Inspektorat Kota Pariaman Adakan Bimtek Penyusunan Dokumen RTP

PARIAMAN, KP – Inspektorat Kota Pariaman mengadakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan sosialisasi manajemen resiko di ruang pertemuan kantor inspektorat, Kamis (10/12). Bimtek tersebut dibuka langsung Inspektur Kota Pariaman Yota Balad, dengan menghadirkan langsung Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatra Barat, Buyung Wiromo Samudo beserta jajaran sebagai pembicara dan narasumber.

Di samping itu guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah telah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti amanat di peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektur Kota Pariaman, Yota Balad mengatakan, bimtek penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan sosialisasi manajemen resiko tersebut diikuti seluruh jajaran stakeholder dan OPD di Pemko Pariaman. Dengan peserta dari Kepala OPD, Sekretaris Dinas dan Kasubag program yang akan berlangsung dari Kamis (10/12) hingga Selasa (15/12).

“Hal ini sebagai bentuk kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Yota Balad.

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut imbuh Yota Balad, yakni memperkecil risiko yang mungkin bakal terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan di masing-masing SKPD. Sehingga menghindari penyimpangan serta mengetahui tindak pengendalian yang akan dilakukan jika menghadapi risiko yang bakal terjadi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatra Barat, Buyung Wiromo Samudro mengatakan, sosialisasi dan bimbingan teknis itu adalah sebuah upaya dalam pengurangan risiko di pemerintahan. “Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Karena semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya,” tuturnya.

Pihaknya berharap bimtek tersebut dapat menjadi wadah yang efektif bagi OPD sebuah pemerintahan dalam melakukan setiap proses tahapan manajemen risiko oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko. Output dari kegiatan Bimtek tersebut adalah Risk Register (RR) dan Rencana Penanganan Risiko (RPR) yang akan digunakan untuk mendukung terwujudnya optimalisasi pencapaian kinerja OPD sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. (war/mc)

Next Post

KEKURANGAN DANA RP 1,2 MILIAR LEBIH, TPG Triwulan IV 2020 Hanya Dibayar Dua Bulan

Jum Des 11 , 2020
LUBUKSIKAPING, KP – Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau uang sertifikasi […]