Pilkada Berujung ke MK

H. Adi Bermasa

TAHAPAN Pilkada Kabupaten Solok tampaknya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu diberitakan KORAN PADANG terbitan Sabtu (19/12) di halaman 1berjudul ‘Epyardi Asda-Pandu Unggul Tipis 814 Suara, Nofi Candra – Yulfadri lanjut ke MK’.

Selain Kabupaten Solok, dikabarkan hasil pilkada di dua daerah lainnya yaitu Kabupaten Sijunjung dan Pesisir Selatan juga disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk dua daerah ini sudah resmi didaftarkan ke MK oleh masing-masing paslon yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil penghitungan suara.

Sedangkan untuk Kabupaten Solok, paslon Nofi Candra-Yulfadri Nurdin masih kita tunggu kapan secara resmi mendaftarkan perselisihan hasil pilkada-nya ke MK. Informasinya, paling lambat MK membuka pendaftaran persengketaan hasil pilkada bupati/walikota pada 29 Desember mendatang.

Sesuai aturan, pasangan yang tidak puas dengan hasil pilkada boleh menyengketakannya ke Mahkamah Konstitusi dengan persyaratan berupabukti nyatakasus yang terjadi. Bukti yang dikemukakan tentu bukanlah sebatas dugaanyang mudah dipatahkan. Sebab, MK sudah punya pedoman baku dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam pemilu, mulai dari pilpres, pileg, hingga pilkada.

Di sisi lain, jajaran KPU dan Bawaslu tentu punya petugas terpercaya dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Tak hanya itu, dalam penghitungan suara, masing-masing saksi dari pasangan yang memperebutkan suara rakyat dipastikan mencatat hasil perolehan angka dengan sangat hati-hati. Apalagi pelaksanannya sangat terbuka. Bisa disaksikan siapa sajaasal tertib.

Ada kalanya selama tahapan perhitungan suara di TPS tidak ada masalah. Namun, paslon yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil penghitungan suara baru mengungkapkan adanya problema ketika penghitungan suara pada rapat pleno tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, jika akhirnya ada hasil pilkada yang bermuara ke MK, tentu masing-masing pihak, seperti KPU yang biasanya jadi termohon maupun pasangan calon sebagai pemohon, punya keyakinan akan kebenaran data-data yang mereka miliki. Tinggal beradu bukti di depan majelis hakim konstitusi.

Kalau pembuktian dari pemohon kuat dan meyakinkan hakim MK tentu hasil pilkada akan berubah. Sebaliknya, jika hakim mempercayai rekap data KPU, maka hasilnya sama dengan yang sudah disahkan KPU.

Bagaimanapun, kita sama-sama berharap semua yang aktif dalam mensukseskan pilkada, terutama di daerah yang hasil pilkadanya disengketakan berlapang dadaapapun nanti hasilnya di sidang Mahkamah Konstitusi. Sebab, keputusan majelis adalah final. *

Next Post

Persoalan Tanah Masyarakat Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV Jangan Tarik Ulur Lagi

Ming Des 20 , 2020
PADANG,KP – Tindak lanjut persoalan tanah persawahan milik masyarakat 147 […]