TINDAK TEGAS POLITIK UANG DI PILKADA, Bawaslu Sijunjung Bakal Lakukan ‘OTT’

SIJUNJUNG, KP –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung bersama unsur kepolisian daerah setempat akan menindak tegas para pelaku money politik dan akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).Pernyataan tersebut terungkap saat Bawaslu melakukan jumpa pers bersama wartawan yang bertugas di daerah itu, baru-baru ini. Bahkan, Bawaslu juga melibatkan 524 anggota Panwas dan 5000-an petugas untuk mengawasi dan mensukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Ketua Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul didampingi Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Riki Minarsah mengatakan, pertemuan tersebut membahas berbagai hal. Mulai dari medsos hingga persoalan paslon dan pengamanan pendistribusian logistik. Menurutnya, sejauh ini tak ada yang melapor soal adanya pelanggaran Pilkada. “Informasi belum ditemukan adanya pelanggaran dan yang ada dikabarkan administrasi dan pelanggaran kode etik,” jelasnya.

Bahkan soal adanya paslon berbagi sembako kata dia, ternyata banyak yang mengaku tidak tahu soal itu. “Diduga sumbernya dari akun bodong. Nah, untuk itu medsos diminta tidak membuat berita melebar. Polisi nanti juga akan melakukan OTT bagi pelanggar money politik,” tegasnya.

Sementara Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Riki Minarsah menegaskan, Bawaslu bersama Gakkumdu akan mencegah praktek money politik. Bahkan kata Riki, menyikapi berbagai kegaduhan di medsos terkait netralitas ASN , Bawaslu menemukan pelanggaran itu sejak 25 November 2020 sebanyak 10 kasus.

“Bahkan juga ada masalah kode etik rekrutmen KPPS, yakni satu kasus oleh PPS. Di kecamatan ada 8 tidak ditemui unsur formil. Pemberitaan bikin gaduh soal PKH yang mengintimidasi program PKH, itu juga tak diakui petugas tersebut. Dari hasil penulusaran tak ditemui unsur pidana, kepala daerah yang salahi kewenangan akan terkena sanksi pidana. Namun soal itu tak ada sanksi pidananya, karena mereka tak melanggar kode etik. Keterangan dari masyarakat tak ada intimidasi,”papar Riki.

Menanggapi adanya pemberitan pembagian sembako dalam bingkisan paslon pun tak ditampik pihak Bawaslu. Menurut Riki, 45 ribu bingkisan siap didistribusikan paslon itu ternyata kain sarung dan bukan sembako yang jumlahnya 4200. “Dalam kemasan memang bahan kampanye dan bahan kampanye sudah didaftarkan ke KPU,” ulasnya.

Di samping itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal strategi. Mulai soal TPS yang rawan, bencana alam, TPS dekat rumah paslon dan TPS dekat timses juga dinilai rawan. ”Untuk itu akan dilakukan launching Indek Kerawanan Pilkada (IPK). Akan dilakukan upaya pencegahan money politik di masa tenang. Di tiap kecamatan akan dibangun 3 hingga 4 posko yang tujuan cegah dan tolak money politik. Untuk itu kita akan libatkan TNI-Polri dan media serta masyarakat untuk mengantisipasinya. Masyarakat diharapkan jangan terprovokasi berita bohong. Mari kita ciptakan Pilkada kondusif dan menyejukkan,” pintanya.

sedangkan Kapolres Sijunjung, AKBP Andry Kurniawan diwakili Kabag OP Polres Sijunjung Kompol Refinus mengatakan, Polres akan kawal pendistribusian logistik hingga ke nagari-nagari. selain itu dialog tersebut juga dihadiri unsur Polri, Kesbangpol, Ketua KPU Sijunjung Lindo Karsyah, dan Kasat Intel, Iptu Alminazri. (shd)

Next Post

Hadapi Masa Tenang Pilkada, Kejari Berikan Penyuluhan Kepada Aparatur Pemko Bukittinggi

Rab Des 2 , 2020
BUKITTINGGI, KP – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi H. Yuen Karnova, membuka secara resmi Penerangan Hukum Bidang Intelijen terutama terkait Pilkada tahun 2020 yang diadakan Kejaksaan Negeri Bukittinggi di Hall Balaikota Bukittinggi, Rabu (2/12). Kegiatan tersebut diikuti Asisten, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kota Bukittinggi. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, H. […]