SASAR PELAKU POLITIK UANG Ribuan Personel Gabungan Bawaslu TNI-Polri Lakukan Patroli Bersama

LUBUKSIKAPING, KP – Ribuan personel gabungan Bawaslu dan TNI-Polri diturunkan untuk melakukan patroli anti politik uang di daerah Kabupaten Pasaman, mulai Minggu (6/12) malam.

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita mengatakan, ribuan personel gabungan itu bakal melakukan patroli anti politik uang hingga 8 Desember mendatang. “Mulai malam ini kami turunkan untuk patroli anti politik uang 707 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), 36 orang Panwascam, 37 orang PKD dan sejumlah personel Sekretariat Bawaslu. Belum lagi ratusan personel gabungan TNI-Polri. Ribuan personel gabungan itu akan berpatroli anti politik uang di seluruh daerah Pasaman,” terangnya.

Patroli gabungan itu kata dia, lebih menekankan operasi pencegahan tindakan poltik uang. “Penekanan operasi gabungan ini lebih kepada upaya pencegahan dalam tindak pidana politik uang di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada yang tertangkap tangan di lapangan melakukan politik uang akan langsung kami tindak,” tegasnya.

Sejauh ini kata Rini, pihaknya belum menerima adanya laporan pidana politik uang di daerah Pasaman. “Kami belum ada menerima laporan politik uang. Untuk itu kami minta kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada kami jika menemukan tindak pidana perbuatan politik uang tersebut agar ditindak langsung,” katanya.

Ia menyebutkan, sanksi pidananya sangat jelas di dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A jika terbukti melakukan politik uang. “Selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang, dikenakan sanksi pidana. Dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi. Jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum,” ulasnya.

Setiap orang kata dia, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang mana mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” tutupnya. (nst)

Next Post

PIMPIN RAPAT EVALUASI REALISASI APBD BUKITTINGGI Wako Ramlan Tekankan Aparatur Agar Bekerja Sesuai Aturan

Sel Des 8 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Walikota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias memimpin langsung Rapat Evaluasi Realisasi APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 di Hall Utama Balaikota Bukittinggi, Senin (7/12). Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, H. Yuen Karnova melaporkan, hingga memasuki akhir November 2020, pelaksanaan kegiatan baru mencapai 63 persen yang telah terealisasi. Ada beberapa […]