Temukan Dugaan Pelanggaran, Warga Diminta Lapor ke Bawaslu

PAINAN, KP – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga melakukan pengawasan kedatangan logistik Pilkada, salah satunya kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pessel 2020.

“Pengawasan logistik Pilkada 2020 itu dilakukan oleh Bawaslu Pessel untuk memastikan seluruh logistik tersebut tiba daerah inidalam kondisi baik dan lengkap,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pessel, Erman Wadison di Painan, Selasa (17/11).

Disebutkan, selain mengawasi logistik Pilkada, Bawaslu Pessel juga melakukan pengawasan terhadap proses pencetakan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

‘Ya,proses pencetakan surat suara pemihan bupati dan wakil bupati bertempat di PT. Temprina Media Grafika, Jawa Timur juga dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Pessel,” katanya.

Disebutkan, Bawaslu kini juga terus mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Ia menjelaskan, pengawasan partisipatif masyarakat itu adalah masyarakat ikut berperan dalam pengwasan Pilkada. “Jika masyarakat menemukan pelanggaran Pilkada, maka bisa langsung melaporkannya kepada Bawaslu,” katanya.

Disebutkan, Bawaslu akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran Pilkada. Lalu, dilakukan kajian mendalam.

“Tentu, setiap laporan tersebut harus diperkuat dengan bukti dan fakta. Setelah dilakukan kajian secara mendalam, maka Bawaslu memutuskan perkara pelanggaran Pilkada tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat turut mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 agar dapat berjalan sesuai regulasi yang ada. Kemudian diimbau pula kepada penyelenggara, peserta Pilkada dan pihak terkait lainnya agar mematuhi semua aturan, dan hindari pelanggaran.

“Kita selalu meminta penyelenggara, peserta Pilkada dan pihak terkait lainnya agar mentaati aturan yang ada. Selanjutnya, kita juga mengingatkan ASN supaya menjaga netralitasnya dalam Pilkada,” katanya.

Pihak Bawaslu juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dengan melakukan sosialisasi kepada berbagai unsur yang ada di daerah ini.

“Pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pilkada itu juga menjadi tugas Bawaslu beserta jajaran. Kita terus mengimbau semua pihak agar tidak melanggar aturan Pilkada 2020,” ucapnya. (mas)

Next Post

Sawahlunto Peroleh DAK dari Kemenkes Sebesar Rp26 Miliar

Sel Nov 17 , 2020
SAWAHLUNTO, KP – Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan RIsejumlah total Rp 26 miliar. DAK tersebut berupa kendaraan (mobil dan sepeda motor), peralatan kesehatan dan pembangunan tambahan ruangan Puskesmas Talawi serta pembangunan rumah dinas dokter dan perawat. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana […]