Jokowi Janjikan Beri Vaksin Covid-19 Gratis untuk Seluruh Masyarakat

JAKARTA, KP – Presiden Joko Widodo memastikan masyarakat tak perlu membayar vaksin Covid-19 yang akan diberikan. Pernyataan ini merespons polemik vaksin berbayar yang ramai belakangan ini.
“Setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Jokowi dalam keterangan persnya, Rabu (16/12).
Presiden menginstruksikan kepada jajarannya baik kementerian/lembaga maupun pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dalam merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo menyatakan siap menjadi orang pertama Indonesia yang divaksin virus corona. Hal ini sebagai bukti bahwa vaksin yang digunakan aman dan terpercaya.
“Saya tegaskan lagi nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa vaksin yang digunakan aman,”ucapnya.
Presiden mengatakan pemerintah menggandeng Kementerian Agama hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menguji kehalalan vaksin Covid-19 yang hadir ke Indonesia. Harapannya, benar-benar ada jaminan soal kehalalan vaksin tersebut.
“Mengenai kehalalan, oh vaksin ini sudah sejak awal mengikuti Kementerian Agama, MUI juga sudah diikutkan ke sana jadi dan ini keadaan darurat yang semuanya tahu,” ungkap Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah sudah mendatangkan vaksin Covid-19 merek Sinovac dari China. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan vaksin tersebut.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan terkait proses kehalalan vaksin sedang proses audit di lapangan. Namun hingga kini timnya sedang menunggu salah satu dokumen dari Sinopharm.
“Hasil auditingnya masih menunggu ada salah satu dokumen dari sinovac diharapkan segera dilengkapi. Nah, posisinya sampai di situ,” kata Asrorun.
“Setelah nanti terpenuhi dokumen-dokumennya, di samping dokumen dari produsen juga, kepastian izin edar dan atau izin keamanan dari pihak Badan POM yang sampai sekarang masih di dalam proses,” lanjut dia.
Selain itu, Asrorun menjelaskan, pihaknya memprioritaskan untuk membahas terkait kehalalan vaksin. Dia juga menuturkan BPOM juga masih melakukan proses kajian.
“Jangan sampai kemudian, bisa jadi dari sisi ingredients halal, tetapi dia tidak aman, maka tidak boleh digunakan. Maka ini dalam satu tarikan napas, halalan thayyiban ya,” ungkapnya.
Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa untuk untuk menghadirkan kekebalan komunitas atau herd immunity setidaknya 70% dari populasi harus divaksinasi. Seperti diketahui vaksin covid-19 merupakan salah satu upaya penanganan pandemi yang bertujuan untuk menghadirkan kekebalan komunitas atau herd immunity.
“Perlu saya informasikan dibutuhkan sekitar 70% populasi untuk membentuk kekebalan komunitas. Dan sangat tergantung efektivitas masing-masing vaksin tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak vaksinasi terhadap pengendalian transmisi covid-19 akan berlangsung secara bertahap,” paparnya.
Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksin virus corona untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Pandu mengatakan Jokowi akhirnya sadar mengambil langkah tepat, seiring skema vaksin mandiri alias berbayar menjadi polemik belakangan ini.
“Kalau gratis bukan berarti boleh diloloskan izin darurat uji klinis, harus tetap sesuai prosedur. [Vaksin gratis] itu suatu kemajuan yang luar biasa, saya terima kasih kepada Pak Jokowi akhirnya sadar juga. Jadi sadar kalau memang negara harus hadir dalam menyelesaikan pandemi ini,” kata Pandu dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (16/12).
Pandu lega akhirnya pemerintah dapat mengamalkan amanat yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Sebab apabila pemerintah tetap menerapkan skema vaksin berbayar, menurutnya, pemerintah telah mengkhianati peraturan atau produk hukum yang telah dibuat.
Kendati demikian, Pandu meminta euforia gratis vaksin ini tak lantas membuat pengawasan pengadaan vaksin menjadi kendor. Efikasi atau kemanjuran dan keamanan harus tetap menjadi jaminan penting bagi pemerintah dalam menyuplai vaksin gratis kepada rakyat.
“Kalau masih tidak jelas efikasi dan keamanan ya kita tetap tidak mau. Jadi meskipun gratis kita pengen yang terbaik, gratis dan aman,” kata dia. (cnn)

Next Post

Kasat Narkoba Polres Solok : Waspadai Peredaran Narkoba di Akhir Tahun

Kam Des 17 , 2020
SOLOK, KP – Kasat Narkoba Polres Solok, Iptu Amin Nurasyid […]