DPRD Sumbar Tetapkan Ranperda Usul Prakarsa Tentang PPPA

PADANG, KP- Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi menggunakan hak usul prakarsa untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dengan motif yang juga semakin berkembang.

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan mendorong DPRD menyusun Ranperda menggunakan hak usul prakarsa,” kata Suwirpen memimpin rapat paripurna penetapan usul prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Kamis (3/12) di Gedung DPRD Sumbar.

Suwirpen menerangkan, kondisi meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, membutuhkan adanya regulasi yang komperehensif bagi pemerintah daerah sebagai landasan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Berangkat dari pemikiran tersebut, DPRD melalui Komisi V menggunakan haknya mengajukan Ranperda PPPA,” ujarnya.

Ranperda tersebut, lanjut Suwirpen, pada esensinya adalah sebagai pengganti dari Perda Nomor 5 tahun 2013. Perda dimaksud dinilai telah tidak sesuai lagi dengan UU nomor 23 tahun 2014, terutama urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Ranperda usulan DPRD tersebut telah melalui tahapan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda). Hal itu sesuai dengan pasal 52 huruf d PP nomor 12 tahun 2018. Tujuannya, untuk mensinergikan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan menyempurnakan materi.

Suwirpen mengulas, sesuai PP nomor 12 tahun 2018, DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama dalam pembentukan peraturan daerah. Bahkan, dalam kondisi tertentu, Ranperda usul prakarsa DPRD lebih menjadi prioritas. Ketika ada usulan Ranperda yang sama antara kepala daerah dan DPRD, maka yang dibahas adalah Ranperda usul DPRD.

“Mengingat strategisnya, maka Ranperda Prakarsa DPRD menjadi salah satu indikator untuk mengukur indeks demokrasi di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Alwis mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif yang sistemik, karena tidak hanya berpengaruh terhadap korban, namun juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga. Untuk itu, dalam pemulihan korban kekerasan tentunya juga memerlukan layanan yang baik.

Dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi. membela, dan menjamin hak azasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumbar maka sudah selayaknya kita membuatkebijakan daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah yang mengatur upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. (fai)

Next Post

Polisi Ungkap Misteri Penemuan Mayat di Pendakian Wowo

Kam Des 3 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Misteri penyebab kematian mayat tanpa identitas yang […]