Bisnis Pemerintah Rugi

TAK enak rasanya kalau usaha bisnis yang dikelola pemerintah terdengar tak menguntungkan. Merugi berkepanjangan. Termasuk lembaga yang tugas utamanya memungut retribusi sebagai pendapatan daerah.

Sudah jadi rahasia umum bahwa lembaga pemerintahan yang bergerak dalam usaha bisnis tak begitu terdengar yang beruntung. Yang rutin muncul jadi pemberitaan hanyalah rugi, rugi melulu. Seperti pemberitaan KORAN PADANG terbitan Selasa (1/12) di halaman 3 yang berjudul ‘Kinerja UPTD dan TPI RPH Disorot: Jika Tak Mampu Hasilkan pendapatan Tutup Saja’.

Anggota DPRD Kota Padang Bobby Rustam dalam pemberitaan tersebut tampaknya begitu kesal dengan kinerja produksi es pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasir Jambak dan Rumah Potong Hewan (RPH) di Air Pacah. Pabrik es itu tak mampu memenuhi permintaan pasar. Sementara biaya produksinya mencapai ratusan juta rupiah. Itu baru untuk tagihan listrik saja. Apa iya tagihan listriknya Rp100 juta per bulan?Begitu juga Rumah Potong Hewan Air Pacah, hanya memotong 15 ekor sapi seharidengan total upah potong rata-rata sekitar Rp1 juta tiap hari. Sementara pedagang daging yang ada di Kota Padang jumlahnya lebih 80 orang .

Memprihatinkan memang. Hal demikian sudah jadi rutinitas sehari-hari di negeri ini. Bukan di Padang saja, tapi hampir merata di negeri ini. Lembaga yang berkaitan dengan bisnis, rata-rata sulit ditemukan yang beruntung. Rugi, rugi, dan rugi saja. Walaupun ada pemeriksaan, tapi entah bagaimana tindak lanjutnya. Paling-paling jalan keluarnya pengelola dimutasi. Habis sampai disitu.

Kadang-kadang kitapun tak habis pikir. Begitu hebatnya lembaga bisnis milik pemerintah namun cenderung ugi berkepanjangan. Bukan TPI dan RPH di Padang saja, lembaga bisnis yang dikelola Pemprov Sumbar sepertinya sama saja. Yang menguntungkan sejauh ini hanya Bank Nagari.

Kalau didalami lebih jauh, pebisnis ikan ataupun daging secara pribadi ataupun swasta kesehariannya sibuk melayani pembeli. Tentu pemasukannya juga terus membaik.

Kalaulembaga bisnis yang dikelola pemerintah rugi melulu, memang ada baiknya serahkan saja pengelolaannya ke swasta secara profesional dengan kerjasama saling menguntungkan. Tak ada gunanya pemerintah turun langsung mengelola bisnis kalau tak ada perubahan yang menguntungkan.

Khusus untuk Sumbar kita berharap kepala daerah hasil pilkada nanti mampu menggenjot seluruh perusahaan daerah agar meraup keuntungan dan menyapu bersih kramuk-krumuk yang merugikan! *

Next Post

KASUS DUGAAN PENIPUAN MANTAN CALEG DPR RI, Korban dan Tersangka Berdamai, Jaksa Hentikan Penuntutan

Sel Des 1 , 2020
PAYAKUMBUH,KP- Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh menghentikan penuntutan kasus dugaan penipuan […]