KETUA DPRD SUMBAR: Jangan Biarkan Oknum Memanfaatkan Celah pada TPS Rawan

PADANG,KP- Kepolisian Daerah (Polda) Sumbarmemetakan 293 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berstatus sangat rawan.Ketua DPRD Sumbar Supardi mengingatkanjangan ada oknum yang memanfaatkan celah tersebutuntuk menodai pemilihan kepala daerah(pilkada)2020.
“Kita minta seluruh unsur penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, hingga LSM dan media, melakukan penguatan pada TPS yang berstatus rawan tersebut, meski memiliki keterbatasan pengawasan harus berjalan optimal,” katanya saat dihubungi KORAN PADANG, Minggu (6/12).
Dia menyorot sejumlah TPS yang memiliki keterbatasan akses, seperti di daerah Kepulauan Mentawai, penguatan wajib dilakukan, termasuk mengerahkan pihak Kepolisian dan TNI.
Untuk persoalan-persoalan teknis yang akan terjadi pada pilkada, dprd telah melakukan identifikasi. Persoalan jarak TPS, hingga mekanisme pelaporan adalah hal-hal yang menjadi perhatian.
“Persoalan jarakhingga keterbatasan sarana internet adalah hal yang harus dikuatkan oleh penyelenggara. Kita berharap pelaksanaan harus tetap optimal,” tegasnya.
Untuk pilkada, lanjutnya, pola pelaporan hasil berbeda dari tahun kemarin. Sehingga di daerah terpencil dan susah sinyal internet harus mendapat perhatian khusus.
Tidak hanya itu, pada TPS yang terletak jauh dan susah untuk dijangkau jangan mengurangi antusias masyarakat untuk memilih, sehingga bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan kecurangan.
Dia mengatakan dalam penyelenggaraan pilkada dprd telah mengingatkan unsur terkait akan hal-hal yang bisa merusak integritas pesta demokrasi, eksekusi di lapangan tergantung kinerja penyelenggara, jika kinerja optimal. Maka terlahirlah pilkada yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran pemilih pada tahun berikutnya.
Sementara, Komisi I DPRD Sumbar mengimbaupenegakan protokol kesehatan (prokes) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, harus berjalan optimal. Jangan sampai pesta demokrasi tersebut, menjadi klaster terbaru penyebaran virus corona (Covid-19).
Ketua komisi yang membidangi pemerintahan tersebut, Samsul Bahari meminta untuk memprioritaskan kesehatan, jangan hanya terfokus dalam tahapan pemilihan. Sebab, jika kasus positif covid-19 meningkat akan menjadi persoalan dikemudian hari.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, hingga kabupaten kota, harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya, begitupun unsur penyelenggara lainya,” ujarnya.
Dia meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Jangan ada mereka berpihak pada salah satu pasangan calon kepala daerah. Jika ada, mesti ditindak dengan tegas.
Dia juga meminta diperlukan aturan yang mengatur tentang sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam Pilkada, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menata ulang aturan bagi promosi ASN yang kewenangannya ada pada kepala daerah.
Terkait TPS Rawan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Toni Harmantomengatakan 293 TPS itu berada di sejumlah kota dan kabupaten yaitu 209 TPS di wilayah hukum Polres Kepulauan Mentawai, 35 TPS di wilayah Polres Solok Kota, 25 TPS di wilayah Polres Solok Selatan, 10 TPS di wilayah Polres Payakumbuh.
Setelah itu sembilan TPS di wilayah Polres 50 Kota, empat TPS di wilayah hukum Polres Padang Panjang dan satu TPS di wilayah hukum Polres Dharmasraya.
Sementara itu untuk TPS kategori rawan di Sumatera Barat sebanyak 821 TPS yang tersebar di daerah tersebut mulai dari 296 TPS di wilayah hukum Polres Payakumbuh, kemudian 144 TPS di wilayah Polres Solok Selatan, 98 TPS di wilayah Polres Dharmasraya, 81 TPS di wilayah Polres Agam, 64 TPS di wilayah Polres Sijunjung.
Setelah itu 74 TPS di wilayah Polres Sawahlunto, 50 TPS di wilayah Polres Pasaman Barat dan lainnya.
Kategori Rawan ini sendiri memiliki kriteria mulai dari jarak wilayah yang cukup jauh dan memiliki jarak tempuh sekitar satu hingga dua jam, daerah itu memiliki masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap politik cukup tinggi. Selain itu terdapat tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut dan ada tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dan lainnya. (fai)

Next Post

DIDUGA TERKAIT KASUS TERORISME, Rumah Sekaligus Pabrik Roti di Payakumbuh Digeledah Densus 88

Ming Des 6 , 2020
PAYAKUMBUH,KP- Diduga terkait terorisme, sebuah rumah milik warga berinisial R di Kota Payakumbuh digeledahTim Densus 88 Mabes Polri didampingi sejumlah anggota Polres Payakumbuh. Rumah yang juga merupakan pabrik roti di Jalan Marah Adin, Kelurahan Tanjung Pauah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh itu digeledah Minggu siang (6/12).Lurah Tanjung PauahAndrizal di lokasi […]