Alumni Pertanyakan Ijazah yang akan Diterima Mahasiswa pada Wisuda STKIP PGRI Sumbar

PADANG, KP- Himpunan Alumni STKIP PGRI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)diresahkan dengan keabsahan ijazah yang akan diterima oleh mahasiswa dan mahasiswi kampus tersebut. Pasalnya, ijazah yang akan dibagikan pada acara wisuda ke-61ditandatangani oleh ketua STKIPyang telah habis masa jabatannya.

STKIP PGRI Sumbar akan menggelar wisuda ke-61 padaSelasa pekan depan (22/12). Wisuda diselenggarakan secara virtualsesuai dengan surat undangan yang telah beredardengan nomor 162/SKIP-AK/PGRI-SB/2020 dan ditandatanganni oleh ketua pelaksana Liza Husnita.

Anggota Himpunan Alumni STKIP PGRI Sumbar Nanang mengatakan perhelatan wisuda yang selalu menjadi impian bagi para mahasiswa dihantui persoalan terkait legalitas ijazah. Untuk diketahui, Ketua STKIP PGRI Sumbar Zusmelia Usmelia sudah habis masa jabatannya pada April 2020 lalu. Namun, ia masih tetap menanda tangani ijazah mahasiswa dan bertahan di lembaga STKIP Sumbar. Hal inilah yang menimbulkan kecemasan para orangtua wisudawan.

“Jika mereka mengatasnamakan yayasan perjuangan Guru PGRI dan ada bukti penggunaan yayasan ini di lembaga STKIP harus dilaporkan pidananyakarena tidak ada dasar hukumnya yayasan sebagai badan penyelenggara di unit usaha lembaga STKIP Sumbar,” katanya.

Dia mengatakan kecemasan mereka tentu memiliki alasan kuat. Mengingat sengketa antara Organisasi Perkumpulan PGRI Sumbar dan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik IndonesiaPadang Sumatera Barat yang hingga kini masih bergulir dipengadilan.

Terkait kondisi ini, lanjutnya, alumni STKIP Sumbar pun merasa prihatin dan meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X mengambil sikap yang tegas, cepat, dan netral.

“LLDIKTI Wilayah X sebagai wadah lembaga koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tingggi swasta diwilayah kerjanya harus dapat membantu dan memfasilitasipenyelesaian permasalahan yang dihadapidengan mengambil sikap yang tegas, cepat dan netral” ucap alumni STKIP PGRI Sumbar Edisuarto.

“Karena permasalahan ini menyangkut masadepan para lulusan STKIP PGRI Sumbar kedepanya,” tambahnya.

Lebih lanjut Edisuarto memaparkan jika ijazah yang tidak masuk atau belum terdaftaratau kesalahan datadan sebagainya di Forlap DIKTI, maka ijazah S1/S2/S3 dianggap palsu.

“Hal seperti ini akan membayang-bayangi para lulusan STKIP PGRI Sumbar kedepanyakarena saat ini Badan Hukum Yayasan yang mengelola STKIP PGRI Sumbar adalah Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Baratdan gugatan Organisasi perkumpulan PGRI Sumbar sendiri belum ada keputusan yang incracht,” tukasnya. (fai)

Next Post

Harga Pangan di Indonesia Paling Mahal se-ASEAN

Jum Des 18 , 2020
JAKARTA, KP – Bank Dunia melaporkan harga pangan di Indonesia […]