JADI TERSANGKA, MENSOS JULIARI LANGSUNG DITAHAN, Diduga Minta ‘Jatah’ Rp10.000 per Paket Sembako

JAKARTA, KP – Menteri Sosial Juliari P. Batubara (JPB) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020.
Juliari saat ini telah dilakukan penahanan oleh KPK di rumah tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Penahanan dilakukan selama 20 hari, yakni 6-25 Desember 2020.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus ini berawal dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.
“JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya ‘fee’ dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui MJS,” kata Firli dalam konferensi pers, Minggu dinihari (6/12).
Lanjut dia, untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Selanjutnya, pada Mei sampai November 2020, MJS dan AW membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS.
“Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW,” lanjut Firli.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, imbuh dia, diduga diterima fee Rp12 miliar yang diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW. Adapun total nilai sekitar Rp8,2 miliar yang diterima JPB. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, kembali terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp8,8 miliar.
“Diduga uang itu akan dipergunakan juga untuk keperluan JPB,” tambah Firli.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang tersangka yaitu JPB, MJS, dan AW selaku penerima suap, serta AIM dan HS selaku pemberi suap.
Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, selaku pemberi yaitu AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua KPK Pastikan Siap Terapkan Hukuman Mati ke Mensos Juliari Batubara

KPK menegaskan siap menerapkan tuntutan pidana mati terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara dan empat tersangka lain saat nanti duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, penyebaran Covid-19 yang merupakan bencana non alam telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Oleh karena itu untuk penanganan kasus tersangka Mensos Juliari Batubara dan pejabat di Kementerian Sosial lainnya, maka KPK tentu tidak akan berhenti hanya pada penerapan pasal-pasal suap-menyuap.
KPK, kata Firli, akan bekerja secara maksimal untuk melihat adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi hingga berujung kerugian negara dalam pengadaaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.
Unsur-unsurnya kata Firli, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada Pasal 2 ayat (2) UU itu, lanjut Firli sangat memungkinkan penerapan pidana mati. Artinya kata Firli, terhadap tersangka Juliari dkk tidak akan berhenti hanya pada penerapan pasal-pasal suap-menyuap.
“Di dalam ketentuan UU 31 Tahun 1999 itu Pasal 2 tentang pengadaan barang dan jasa, ada ayat 2, memang ada ancaman hukuman mati. Kita paham juga pandemi Covid ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam nasional. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan,” tegas Firli.
Ia berharap publik dapat bersabar menunggu perkembangan kasus Juliari dkk termasuk keputusan atas penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor. Musababnya, tim KPK masih dan akan terus berkerja untuk mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk bansos sembako maupun bansos lainnya dalam penanganan Pandemi Covid-19.
“Tentu nanti kita akab bekerja berdasar keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 tahun 1999. Saya kira, kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang merugikan uang negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, karena pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional maka kemudian pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait sangat fokus terhadap penyelamatan jiwa manusia dalam hal ini jiwa rakyat Indonesia. Bahkan kata dia, KPK juga turun tangan melakukan pengawasan dan pencegahan bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk hingga seluruh pemerintah daerah.

PROFIL JULIARI P BATUBARA

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Juliari menjadi menteri kedua Jokowi di periode kedua yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Juliari Peter Batubara lahir di Jakarta, 22 Juli 1972. Ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju dan menjabat sejak dilantik pada 23 Oktober 2019.
Juliari Batubara adalah politisi asal partai PDIP yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR selama dua periode. Ia duduk di kursi DPR setelah mendapatkan suara di daerah pemilihan Jawa tengah I.
Juliari duduk di Komisi VI yang menaungi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standarisasi nasional.
Ia tercatat menempuh pendidikan di Amerika, yakni di Riverside City College (1991-1995) dan Chapman University (1995-1997).
Sejak 2003, Juliari menjadi direktur utama di PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sampai 2012. Ia juga diketahui pernah duduk sebagai direktur utama di beberapa perusahaan, yakni PT Arlinto Perkasa Buana, PT Bwana Energy, dan PT Tridaya Mandiri. (kcm/cnn)

Next Post

Polisi Tetapkan Cagub Mulyadi Jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu

Ming Des 6 , 2020
PADANG, KP – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan Calon Gubernur (Cagub) Sumbar Mulyadi sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu dalam Pilgub Sumbar 2020. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono melalui keterangan tertulis diterima di Padang, Sabtu (5/12), mengatakan setelah dilakukan gelar perkara oleh […]