Tindaklanjuti Isu Gempa Besar, DPRD Sumbar Bakal Panggil BPBD dan Akademisi

PADANG, KP-DPRD Sumbar bakal memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar beserta sejumlah akademisiuntuk menindaklanjuti prediksi dan analisa BPBD tentang gempa besar yang akan terjadi di provinsi ini.
Ketua DPRD Sumbar Supardi kepada KORAN PADANG, Jumat (20/11), mengatakan semua langkah antisipasi mesti dilakukan untuk memperkecil risiko jatuhnya korban jiwa dengan skala besar.
“Saat inikeresahan masyarakat Sumbar cukup tinggi. Selain dihadapkan pandemi covid-19, isu gempa dan tsunami juga menghantui,” katanya.
Dia mengatakan DPRD kembali melakukan pemetaan sarana prasaranaevakuasi masyarakat menghadapi bencana. Dalam beberapa waktu terakhir persoalan tersebut sedikit terbaikan karena pemerintah fokus terhadap penanganan covid-19.Untuk memberikan rasaaman terhadap masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir, maka sarana antisipatif akan kembali diotimalkan.
“Kita akan tingkatkan kembali jalur-jalur evakuasi masyarakat, begitu juga dengan selter. Sosialisasi untuk mengahadapi bencana juga akan digencarkan,” katanya.
Dia mengatakan, terjadinya gempa dengan kekuatan besar masih dalam prediksi. “Serahkan semua kepada Sang Pencipta. Kita berharap bencana jangan terjadi,” katanya sembari menyebut sebagai salah satu unsur pemerintah,DPRD harus memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Jangan nanti ada unsur saling menyalahkan.
Dia mengimbau pemerintah provinsiuntuk melakukan pola penganggaran yang merujuk pada penanganan bencana, berapa anggaran yang dibutuhkan harus terakomodir dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
“Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana,” ingat dia.
Menurutnya, untuk penangan bencana alam,selalu diletakan pada pos belanja tidak terduga yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Pada APBD perubahan DPRD menganggarkan Rp 16 miliar untuk penanganan covid-19 dan hal lainnya.
Dia mengatakan dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, sekitar 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.
Untuk itu, ia memintaagar penganggaran bidang mitigasi dan tanggap bencana mesti benar-benar optimal. Terkait program, Supardi meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulagi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya ada upaya deteksi dini dilakukan.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muhammad Ikhbal mengatakan ketika telah terjadi bencana pemerintah hanya melakukan penanganan sesaat, seperti memberikan bantuan sembako atau tenda pengungsian. Seharusnya sistem perencaana jangkan panjang untuk langkah pencegahan harus dipikirkan agar kerugian yang ditimbulkan, dapat diminimalisir.
Dia mengatakan untuk penanganan bencana harus dilakukan bersama-sama tidak ada lagi kewanangan kabupaten/kota atau provinsi. Hilangkan ego sektoral, secara geograrfis Sumbar merupakan daerah yang rawan, mulai dari gempa bumi, tsunami hingga banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja.
Dia melihat kebutuhan krusial daerah yang terkena bencana alam adalah bagaimana adalah infrastuktur yang rusak bisa digunakan kembali. Dan masyarakat, bisa kembali berakivitas seperti semula.Proses penanggulangan, lanjutnya,mesti dimulai dari penganggaran hingga tahap pengerjaan sarana dan prasarana untuk mencegah bencana terjadi. (fai)

Next Post

Jalan Penghubung Nagari Sicincin dengan Kota Pariaman Tertimbun Longsor

Sab Nov 21 , 2020
PARITMALINTANG, KP – Jalan yang menghubungkan Nagari Sicincin, Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padangpariaman dengan Kota Pariaman, tertimbun longsor sekitar pukul 17.30 WIB. “Lokasinya di Korong Baru Magek, Nagari Sicincin. Akibatnya, longsor mengganggu arus lalu lintas,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Padangpariaman, Budi Mulya di Parit Malintang, […]