Tiga Pansus DPRD Bahas Ranperda Usulan Pemko Padang

PADANG,KP – Tiga Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Padang melakukan pembahasan secara alotterhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemko Padang, Kamis (5/11).

Tiga ranperda tersebut yakni, Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pansus 1, Ranperda Penanganan dan Pengendalian Rabies pada Pansus II, Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Pansus III.

Menurut Ketua Pansus II DPRD Kota Padang Muhidi,berdasarkan data dari Januari-Juli 2019, kasus gigitan Hewan Penularan Rabies (HPR) terjadi sebanyak 553 kasus.

“Kasus HPR paling tinggi terjadi di Dharmasraya, sebanyak 108 kasus, Tanahdatar sebanyak 57 kasus dan Kota Padang sebanyak 56 kasus. Alhasil, Sumbar menjadi daerah nomor dua tertinggi di Indonesia dalam kasus HPR,” ucapnya.

Untuk itu, dalam Renperda Penanganan dan Pengendalaian Rabies, akanada sanksi bagi setiap orang yang memelihara atau menelantarkan hewan yang terindikasi rabies.

“Kami mengenakan denda agar masyarakat yang memiliki HPR dan menjaga hewannya sehingga tidak menularkan rabies,” ucapnya.

Disisi lain, Ketua Pansus IIIDPRD Kota Padang, Pun Ardi mengatakan, ranperda ini lebih menekankan pada fasilitas dan rehabilitasi pecandu untuk memulihkan ketergantungan narkotika dan precursor narkotika, sehingga pecandu dapat kembali kepada kehidupan normal.

Sedangkan, anggota Pansus I DPRDKota Padang, Surya Djufri Bitel mengatakan, Ranperda AKBsebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tentu Perda ini,sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan, sebab masih banyaknya masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan.

“Pemko Padang menyesuaikandengan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sumbar dengan menjadikannya AKB yang sesuai dengan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011,” ucapnya.

Selanjutnya, Ranperda AKB disusun bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, sehingga masyarakat terlindungi serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Materi dari Ranperda Adaptasi Kebiasan Baru mengatur,tentang tanggung jawab dan kewenangan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan juga yang lebih pentingnya pembinaan dan pengawasan,” jelasnya. (bim)

Next Post

Kasrem 032/Wbr Berangkatkan Prajurit ke Wilayah Papua

Kam Nov 5 , 2020
PADANG, KP – Komando Resor Militer 032/Wirabraja (Korem 032/Wbr) menggelar acara pelepasan pemberangkatan personel Satuan Tugas Aparat Teritorial (Satgas Apter) untuk bertugas di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari yang berlangsung di Aula A. Yani Makorem 032/Wbr, Kamis (5/11). Danrem 032/Wbr diwakili Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Amrizen pimpin acara pelepasan […]