PILKADA KABUPATEN SOLOK, Epyardi Asda-Pandu Unggul 814 Suara, Nofi Candra-Yulfadri Lanjut ke MK

SOLOK, KP – Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020, yang digelar KPU Kabupaten Solok di Ruang Solok Nan Indah Komplek Kantor Bupati Solok, Kamis sore (17/12), pasangan calon (paslon) H. Epyardi Asda-Jon Firman Pandu unggul dari tiga paslon lainnya.

Asda-Pandubrrhasil meraih suara sah sebanyak 59.625. Pasangan ini unggul hanya 814 suara dari pesaing terdekatnya paslon nomor urut 01 Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang memperoleh suara 58.811.

Sementara pasangan Nomor urut 03 Desra -Adliberada diurutan ketiga dengan perolehan suara 28.490 dan pasangan nomor urut 04 Iriadi-Agus Syahdeman memperoleh 22.048 suara.

Rapat pleno itu dipimpin Ketua KPU Kabupaten Solok Gadisdidampingi empat komisioner KPU lainnya, yakni Jon Mansnedi, Defil, Yusrial, dan Vivin Zuliagusmita.

Ketua KPU Kabupaten SolokGadis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait yang telah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada 2020.

Menanggapi hasil pleno tersebut, calon Wakil Bupati SolokJon Firman Pandu mengatakan, “Ini adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Solok dan saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok yang telah memberikan amanah kepada kami. Kita akan jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” sebut Jon Pandu.

Sementara, pasangan nomor urut 01Nofi Candra-Yulfadrimengaku akan mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengklaim banyak kecurangan yang terjadi pada proses pilkada berlangsung.

“Ya, kita akan lanjut ke MK dengan bukti yang cukup banyak dari masyarakat. Doakan saja kebenaran ini bisa kami ungkap,” sebut Nofi Candra.

MK SUDAH TERIMA 24 PENGAJUAN SENGKETA PILKADA

Hingga Jumat (18/12), Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 21 permohonan sengketa terkait Pilkada 2020. Namun dari semua permohonan sengketa yang telah masuk itu, belum ada sengketa dari pilkada yang digelar di Sumbar.

Mengutip situs resmi MK, permohonan tersebut diajukan secara online maupun langsung ke gedung MK untuk penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di berbagai daerah.

Sesuai jadwal, pendaftaran permohonan sengketa pilkada diterima MK pada 13-29 Desember 2020 untuk pilkada bupati/walikota dan 16-30 Desember 2020 untuk pilkada gubernur. Selanjutnya, perbaikan permohonan oleh pemohona pada 13 Desember 2020 – 4 Januari 2021 untuk pilkada bupati/walikota dan 16 Desember – 5 Januari 2021 untuk pilgub. Dalam kurun waktu yang sama, MK juga akan menerbitkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan. Setelah itu MK akan memberitahukan sidang pertama kepada pemohon, pemantau, termohon, dan Bawaslu provinsi/kabupaten/kota pada 18-20 Januari 2021 dan kepada calon pihak terkait pada 21-26 Januari 2021. Majelis kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti serta pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait pada 26-29 Januari 2021. Dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan rapat permusyawaratan hakim pada 1-11 Februari 2021. Sedangkan putusan dan atau ketetapan perkara akan dilakukan majelis dalam kurun waktu 15 Februari – 24 Maret 2021. (wan)

Next Post

LIGA INGGRIS Palace vs Liverpool SABTU (19/12) - LIVE MOLATV Ujian Konsistensi The Reds

Jum Des 18 , 2020
PALACE, KP – Juara bertahan Liverpool bakal menantang tim papan […]