Pilkada 2020: Pandemi, Golput, dan Munculnya ‘Dinasti Politik’ Baru

FENOMENA besarnya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau golput dan munculnya dinasti politik baru mencuat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung hari Rabu, 9 Desember.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak hari Rabu (9/12) yang dilangsungkan di tengah masih terus meluasnya perebakan pandemi virus corona membuat pelaksanaannya berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya.
Sejak awal Ketua KPU Arif Budiman sudah menegaskan keharusan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat sebagian daerah masuk kategori zona merah dan berisiko tinggi terjadinya penularan Covid-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 24 daerah penyelenggaraan pilkada yang berstatus zona merah dan 189 daerah masuk kategori berisiko sedang terhadap penularan virus.
“Belum ada hal luar biasa yang dilaporkan terkait kendala logistik. Juga SDM, terutama KPPS karena dibutuhkan petugas yang lebih banyak. Memang beberapa dilaporkan hasil tes-nya reaktif. Saya sudah minta pada KPU Kabupaten/Kota memperhatika betul protokol kesehatan ini. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 maka saya minta mereka (petugas.red) diganti,” kata Arif Budiman.

PILKADA 2020 PILIH 9 GUBERNUR, 224 BUPATI & 37 WALIKOTA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah untuk memilih gubernur di sembilan dari 34 propinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten dan walikota di 37 dari 98 kota. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Tetapi sejumlah kota melaporkan jumlah pemilih kurang dari separuh yang terdaftar.
Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau dikenal sebagai golput ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak saja karena kekhawatiran warga akan perebakan pandemi, tetapi juga sedikitnya pilihan tokoh yang dapat dipilih.
Namun ajakan agar tidak golput juga meluas di sosial media.Termasuk ajakan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

‘DINASTI POLITIK’ BARU

Pilkada 2020 ini juga memunculkan dinasti politik baru dengan keikutsertaaan beberapa anggota keluarga orang nomor satu dan nomor dua Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin. Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo – Gibran Rakabuming Raka – yang mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan menantu laki-laki Jokowi – Bobby Nasution – yang mencalonkan diri sebagai walikota Medan.
Di Tangerang Selatan, terjadi ‘perang bintang’ antara putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin – Siti Azizah – yang mencalonkan diri sebagai walikota, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo – dan keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah – Pilar Saga Ichsan – yang sama-sama mencalonkan diri sebagai wakil walikota.
Penghitungan suara cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan Gibran dan Bobby, yang sama-sama pendatang baru di dunia politik namun didukung partai politik besar, memperoleh hampir 90% suara dalam pemilihan hari Rabu.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. Ia menyebut beberapa pemimpin yang sudah ditempa partai itu sebelumnya seperti Ganjar Pranowo, Hasto Wardoyo, Abdullah Azwar Anas dan Tri Rismaharini.
“Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti,” tukas Hasto.
Seluruh partai mengamati dengan seksama jalannya pilkada hari Rabu, tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera PKS. Presiden PKS Akhmad Syaikhu lewat PKS TV mengatakan telah mendatangi langsung dua TPS di Depok dan Tangerang Selatan yang menurutnya berjalan lancar.
“Tadi pagi saya melakukan peninjauan langsung ke dua DPD, kota Depok dan Tangerang Selatan; dan siangnya saya melakukan monitoring perolehan suara seluruh Indonesia,” katanya seperti dikutip dari voaindonesia.com.
Proses penghitungan suara dan rekapitulasi diperkirakan akan berlangsung hingga 17 Desember, yang diikuti dengan pengumuman dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota antara 13-23 Desember, dan tingkat propinsi antara 16-20 Desember. Penetapan dijadwalkan lima hari setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai.

PILKADA DIBAYANGI PENINGKATAN KASUS COVID-19

Para pemilih di sejumlah daerah di Indonesia tetap berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilih pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Rabu (9/12). Padahal para pakar kesehatan memperingatkan risiko munculnya klaster-klaster infeksi virus corona setelah pihak berwenang mengabaikan seruan untuk menunda pemungutan suara lagi.
Tanpa pandemi Covid-19, pilkada sendiri terhitung sebagai pesta demokrasi yang membutuhkan logistik raksasa. Ada lebih 100 juta pemilih dan hampir 300 ribu TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan 37 kota.
Pilkada berlangsung saat Indonesia berjuang untuk meredam wabah Covid-19 terburuk di Asia Tenggara dengan lebih dari 586 ribu orang terinfeksi dan 18 ribu orang meninggal.
Di Depok, Jawa Barat, antusiasme pemilih tampaknya tidak banyak berkurang.
“Tentu kita semua khawatir dengan pandemi ini, tapi sebagai warga negara yang baik saya ingin ikut pilkada ini,” kata Rusdiana Jarkasih, seorang warga Depok, kepada Reuters, Rabu (9/12), sementara para relawan membagikan sarung tangan dan mengecek suhu pemilih.
Di Serang, Jawa Barat, sejumlah media melaporkan bahkan beberapa pemilih menggunakan perahu karet untuk melewati jalan-jalan yang terkena banjir untuk mendatangi TPS.
Pilkada sempatditunda sekali, tetapi pemerintah mengabaikan seruan dari para ahli kesehatan dan kelompok Islam untuk penundaan kedua kali.
Poster dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diedarkan menjelang pemungutan suara menunjukkan gambar staf yang mengenakan baju hazmat mengumpulkan suara pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Poster itu sebagai pengingat bahwa para pasien Covid-19 memiliki hak pilih.
Pakar epidemiologi Pandu Riono memperingatkan bahwa dengan sekitar 100 juta orang Indonesia aktif pada saat yang sama, maka “sangat mungkin klaster baru akan muncul.”
Ketika beberapa negara di kawasan ini, termasuk Korea Selatan dan Singapura, tampaknya telah menyelenggarakan pemilu dengan sukses selama pandemi, Malaysia mengaitkan lonjakan kasus baru dengan pemilu di negara bagian terbesar kedua di negara itu, Sabah.
Seorang pejabat KPU mengatakan aparat terkait akan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. Pemilih didorong untuk memakai masker dan petugas pemilu diberi alat pelindung diri.
Namun, Badan Pengawas Pemilu mengatakan protokol kesehatan telah dilanggar lebih dari 2.000 kali selama masa kampanye.Data independen Lapor Covid-19 menunjukkan adanya 76 kandidat pilkada telah terjangkit Covid-19, sementara empat lainnya meninggal.
Di samping kekhawatiran kesehatan, banyak kerabat politisi terkemuka memperebutkan kursi tahun ini. Tren ini meningkatkan kekhawatiran atas berkembangnya politik dinasti di negara yang telah lama didominasi oleh elit lama.
Dibandingkan Pilkada 2015 yang jumlah calon dinasti sebanyak 52 orang, tahun ini ada 146 orang, termasuk Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran diperkirakan akan memenangkan perebutan kursi wali kota di Surakarta, Jawa Tengah, posisi yang pernah dipegang oleh ayahnya.

PROTOKOL PANDEMI CORONA DI TENGAH PESTA PILKADA 2020

Pandemi corona memang tak menyurutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Kemarin pemilihan gubernur digelar di sembilan provinsi, lalu Pilkada bupati di 224 kabupaten, dan pemilihan walikota di 37 kota.
Dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini, protokol kesehatan diterapkan secara ketat untuk menekan penyebaran Covid-19, walau ada yang sedikit longgar di beberapa tempat pemungutan suara. Protokol ini seperti memakai masker, menjaga jarak, dan tersedianya sarana untuk mencuci tangan seperti hand sanitizer. Juga ada pengukur suhu tubuh.
Tak hanya pemilih yang diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibekali alat pelindung diri (APD) lengkap mulai dari masker, sarung tangan, faceshield, hingga baju hazmat.
Bagi pemilih yang berhalangan hadir ke TPS, KPPS mengunjungi tempat tinggal pemilih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk menarik perhatian pemilih, beberapa TPS juga menampilkan hal baru dalam Pilkada Serentak 2020. Mereka berkreasi dengan TPS tematik, di antaranya bertemakan superhero dan adat. (kdc/voa)

Next Post

12 TPS di Sumbar Berpotensi Lakukan PSU

Jum Des 11 , 2020
PADANG, KP – Bawaslu Sumatera Barat menyatakan sebanyak 12 tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi itu berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) karena diduga terjadi pelanggaran. Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surya Efitrimen di Padang, Jumat, mengatakan 12 TPS tersebut tersebar di tujuh kota dan kabupaten. Di Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak […]