DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar, Supardimeminta seluruh pihak untuk terus menjaga kondusifitas jelang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU)tentang penetapan rekapitulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Pada seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, semua berjalan kondusif. Seluruh pihak harus menjaga hal tersebut hingga penetapan pemenang pilkada ditetapkan oleh KPU masing-masing,” katanya saat dihubungi di Padang, kemarin.
Dia meminta untuk seluruh tim sukses yang memberikan dukungan penuh untuk memenangkan para calon, agar bisa menahan diri jika tidak mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Kalah menang dalam pesta demokrasi itu biasa, hal yang paling penting adalah menjunjung tinggi sportifitas.
Menurut pantauannya, seluruh proses pemilihan di Sumbar berjalan lancar dan tidak ada persoalan serius, pihak TNI dan Polri menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga keamanan.
“Jangan ada oknum yang tidak bertanggung jawab, merusak keamanan dan ketentraman sosial masyarakat, jelang penetapan KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Dia mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkada, DPRD telah mengingatkan unsur terkait akan hal-hal yang bisa merusak integritas pesta demokrasi, eksekusi di lapangan tergantung kinerja penyelenggara, jika kinerja optimal, maka terlahirlah pilkada yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran pemilih pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahri menjelaskan, salah satu yang dapat dilakukan dalam menjaga kondusifitas adalah dengan membangun kebersamaan antara semua elemen untuk mewujudkan suasana tentram, tertib, dan damai.
“Pelaksanaan pilkada agar berjalan sesuai dengan aman dapat diaktualisasikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dapat berimplikasi langsung pada peningkatan jumlah partisipasi dan mampu menjaga terciptanya kondusifitas,” jelasnya.
Pilkada serentak tidak saja memiliki aspek dinamika demokrasi yang mencerminkan ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berhadapan dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa.
“Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk meletakkan aspirasi publik serta memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa mengedepankan kegiatan persuasif untuk bersinergi dengan masyarakat harus lebih berperan dibandingkan cara koersifdalam mengatasi potensi konflik,” pungkasnya. (fai)

Next Post

Pilkada 2020 Usai, Bupati Solok : Jangan Ada Lagi Pebedaan

Kam Des 17 , 2020
SOLOK, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok menggelar […]