SEBULAN MENJELANG PEMILIHAN KAPOLRI BARU Akankah Muncul ‘Kuda Hitam’ Pesaing Komjen Pol Listyo?

JAKARTA, KP – Komjen Listyo Sigit Prabowo berjalan pelan menuju jembatan penyeberangan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Bersama beberapa anak buah, Kabareskrim Polri itu berhenti sejenak, memantau situasi.

Di bawahnya, massa berkerumun. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI sedang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Beberapa saat sebelumnya, massa demonstran merangsek maju. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata.

Hari itu, pertengahan Oktober 2020, Listyo bersama Kapolda Metro Jaya (kala itu) Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman memantau unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja. Listyo sempat berdiri persis di belakang beton dan kawat berduri, yang memisahkan demonstran dengan polisi.

Dalam gelombang unjuk rasa yang berlangsung hingga beberapa pekan itu, Kabareskrim Listyo tercatat lima kali turun ke lapangan.

Ia juga tampak memantau demonstrasi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan buruh, juga di kawasan Patung Kuda, sekitar sepekan kemudian. Terakhir, awal November, ia terlihat mengawasi jalannya demonstrasi buruh dari balik kawat besi di Gedung Sapta Pesona.

Jarang-jarang, ada pejabat Polri setinggi itu yang turun ke jalan saat unjuk rasa. Dan bukan hanya itu ‘keunikan’ Listyo, pejabat nomor tiga di kalangan Polri ini.

Juni lalu, ia mengancam akan menghukum berat para pembakar hutan di masa pandemi. Agustus, ia membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Bareskrim.

September, ia memerintah jajarannya menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Dan pada Desember, beberapa hari menjelang Pilkada serentak, ia mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu.

Listyo turun langsung menangani kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, meresmikan gedung baru Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor Polri), memimpin delegasi Indonesia dalam Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-14, dan mengambil alih proses penyidikan kasus tewasnya enam pengawal Rizieq Shihab di Tol Cikampek.

Kabareskrim yang dilantik setahun lalu itu seperti selalu berada di mana-mana, seperti lebih sering berada di depan Kapolri Idham Aziz, yang seperti memilih berdiri di belakang.

ANGKATAN PALING MUDA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan kriteria calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

“Yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan itu prinsip senioritas: penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri, sedangkan jenjang karier itu pengalaman penugasan pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai jabatan di kepolisian,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, akhir November lalu.

Kompolnas berjanji akan segera mengirimkan nama-nama calon Kapolri ke Presiden. “Dalam waktu dekat. Masih ada waktu, kami sedang mempersiapkan,” kata Poengky, Jumat (11/12).

Pengangkatan (kala itu) Wakapolri Idham Azis menjadi Kapolri pada November 2019, di luar kelaziman. Pada era pemerintahan Soeharto, sekitar akhir 1980an, memang ada Wakapolri diangkat menjadi Kapolri, tapi baru kali ini ada perwira tinggi menjelang pensiun malah ditunjuk menjadi Kapolri.

Kala itu, masa dinas Idham hanya tersisa 14 bulan. Selama ini Kapolri biasanya masih memiliki masa dinas paling tidak dua tahun.

Ketika Tito ditunjuk menjadi Kapolri pada Juli 2016, masa dinasnya di Polri masih enam tahun lebih. Saat itu Tito menggantikan Badrodin Haiti, angkatan 1982, lima tahun seniornya.

Menilik Idham yang lebih banyak di belakang, dan sikapnya yang ingin segera pensiun setelah menjalankan tugas 1 Februari 2021 nanti, apakah Presiden akan memakai pola seperti saat menunjuk Tito: memilih Kapolri dari angkatan yang jauh lebih muda?

Sejauh ini, nama Listyo tampak paling berkibar. Dengan surutnya nama bekas Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana lantaran kasus pembiaran kerumunan, kini tinggal Wakapolri Komjen Gatot Eddy Purnomo dan Kabaharkam Komjen Agus Andrianto menjadi pesaing kuat Listyo.

Hanya ada tiga nama itu yang agaknya memenuhi kriteria UU Polri. Listyo (Angkatan 1991 di Akademi Polisi), Gatot (1988), dan Agus (1989) adalah jenderal berbintang tiga berpangkat tertinggi di bawah Kapolri; ketiganya pernah memimpin teritorial daerah dengan menjabat Kapolda; dan ketiganya juga pernah menjalankan penugasan pada berbagai bidang profesi dan jabatan di Polri.

Listyo memang berasal dari angkatan muda, namun sejumlah nama yang seangkatan dengannya juga mulai menduduki jabatan tinggi. Misalnya, Kadiv Humas Irjen Argo Yuwono, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda NTB Irjen M Iqbal, dan yang terbaru, Kapolda Metro Jaya Mohammad Fadil Imran.

DIMULAI DARI SOLO, DIANGKAT MENJADI AJUDAN

Listyo memulai karier di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ia pernah menjadi Kapolres Pati dan Sukoharjo serta Wakapoltabes Semarang. Saat ia menjabat sebagai Kapolrestabes Surakarta pada 2010-2012, (Presiden) Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo periode kedua.

Pada 2012, saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listyo dimutasi menjadi Asubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri, sebelum ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara sejak Mei 2013.

Dan ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden RI periode pertama pada 20 Oktober 2014, hanya sepekan kemudian Listyo ditunjuk menjadi ajudan presiden.

Listyo bertugas di istana selama dua tahun, sebelum kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Banten dan pecah telur menjadi jenderal. Saat itu ia sempat ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten karena beragama Kristen.

Listyo mengemban tugas sebagai Kapolda Banten hingga 24 Agustus 2018, lalu dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri pada 13 Agustus 2018, dan berhak menyandang bintang dua.

Pada 6 Desember 2019 ia ditunjuk menjadi Kabareskrim, setelah kursi itu dibiarkan kosong lebih dari sebulan setelah Idham naik menjadi Kapolri. Tiga pekan kemudian Listyo naik pangkat, setingkat bintang tiga.

Sejak Kapolri dijabat Tito, banyak posisi strategis di Polri dikuasai angkatan 1987; sejak Kapolri Idham posisi-posisi strategis bergeser ke angkatan 1988 dan sesudahnya. Dalam proses ini sekitar lima angkatan tergerus, menunggu pensiun.

Jika Listyo (angkatan 1991) terpilih kelak, ada beberapa angkatan lagi di Polri tergerus. Kabarnya, ini yang membuat pertarungan merebut kursi Kapolri berlangsung sangat keras. Namun penunjukan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

Pertengahan Desember ini parlemen memasuki masa reses. Kemungkinan, Jokowi akan menyerahkan nama calon Kapolri pada akhir bulan, atau awal tahun depan. Sekitar sebulan kemudian, setelah proses fit and proper test di DPR, Kapolri baru akan dilantik.

Dia adalah nama yang disodorkan Presiden ke parlemen, dan tampaknya hanya ada satu nama, seperti pola Jokowi selama ini – kecuali jika belakangan muncul ‘kuda hitam’. Mungkinkah? (lkd)

Next Post

Selamat untuk Bupati Baru Limapuluh Kota

Ming Des 13 , 2020
PANTAS rasanya warga Limapuluh Kota bersyukur dengan suksesnya pilkada memilih bupati baru. Sebagai ‘urang pek eten’ kita pantas berucap ‘biduak lalu kiambang bertaut’. Tak perlu ada yang kecewa. Bagaimanapun, bupati pilihan rakyat diharapkan mampu bekerja maksimal membangun perkampungan ‘Gonjong Limo’ lebih baik lagi. Kepada calon yang belum beruntung memenuhi kehendak […]