TOKOH MASYARAKAT SUMPUR DATANGI DPRD TANAHDATAR, H. Yohanes Syarif: Jangan Sampai Ada Provokasi dan Penggiringan Opini

PADANGPANJANG, KP – Sengketa sertifikat tanah ulayat di dekat perbatasan Nagari Sumpur dengan Malalo Tigo Jurai Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanahdatar, yang berujung pengerahan aksi massa pada 12 Oktober laluhingga saat ini masih terus menjadi polemik bagi kedua nagari bertetangga itu.

Malahan, setelah adanya pertemuan kedua belah pihak bersengketa dan sudah menandatangani surat perjanjian untuk menghentikan aksi dan menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum ketika mediasi di Polres Padangpanjang beberapa waktu, sejumlah aksi susulan masih mewarnai perdebatan batas dua nagari itu.

Terakhir, puluhan pemuka masyarakat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, yang terdiri dari Walinagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Pemuda, Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur, mendatangi DPRD Kabupaten Tanahdatar, Rabu lalu (4/11).

Rombongan tokoh masyarakat tersebut, diterima Ketua DPRD H Roni Mulyadi Dt Bungsu, didampingi Wakil Ketua Anton Yondra, beserta anggota Komisi I Kamrita, Herman Sugiarto, Nurzal Chan, Abu Bakar, Nova Hendria, dan Sekwan Elizar, di ruang sidang Komisi III.

Kedatangan mereka untuk menjelaskan atau mengklarifikasi berita yang simpang-siur perihal tanah ulayat kaum Nagari Sumpur yang telah bersertifikat hak milik yang diklaim pihak warga Padang Laweh Malalo sebagai tanah ulayat mereka, sehingga menjadi pemicu terjadinya tindakan pengerusakan properti di objek tanah yang bersertifikat dan meluas sampai Sumpur Hotel dan rumah penduduk.

Menurut Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur H.Yohanes Syarif kepada wartawan mengatakan, semua sertifikat telah diterbitkan oleh BPN sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak benar tanah ulayat masyarakat Padang Laweh Malalo kami rampas dan kami sertifikatkan secara sepihak, ini adalah tanah ulayat kaum kami masyarakat Sumpur, sudah diferifikasi dan diakui negara,” katanya.

Disebutkan Yohanes, berita-berita tentang sertifikat hak milik tanah ulayat kaum Nagari Sumpur yang terbit telah sampai ke Jorong Rumbai dan sawah yang digarap masyarakat Malalo adalah Hoax. Ini disayangkan sudah jadi pemicu konflik akibat berita yang tidak berdasarkan fakta, tapi cuma opini dan framing dari orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti salah satu sertifikat hak milik yang asli milik salah satu masyarakat Sumpur yang dipermasalahkan warga Malalo, agar kesalahpahaman ini tidak melebar kemana-mana sehingga menjadi berita yang propokatif.

“Kami juga minta pada wakil rakyat untuk menindaklanjuti aspirasi kami ini, kami berbicara dengan fakta dan data, sehingga tidak menjadi berita hoax,” ujarnya lagi.

Dikatakan H. Yohannes Syarif, masalah batas wilayah administrasi sudah selesai, semenjak tahun 1955 dalam SK Bupati Tanahdatar Nomor 1 Tahun 1955. Disitu disebutkan rujukan batas ulayat serta administrasi 3 nagari yaitu Bunga Tanjung Sumpur dan Padang Laweh berdasarkan Peta KART VAN DE NAGARIES Tahun 1896 dengan copy topkart nomor 28.29.30.34 EN 94 dan juga pilar batas yang berdasaarkan peta topografi tersebut, berbentuk pancang beton yang dibuat Jawatan Kehutanan Tahun 1936 dan masih ada hingga sekarang.

“Peta ini masih ada sama kami dan kami pegang aslinya, yang mana peta ini juga diserahkan pemerintah daerah kepada pihak Nagari Bunga Tanjung dan Nagari Padang Laweh seperti tercantum dalam tembusan SK Bupati Tanahdatar Nomor 01 tahun 1955 ditandatangani Bupati Tanahdatar Ibrahim Datuak Pamuncak. Jadi jadi tidak perlu diperdebatkan lagi, SK Bupati tersebut belum dibatalkan sampai sekarang. Sebab, Pemkab Tanahdatar pun telah mengeluarkan peta tata ruang pada tahun 2011-2031, yang batas administrasinya sama dengan peta tersebut. Dimana objek yang disengketakan itu, masuk dalam wilayah administrasi Nagari Sumpur,” urainya.

“Kami menilai pemerintah daerah kurang tegas. Karena sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan batas desa, yang mana kewenangan tersebut ada pada Pemda Tanahdatar. Namun hal tersebut tidak indahkan, sehingga akan selalu jadi pemicu konflik nagari yang berbatasan. Dalam hal ini tidak perlu kesepakatan lagi, karena peta tata ruang ini telah menyatakan itu wilayah administrasi Nagari Sumpur. Itupun, Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat dan juga mengacu pada peta yang juga dibuat pemerintah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Yohanes Syarif juga sangat menyayangkan sejumlah informasi yang beredar ditengah-tengah masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diragukan kebenarannya.

“Ada informasi, ada dua sertifikat yang terbit diobjek yang sedang bersengketa tersebut, adalah tidak benar, serta penyerobotan tanah ulayat secara sepihak juga tidak benar. Yang benar, masyarakat Sumpur mengajukan sertifikat untuk tanah ulayat kaumya sendiri k BPN kemudian diproses secara aturan yang berlaku dan terbitlah sertifikat hak milik masyarakat. Tidak ada pula investor yang mensertifikatkan tanah ulayat, karena investor hanya membeli tanah yang memang sudah bersertifikat hak milik masyarakat Sumpur dengan tahun terbit sertifikat dari tahun 1990 hingga tahun 2020,” tegasnya.

Untuk itu, dia menyarankan kepada pihak – pihak yang menyebarluaskan informasi salah tersebut, untuk tidak membuat provokasi atau membuat opini yang bisa menyesatkan masyarakat.

“Jika ada pihak lain yang keberatan Dengan sertifikat tersebut. Silahkan gugat ke pengadilan dan tidak membuat provokasi atau membuat opini yang tidak baik ditengah masyarakat,” pintanya.

Ia menambahkaan, sertifikat yang diterbitkan oleh BPN di objek tanah yang disengketakan tersebut, tidak satupun sertifikat asalnya atas nama pihak investor.

Dijekaskan H Yohannes, persoalan kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu akibat kesalahpahaman ini, telah di mediasi Polres Padangpanjang dan dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menahan diri, sehingga proses hukum baik pidana maupun perdata yang menjadi ekses dari permasalahan ini tetap berjalan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Kesepakatan yang dibuat di Polres Padangpanjang tidak berjalan dengan baik. Dan masih terjadi pemancangan sepihak oleh warga Malalo Tigo Jurai dan Bunga Tanjung dan disana juga hadir Ninik Mamak Malalo Tigo Jurai yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut, beberapa hari pasca kesepakatan di Polres Padangpanjang, pancang batas di tanam di wilayah administrasi Nagari Sumpur, di Jorong Sudut ” katanya.

“Sangat disayangkan dan kami merasa kecewa dengan pemerintah daerah. Karena tidak berani memutuskan, jika terjadi konflik sosial siapa yang akan bertanggungjawab? Tentu pemerintah daerah harus bertanggungjawab penuh dalam hal ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan, H Yohanes Syarif menyayangkan belum adanya tindak lanjut tentang kerugian yang dialami oleh pekerja akibat terjadinya pembakaran 11 unit kendaraan roda dua oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai pada saat masyarakat Sumpur yng memilki sertifikat melakukan pemasangan pagar kawat pembatas diatas tanah yang sudah ada pancang batas tanahnya dari BPN.

“Kami disuruh Kesbangpol mendata kerugian yang terjadi di lapangan akibat pengerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sudah kami serahkan, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin proses hukum tentang pengrusakan tersebut dihentikan, tapi kami menolak, karena kita sepakat dengan negara hukum. Dimana hukum adalah panglima yang bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, kenapa harus dihentikan,” ungkapnya penuh tanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanahdatar Roni Mulyadi Dt Bungsu menyatakan semua aspirasi yang disampaikan tersebut, akan ditampung dan ditindaklanjuti. “Untuk menengahi persoalan ini, semua aspirasi ditampung dan ditindaklanjuti, agar ada titik terang,” katanya.

Ditambahkan Wakil Ketua Anton Yondra, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD tidak dalam posisi mengambil keputusan, baik itu membentuk panitia khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja). “Aspirasi yang disampaikan ini bisa dilakukan dengan mediasi, dan musyawarah mufakat, serta fakta hukum yang bisa menentukan,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah lamban dalam menangani persoalan ini, sehingga banyak menimbulkan persoalan baru seperti tapal batas. “DPRD hanya menyuarakan dan itu tupoksi-nya pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia meminta kepada masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan musyawarah mufakat, serta menjaga wilayah di masing – masing nagari tetap kondusif, dan jangan sampai dibawa ke ranah politik. “Pengambilan keputusan sesuai realita yang ada,” katanya.

Dari berita sebelumnya, puncak dari permasalahan batas wilayah antara Nagari Sumpur dan Malalo Tigo Jurai terjadi aksi pengerahan massa ke lokasi yang disengketakan. Massa dari masyarakat Malalo Tigo Jurai tersulut emosi karena adanya informasi pemancangan batas tanah di Nagari Sumpur dan Nagari Padang Laweh. (sup)

Next Post

Gebriel Daulay Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU Sumbar

Kam Nov 5 , 2020
PADANG, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menunjuk Gebriel Daulay jadi Plt Ketua KPU Sumbar setelah adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Amnasmen sebagai Ketua KPU Sumbar pada Rabu (4/10).Sekretaris KPU Sumbar Firman di Padang, Kamis mengatakan penunjukan Gebriel ini dilakukan melalui rapat pleno yang […]