MASA KAMPANYE USAI Wako Riza Harapkan Tetap Jaga Anti Politik Uang di Payakumbuh

PAYAKUMBUH, KP – Masa kampanye telah usai, sekarang sudah memasuki masa tenang hingga 8 Desember 2020 sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar pada 9 Desember mendatang.

Patroli Pengawasan Politik Uang mulai dilaksanakan. Dengan diawali pertemuan Walikota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda, Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, Kajari Suwarsono, Kapolres AKBP Alex Prawira, Dandim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry S Lahe, Ketua Bawaslu Muhamad Khadafi, Ketua KPU Haidi Mursal dan tim pemenangan pasangan calon gubernur di Kantor Bawaslu Kota Payakumbuh, Minggu (6/11) malam.

Sekretaris Daerah Rida Ananda menyampaikan, selama ini di Payakumbuh belum pernah terjadi kasus politik uang selama Pileg maupun Pilkada. Artinya di kota itu kondisi betul-betul dijaga. Wako Riza Falepi berpesan agar seluruh pihak dapat mensukseskan Pilkada badunsanak, aman, damai dan sehat.

“Kita sampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait atas dukungannya demi tercipta pemilihan umum yang kondusif. Kita juga mengimbau warga agar dapat berperan aktif melaporkan bila ada menemukan kasus politik uang atau black campaign,” kata Rida Ananda didampingi Kakankesbangpol Budhy D Permana.

“Percayakan kepada proses hukum. Kita berharap situasi kondusif dan tidak terjadi money politik,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, sekarang sudah memasuki tahapan keempat pasca kampanye, yakni masa tenang. Tingkat kerawanan pelanggaran menurut indeks kerawanan Pilkada, Sumbar termasuk daerah yang rawan. “Dari semua wilayah kota/kabupaten, tidak ada yang rawan rendah, bahkan rawan tinggi semua dan salah satu indikatornya berkaitan dengan politik uang,” terangnya.

“Bawaslu melakukan kegiatan patroli pengawasan anti politik uang. Sosialisasi tahapan Pilkada yang rawan. Kenyataannya, di beberapa daerah, Bawaslu sudah ada melakukan penanganan dugaan politik uang. Saat itu di salah satu kabupaten di Sumbar, ada yang tertangkap basah melakukan politik uang di warung dekat kantor Panwascam. Saat itu petugas Panwascam sedang istirahat siang. Malah pelanggar Pilkada melakukannya di hadapan Gakkumdu,” katanya.

Dijelaskan Surya lagi, selain uang, memberi barang dapat diindikasikan sebagai politik uang. Dirinya Berharap di Payakumbuh tidak terjadi politik uang. “Bawaslu hanya bersenjatakan pena dan kertas, maka masalah keamanan perlu aparat Satpol PP, TNI, Polri dan aparatur lainnya. Maka fungsi keamanan diperlukan selama masa tenang, karena aktifitas kampanye dilarang, baik pertemuan langsung atau media, termasuk intimidasi pemilih,” ungkapnya. Surya memaparkan, Bawaslu telah melakukan penertiban alat peraga kampanye, ke depan akan mengawasi bagaimana distribusi logistik dan memastikan TPS harus sesuai protokol kesehatan. Usai pertemuan, tim bergerak keliling Kota Payakumbuh untuk mensosialisasikan kepada warga dengan pengeras suara agar menolak politik uang dan melaporkan bila menemukan indikasi perbuatan yang mengancam demokrasi. (dst

Next Post

71 Hari Adib Alfikri Memimpin Padangpariaman

Sel Des 8 , 2020
PARITMALINTANG, KP – Selama menjabat sebagai Pjs Bupati Padangpariaman banyak […]