Polisi Tetapkan Cagub Mulyadi Jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu

PADANG, KP – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan Calon Gubernur (Cagub) Sumbar Mulyadi sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu dalam Pilgub Sumbar 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono melalui keterangan tertulis diterima di Padang, Sabtu (5/12), mengatakan setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik, Bareskrim Mabes Polri menetapkan calon gubernur yang diusung Demokrat dan PAN ini sebagai tersangka.

“Iya betul, setelah dilakukan gelar perkara Jumat (4/12), Calon Gubernur Sumbar atas nama Mulyadi ditetapkan menjadi tersangka,” kata dia.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan pada Senin hari ini (7/12). Menurutnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar itu diduga melakukan tindak pidana pemilihan yaitu melakukan kampanye di luar jadwal.

“Pelanggaran kampanye di luar jadwal ini sesuai Pasal 187 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2020,” kata dia.

Berikut bunyi Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu Calon Gubernur Sumbar Mulyadi setelah Sentra Gakkumdu menyepakati perkara tersebut masuk dalam tindak pidana pemilihan yang kemudian penyidikannya diteruskan ke Bareskrim.

“Setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu dan lidik oleh kepolisian serta pendampingan dari kejaksaan, bahwasannya Sentra Gakkumdu sepakat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik,” kata Brigjen Pol Awi.

Sementara, Kadiv Humas Masbes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menegaskan keputusan Polri untuk menunda proses hukum terhadap para paslon hanya terkait pidana murni. Sedangkan pidana pemilu, kata Argo, tetap berjalan seperti biasa. Ia menerangkan penetapan tersangka Mulyadi tak lepas dari laporan seseorang ke Bawaslu yang kemudian diteruskan ke Bareskrim Polri lantaran ditemukan adanya unsur pidana pemilu. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menjelaskan kasus ini berawal dari laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal karena Mulyadi tampil dalam acara ‘Coffee Break’ di TV One pada 12 November 2020.Sedangkan kampanye di televisi baru boleh dilakukan 14 hari sebelum pencoblosan, sementara Mulyadi tampil di TV One di luar masa tersebut.Pada hari itu laporan yang sama masuk ke Bawaslu RI dan kasus ini diambil alih oleh Bawaslu RI.

“Bawaslu RI memerintahkan kita melakukan klarifikasi kepada pengadu dan teradu dan sudah kita laporkan. Setelah melakukan sidang di Gakkumdu mereka menemukan dugaan pidana dan membawa ke Mabes Polri,” kata dia.

Bawaslu RI juga membantah penetapan tersangka cagub Mulyadi bersifat politis. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya mengacu pada mekanisme yang diatur undang-undang dalam memproses penanganan perkara dugaan pelanggaran.

“Tidak ada kepentingan politik dalam proses penanganan pelanggaran terkait calon gubernur Sumatera Barat,” kata Dewi dalam acara rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang disiarkan virtual, Minggu (6/12).

Ihwal penetapan tersangka yang berdekatan dengan waktu pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, Dewi mengatakan hal ini bukanlah desain dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dewi berujar, kerja-kerja penanganan perkara di Sentra Gakkumdu mengikuti tata cara dan mekanisme yang diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Ia mengatakan mekanisme penanganan pelanggaran memang memiliki tenggat waktu, yakni lima hari di Bawaslu dan 14 hari di kepolisian.

“Dalam hitungan waktu ini maka tidak bisa dihindari proses penanganannya akan bertemu dengan waktu yang sangat dekat dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” ujar dia.

KPU Sumbar: Mulyadi Batal Jadi Cagub Jika Terbukti Bersalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) dapat membatalkan status Calon Gubernur nomor urut 1 Mulyadi, jika pelanggaran yang dilakukannya memenuhi syarat untuk dibatalkan dengan proses yang telah inkrah.

Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan, KPU Sumbar tidak ikut campur soal hukum yang menjerat Calon Gubernur Sumbar, Mulyadi. Sampai saat ini juga belum ada pengaruh terhadap statusnya sebagai calon gubernur.

“Selagi statusnya tersangka tidak ada pengaruhnya, KPU tidak ikut urusan itu. Itu kan urusan pihak pasangan calon. KPU tidak ada komentar soal itu,” ujarnya, Sabtu (4/12).

Menurut Izwaryani, jika Mulyadi benar-benar terbukti secara inkrah, Mulyadi bisa dibatalkan sebagai peserta Pilgub Sumbar. Namun itu tergantung dengan apa keputusan inkrahnya.

“Kalau sudah putusan inkrah, bisa digugurkan, tentu dengan melihat dulu apakah inkrahnya bergantung dengan pembatalan calon atau tidak, tergantung jenis kesalahan di keputusannya nanti,” katanya.

Ia menambahkan, jika putusan inkrah tersebut keluar setelah hari pemilihan 9 Desember, dan Mulyadi dinyatakan menang, maka KPU Sumbar bisa membatalkan keterpilihannya.

“Kalau misalnya terpilih, kita batalkan jadi calon terpilih. Itu ada undang-undangnya, jadi tergantung keputusannya apa, kalau memang dalam keputusan bisa membatalkan maka bisa saja dibatalkan,” katanya.

DEMOKRAT HORMATI PROSES HUKUM

Di sisi lain, Partai Demokrat mempertanyakan penetapan tersangka Mulyadi yang juga merupakan kadernya oleh Bareskrim Mabes Polri. Sekretaris Badan Pemilihan Umum Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai penetapan tersangka ini tendensius dan politis.

“Kami menghargai dan menghormati proses hukum yang berjalan, namun hendaknya penegak hukum dapat berlaku adil untuk menilai persoalan ini secara jernih, proporsional, dan adil,” kata Kamhar.

Sedangkan penasihat hukum dari Tim Pemenangan Mulyadi menyatakan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri terhadap Mulyadi terkait tindak pidana pemilu tak mempengaruhi kontestasi politik yang sedang bergulir.

“Secara hukum, kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan, namun perlu kami tegaskan bahwa penetapan tersangka itu tidak mempengaruhi kontestasi politik,” kata penasihat hukum tim pemenangan Mulyadi yakni Hanky Mustav Sabarta, saat dihubungi dari Padang, Sabtu.

Menurutnya, jika melihat ancaman dari pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 memuat ketentuan kurungan selama 15 hari, paling lama 3 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp1 juta.

“Jadi tidak ada pengaruhnya ke kontestasi, pemilihan tetap berjalan seperti biasa dan Pak Mulyadi pun tidak goyang karena itu,” ujarnya lagi.

Pihaknya juga menilai unsur pasal terkait kampanye di luar jadwal yang disangkakan berdasarkan Pasal 187 (1) kepada Mulyadi juga tidak terpenuhi.

“Kampanye itu adalah acara yang dilaksanakan, difasilitasi, dan dibiayai oleh KPU. Sedangkan kegiatan klien kami di salah satu televisi itu bukan dilaksanakan, difasilitasi, atau dibiayai oleh KPU, sehingga tidak bisa dikatakan kampanye,” katanya lagi.

Pengacara yang akrab disapa Hanky Matondang itu, juga mengatakan untuk proses hukum, pihaknya akan menyiapkan sejumlah bukti yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan. (ant/lgm)

Next Post

Seekor Harimau yang ‘Teror’ Warga Danau Kembar Masuk Perangkap

Ming Des 6 , 2020
SOLOK, KP – Setelah sekian lama membuat resah masyarakat dan petani di Jorong Rawang Gadang dan Jorong Lurah Inggu Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, akhirnya berhasil masuk perangkap yang dipasang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Minggu (6/12). Kepala Resor Badan Konservasi Sumber […]