Tak Satupun Anggota DPRD Sumbar Tolak Konversi Bank Nagari Menjadi Syariah

PADANG, KP- Ketua DPRD(DPRD) Provinsi SumbarSupardi menegaskan tidak ada satupun anggota dewan yang menolak PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari dikonversikan menjadi bank syariah.

“DPRD memastikan tidak ada anggota dewan yang menolak rencana konversi Bank Nagari ke bank syariah. Namun proses pembentukan Perda konversi Bank Nagari harus mendapatkan persetujuan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar untuk dibahas tahun ini atau tidak,” ujarnya, Senin (16/11).

Menurut Supardi, meskipun Ranperda konversi Bank Nagari ke syariah telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020, bukan berarti pembahasan harus dilakukan pada tahun ini. Sebab banyak Propemperda yang tidak dapat diselesaikan akibat tidak diperkenankannya menggelar kegiatan di awal-awal masa pandemi.

Dia mengatakan jangan sampai ada opini berkembang bahwa dprd menolak konversi Bank Nagari menjadi syariah. Saat inipimpinan masih menunggu bagaimana keputusan Bapemperda untuk menindaklanjuti Ranperda tentang konversi Bank Nagari.

Dia mengungkapkan, DPRD juga memiliki kajian terhadap Perda yang bersifat Urgen. Hal tersebut dilakukan mesti sesuai dengan aturan berlaku, Bapemperda merupakan salah satu instrumen penting dalam melahirkan produk hukum daerah. Sebelum ada tindak lanjut, maka belum bisa diproses dan disahkan.

“Untuk menjadisyariah ada 16 syarat yang harus dipenuhi Bank Nagari dari OJK, namunenam yang telah dituntaskan. Dprd tidak bisa main-main terkait konversi, karena bersifat urgen. Jangan nanti dprd dianggap sebagai legitimasi,atau tukang stempel. Semua harus dikerjakan sesuai dengan mekanisme berlaku,” katanya

Dia mengatakan, terkaitdengan kinerja Bapemperda tahun 2020, dikawal oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar yaitu Irsyad Syafar. Anggota Bapemperda bekerjasama dengan salah satu unsur pimpinan tersebut. Seluruh Bapemperda diisi oleh seluruh perwakilan fraksi DPRD Sumbar.

Sementara itu ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, 16 syarat yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk ini belum bisa dipenuhi oleh Bank Nagari, sehingga Ranperda belum bisa diproses. Jika diproses regulasi tidak bisa jalan.

Saat komisi III melakukan rapat bersama pihak bersangkutan beberapa waktu lalu. OJK juga mengeluarkan rekomendasi agar konversi Bank Nagari harus melibatkan persetujuan nasabah, apakah setuju atau tidak. Dalam hal ini harus ada kajian mendalam,karena menyangkut kepentingan daerah.

“Jangan ada upaya politisir, untuk pengalihan Bank Nagari,” katanya.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Mukhlis. Ia menyarankan agar Bank Nagari diberi kesempatan memenuhi persyaratan dari OJK. Setelah itu baru dibahas Ranperdanya di DPRD Sumatera Barat.

“Sebab, kehidupan Sumatera Barat cukup tergantung pada keberadaan Bank Nagari, karena sebanyak 36 persen target pasarnya dapat diterima, sedangkan syariah hanya 10 persen,” tukasnya.

Dia menyampaikan, OJK telah menentukan ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi dalam konversi Bank Nagari ke syariah. Namun hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah Bank Nagari telah dapat memenuhi persyaratan OJK dimaksud. (fai)

Next Post

Pemerintah Rekrut 1 Juta Guru PPPK, Honorer Berhak Mendaftar

Sen Nov 16 , 2020
JAKARTA, KP – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru-guru eks Tenaga Honorer Kategori (THK)-II serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan […]