DPRD Bersama Pemko Sepakati Propemperda Bukittinggi 2021

BUKITTINGGI, KP – DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Bukittinggi 2021. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan oleh unsur pimpinan DPRD dan Pjs Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/11).

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan mengatakan, penyusunan Propemperda Bukittinggi 2021 antara DPRD dengan pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda, yakni Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD. Sedangkan dari pemerintah daerah diwakili sekretariat daerah melalui Bagian Hukum serta SKPD lain yang terlibat di dalamnya.

Dijelaskannya, melalui Propemperda dan penyelarasan produk hukum yang dibuat, baik diusulkan atas inisiatif dari DPRD maupun yang diajukan pemerintah daerah, dapat berjalan secara optimal sehingga nantinya dapat menghadirkan produk hukum yang responsif dan partisipatif. “Berdasarkan hasil rapat-rapat pemerintah daerah dengan Bapemperda, telah disepakati 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021,” ujarnya.

Pihaknya berharap, semoga perencanaan yang tertuang dalam Propemperda betul-betul mampu menjawab kebutuhan akan pranata hukum atau perundang-undangan yang orientasi utamanya tidak lain dan tidak bukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam segala dimensi kehidupan. “Kita berharap Propemperda yang diajukan dan disepakati ini dapat dibahas secara bersama dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat melahirkan peraturan daerah yang baik mencakup aspek kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Pjs Walikota Bukittinggi, Zaenuddin mengatakan, Propemperda merupakan perwujudan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah, khususnya peraturan daerah (Perda). Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satu tugas DPRD adalah membentuk peraturan daerah.

Disebutkannya, Propemperda memuat program perencanaan pembentukan peraturan daerah yang berisikan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga memuat pokok pikiran berupa latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

“Dengan adanya Propemperda Kota Bukittinggi 2021, kita dapat melahirkan atau membuat produk hukum berupa peraturan daerah yang dapat memberikan pedoman, landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik,” tukasnya. (eds)

Next Post

Jelang Pilkada, Dinamika Politik Bukittinggi Semakin “Hangat”

Kam Des 3 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang […]