Wujudkan ‘Good Governance’, Padangpariaman Komit Penguatan SPIP

PARITMALINTANG, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman berkomitmen dalam penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan good governance, clean government dan open government dengan membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Padangpariaman diwakili Asisten Administrasi Umum Fakhriati, pada pembukaan Workshop Implementasi SPIP di Aula IKK Parit Malintang, Senin (9/11). Adapun narasumber dari BPKP Perwakilan Sumbar tersebut, yakni Korwas Bidang APD, Jun Suwarno.

Fakhriati mengatakan, peningkatan manajemen kinerja dan keuangan mendapat respon baik dari eksekutif dan legislatif sehingga terjadi perbaikan signifikan atas kinerja dan pengelolaan keuangan Pemkab Padangpariaman yang berbuah penghargaan. Di antaranya meraih Predikat nilai B atas evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kementerian PAN-RB. Opini WTP sebanyak 7 kali oleh BPK Perwakilan Sumbar terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Penghargaan dari KPK sebagai daerah tercepat dalam pelaporan LHKPN se-Sumatra Barat tahun 2020.

“Sesuai arahan Bupati, kita berkomitmen memperkuat SPIP, menyusun rencana tindak pengendalian agar kinerja dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan,” sebutnya.

Ditambahkannya, SPIP berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolak ukur efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola keuangan Negara.

Sementara Korwas Bidang APD BPKP Sumbar Jun Suwarno, mengapresiasi komitmen Padangpariaman dalam penyusunan dan penguatan SPIP. Ia menyampaikan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penguatan dua pilar akuntabilitas. Pilar pertama adalah peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pilar kedua adalah peningkatan kapabilitas aparat pengawasan Intern Pemerintah.

Dijelaskannya, penerapan SPIP bukan sekedar formalitas memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, justru SPIP harus diterapkan sebagai suatu budaya/kultur pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi dan sebagainya.

Sedangkan Inspektur Hendra Aswara dalam laporannya menyampaikan, workshop yang diikuti Kepala OPD, Sekretaris dan kasubag Perencanaan di lingkungan OPD Kabupaten Padangpariaman itu dilaksanakan selama dua hari di Aula IKK Parit Malintang. “Kegiatan workshop SPIP diagendakan setiap tahun untuk penguatan SPIP dan meningkatkan Kapabilitas APIP,” ujar Jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Next Post

Jelang Akhir Tahun, OPD Diingatkan tentang Serapan Anggaran

Sen Nov 9 , 2020
PARITMALINTANG, KP – Menjelang akhir tahun, Inspektur Hendra Aswara mengingatkan […]