan membentuk tim pembahas agar komposisi APBD yang dihasilkan benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan daerah. (adv)

Next Post

Beri Kekalahan Perdana Tamu, Rossoneri

Rab Nov 4 , 2020
MILAN, KP – Duel panas terjadi pada pekan ketiga Europa […]