Reshuffle Kabinet, Sandiaga dan Risma DIkabarkan Masuk

JAKARTA, KP – Presiden Jokowi disebut-sebut akan segera mengumumkan reshuffle kabinet. Nama politisi Gerindra Sandiaga Uno dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, muncul sebagai kandidat mengisi kursi menteri yang kosong.
Presiden Joko Widodo kabarnya bakal melakukan perombakan kabinet ada akhir Desember 2020, seiring dua menterinya ditetapkan tersangka dugaan suap oleh KPK. Bahkan, Jokowi terlah memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subiantoyang juga Ketua Umum Gerindra, ke Istana Negara, Jakarta pada Selasa (15/12). Namun, Ketua Harian Partai GerindraSufmi Dasco Ahmad menampik bahwa pemanggilan itu untuk membahas soal calon pengganti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Hingga saat ini Jokowi belum memutuskan pengganti Edhy. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Edhy Prabowo mundur dari kabinet dan juga pengurus pusat Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang juga Wakil Ketua MPR mengimbau semua pihak untuk bersabar, karena perombakan kabinet merupakan hal prerogatif dari Presiden.
Sementara, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.
“Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu,” kata Baidowi.
Terkait sosok yang pantas menjabat dua pos tersebut, Baidowi mengatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, ia menilai adanya dua menteri yang menjadi tersangka akan membuat Presiden Jokowi lebih selektif memilih calon menterinya.
“Terutama dalam hal integritas dan mungkin juga membuat aturan yang ketat terhadap lingkungan kerja di masing-masing kementerian,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
“Ada batasan-batasan tertentu mungkin yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” pungkas Baidowi.

3 SKENARIO RESHUFFLE

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo memiliki tiga skenario reshuffle yang mungkin dilakukan untuk mengganti menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pertama, pengganti dua menteri tetap diberikan ke Partai Gerinda dan PDI Perjuangan.
Skenario kedua, dua kementerian itu diberikan kepada pihak lain, bisa dari parpol koalisi lain atau kalangan profesional non-parpol.
Namun, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tetap dapat slot di kementerian lain.
“Dua Kementerian itu bagian jatah politik koalisional kabinet akomodatif Jokowi. Prinsipnya, tidak mengurangi jatah pos menteri dari PDI Perjuangan dan Gerindra. Paling hanya tukar posisi menteri,” kata Adi dilansir Kompas.com.
Skenario ketiga, posisi dua kementerian itu diberikan ke pihak lain dengan mengurangi jatah kursi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
“Tapi skenario ini beresiko menimbulkan gejolak, terutama PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Karenanya, skenario ini sulit diwujudkan,” kata Adi.
Ia menyarankan agar presiden mengubah susunan kabinet atau reshuffle pasca-penetapan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Adi mengatakan, Jokowi perlu mempertimbangkan aspek integritas dalam memilih menteri dalam melakukan reshuffle agar tak menjadi beban dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang jelas Jokowi pasti reshuffle mengganti dua menteri yang jadi tersangka. Wajib selektif, integritas yang utama. Jangan sampai menteri jadi beban presiden karena perilaku korup mereka,” kata Adi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.
Edhy diduga menerima uang hasil suap tersebut sebesar Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra perkasa (PT DPP) Suharjito.
Tidak lama berselang, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial Covid-19.
Juliari diduga menerima Rp 17 miliar yang merupakan fee dari perusahaan rekanan proyek pengadaan dan penyaluran bantuan sosial Covid-19.
KPK menyebut, fee yang dipatok untuk disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bantuan sosial. (trb)

Next Post

Seorang Pria Tewas di Ngarai Sianok

Rab Des 16 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Seorang pria bernama Aji Sopo (39 tahun) jatuh ke jurang Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi, Rabu siang (16/2/12) sekitar pukul 13.00 WIB. Korban diduga terpeleset saat buang air kecil di sekitar bibir tebing.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota BukittinggiIbentaro Samudra mengatakankorban terjatuh di kedalaman 100 meter. […]