Komisi V Susun Ranperda Terkait Penyandang Disabilitas

PENYANDANG disabilitasharus memiliki peluang yang sama dalam berkontribusi untuk daerah. Kontribusi tersebutmeliputi seluruh bidang, diantaranya pada sektor pemerintah ataupun prestasi yang memberikan dampak positif lainya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Mukhlis Yusuf Abit kepada KORAN PADANG, Rabu (2/12). Dia mengatakan, Komisi V terus memproses pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Jika telah disahkan, perda ini salah satunya akan mengatur tentang kesamaan hak dalam peluang kontribusi penyandang disabilitas di berbagai bidang,” ujarnya.

Dia mengatakan hak asasi manusia melekat pada semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Karena kesamaan hak itu, lanjutnya, maka penyandang disabilitas seharusnya juga memiliki peluang yang sama dalam kontribusi untuk daerah di berbagai bidang.

“Mereka punya hak untuk ikut dalam pemerintahan dan berjuang untuk perkembangan daerah, bangsa dan negara,” ujar Mukhlis.

Untuk itu, imbuhnya, perlu adanya perda yang menjadi payung hukum untuk hal ini. Bukan hanya terkait kesamaan hak dan peluang saja, namun juga perda yang mengatur berbagai hal yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Terlepas dari peluang untuk ikut brekotribusi di berbagai sektor dan berprestasi, mereka harus dipastikan bisa mewujudkan taraf hidup yang lebih bermartabat dan terlindung dari perlakukan diskriminatif,” ujarnya.

Untuk memenuhi taraf hidup, sebutnya, penyandang disabilitas diberikan pendidikan yang sama sekaligus pula ada pemberian keahlian untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Terkait perlakukan diskriminatif, Mukhlis Yusuf Abit mengatakan di Sumbar masih ada penyandang disabilitas yang dipasung. Ada pula yang tidak dimasukkan dalam kartu keluarga. “Sikap seperti itu merupakan bukti perlakuan diskriminatif bukan hanya dilakukan oleh orang diluar keluarga tapi juga oleh keluarga inti penyandang disabilitas itu sendiri,” bebernya.

Sementara, anggota Komisi V Ismet Amzis menambahkan perlunya perda ini segera ada. “Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Misalnya ada yang tak memiliki peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai BUMN. Padahal mereka punya potensi untuk membantu perkembangan daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Ismet Amzis menegaskan Sumbar harus segera memiliki perda ini. Apalagi mengingat jumlah disabilitas di Sumbar terus meningkat, bahkan melebihi rata-rata nasional, yakni disabulitas umur 5-17 tahun ada 5 persen. Sementara rata-rata nasional 3,3 persen. Kemudian disabilitas berumur 18-39 tahun ada 33 persen, sedangkan rata-rata nasional 22 persen.

TANGGAPAN PEMPROV

Terkait perda ini, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang saat ini sedang cuti dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu berpendapat bahwa perda yang disusun DPRD ini merupakan perda yang materi muatannya merupakan lintas sektor, diantaranyabidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, olahraga, serta kesejahteraan sosial.

“Jadi dalam penyusunannya kami berharap DPRD juga mengacu pada berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi dan juga mencakup kelima sektor tersebut, yakniUndang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,” ujar Nasul Abit.

Selain itu, juga dengan caatan harusdisesuaikan dan disinkronan dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral dan perundang-undangan teknis lainnya. Terpenting, harusdipastikan bahwa yang diatur dalam perda itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. *

STRUKTUR KOMISI V DPRD SUMBAR

KETUA                    :               Muchlis Yusuf Abit, ST, MM

WAKIL KETUA       :               Donizar

SEKRETARIS           :               H. Syahrul Furqon, S. KM (Alm)

ANGGOTA              :               Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sunggono, M. Si

Khairudin Simanjuntak, S.Pt, MP

H. Gustami Hidayat, S. Pt, MP (Anggota)

Hamdanus, S. Fil, M.Si (Anggota)

H. Ismet Amzis, SH (Anggota)

H. Nofrizon, S.Sos (Anggota)

H. Maigus Nasir, S. Pd (Anggota)

H. Ahmad Rius, Dt. Mantari Ameh, SH

H. Khairunnas, Sip, M. Si

Dra. Hj. Sitti Izzati Azis

H. Daswipetra, SE, M, Si Dt. Manjinjiang Alam

Next Post

MTQ KE-39 PROVINSI SUMBAR, Kabupaten Solok Targetkan Masuk Lima Besar

Rab Des 2 , 2020
SOLOK, KP – Bupati Solok H. Gusmal diwakili Sekretaris Daerah […]