TERKAIT PENERBITAN SERTIFIKAT DAN TAPAL BATAS OLEH BPN, Puluhan Ninik Mamak Malalo Tigo Jurai Datangi DPRD Tanahdatar

BATUSANGKAR, KP – Puluhan ninik mamak Malalo Tigo Jurai, Bungo Tanjung dan Batipuh Baruah, datangi DPRD Tanahdatar untuk menyampaikan aspirasi terkait penerbitan sertifikat dan penetapan tapal batas secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Senin (2/11) kemarin.Rombongan ninik mamak itu diterima Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Ketua Komisi I Beni Remon beserta anggota Nova Hendria, Zulhadi, Herman Sugiarto, Kamrita, Abu Bakar dan Sekwan Elizar, di ruangan sidang komisi.

Menurut Ketua Tim Ulayat Tapal Batas Indrawan, penyerobotan tanah ulayat dan penetapan tapal batas tersebut telah mengangkangi dan membuat harga diri ninik mamak tidak dipandang. “Masalah ini betul-betul telah mengangkangi dan menbuat harga diri ninik mamak tidak dipandang. Ulayat cerminan ninik mamak. Penyerobotan ulayat yang tidak sepatutnya dan ingin penyelesaian,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, ninik mamak Kenagarian Tigo Jurai Malalo, telah menyampaikan dan mendatangi pihak terkait untuk menanyakan terbitnya sertifikat di sebagian wilayah ulayatnya, namun tidak ditanggapi. “Penetapan wilayah tanpa memberi tahu nagari sebelah. Masih banyak saksi hidup yang besar di ulayat yang disertifikatkan tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan Indrawan, pemerintah daerah terkesan menyuruh pihaknya berkelahi dulu atau bersengkata dulu, baru diselesaikan. “Jika tidak ada penyelesaian oleh pemerintah daerah, kami akan mencari penyelesaian sendiri. Namun, kami meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikannya,” ucapnya.

Ia menyebutkan, munculnya sertifikat sebanyak 23 di tanah ulayat seluas 63 hektare di Jorong Rumbai, Nagari Padang Laweh Malalo itu, banyak sekali kejanggalan. Jika tidak diatasi sesegera mungkin akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebab lahan di Nagari Bungo Tanjung juga ikut termakan. “Cabut sertifikat di tanah ulayat dan selidiki oknum yang bermain,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi itu, Wakil Ketua Anton Yonda berjanji akan sesegera mungkin memanggil kepala daerah dan OPD terkait tapal batas. “Aspirasi ini harus disalurkan. Kita akan panggil dari pihak pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana yang telah dilakukan dalam menanggani persoalan ini. Dimana persoalan dan kenapa terjadi,” ulasnya.

Senada, Ketua Komisi I Beni Remon juga menyampaikan, pihaknya selaku mitra dengan OPD terkait akan hearing dalam waktu sesegera mungkin untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.

Sementara itu anggota Komisi I Nova Hendria, berharap persoalan tersebut bisa selesai dengan menghadirkan pihak terkait di DPRD untuk dipertanyakan. “Kita akan mempertanyakan kepada pihak terkait proses penerbitan sertifikat tersebut. Itupun sesuai kewenangan yang kita miliki,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Roni Mulyadi Dt Bungsu, juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi ninik mamak empat nagari tersebut. “Pjs Bupati kita berencana akan meninjau lokasi tanah ulayat yang telah diterbitkan sertifikat tersebut. Insya Allah, aspirasi ini akan diperjuangkan,” pungkasnya. (nas)

Next Post

Bupati Gusmal Imbau ASN Agar Tidak “Terkotak-kotak” Usai Pilkada

Sen Nov 2 , 2020
SOLOK, KP – Bupati Solok H. Gusmal, mengingatkan kembali agar para Pegawai Negeri […]