TP-PKK Nagari dan Kecamatan Diminta Tingkatkan Kreativitas

PARITMALINTANG, KP –Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa, Erman membuka rapat koordinasi (rakor) dan konsolidasi pendamping dana desa dengan program PKK, bagi nagari dan kecamatan se-Kabupaten Padangpariaman, Senin (14/12) di Hall IKK kantor Bupati Padangpariaman. Rakor dan Konsolidasi itu diadakan sehubungan dengan berakhirnya anggaran tahun 2020 dalam rangka pendampingan kegiatan dana desa di Kabupaten Padangpariaman.

“Tujuan rakor dan konsolidasi dengan Kasi yang membidangi urusan PKK nagari untuk sinkronisasi dan evaluasi kegiatan 2020 dan sekaligus mendorong peran Kasi untuk pengembangan program PKK pada masing-masing nagari di Padangpariaman,” ujar Erman.

Ia juga menambahkan, program TP PKK kabupaten ditindaklanjuti TP PKK kecamatan dan nagari sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat di nagari. “Dana APB Nagari digunakan dalam bentuk dukungan operasional dan program kegiatan PKK nagari di bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan,” tutupnya.

Senada dengan itu Sekretaris PKK Kabupaten Padangpariaman, Ny. Des Erman menjelaskan, sejak 2017 PKK sudah resmi dan apapun kegiatan PKK selama tidak melanggar aturan akan dilindungi undang-undang. Ia juga menyayangkan masih ada beberapa perangkat PKK di nagari dan kecamatan masih bertanya tentang SPJ program dan beberapa hal lain.

“Kami selaku pengurus TP-PKK Kabupaten meminta agar TP-PKK di tingkat nagari dan kecamatan agar lebih memahami program yang telah ada. Kami juga meminta TP-PKK di nagari dan kecamatan se-Kabupaten Padangpariaman agar meningkatkan kreativitas dalam melakukan kegiatannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, beberapa kegiatan PKK yang terhalang pandemi salah satunya adalah jambore PKK tingkat kabupaten dan akan diusahakan kembali diadakan tahun depan jika kondisi memungkinkan dan pandemi tidak berkelanjutan. “TP-PKK adalah kegiatan sosial yang memiliki semboyan dari kita untuk kita, sehingga apapun yang dikerjakan nantinya akan kembali kepada kita,” tutur Kepala SMP Negeri 1 Sintoga itu.

Sementara itu Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa, Rosi Yanti selaku narasumber memaparkan, pengolahan keuangan untuk TP-PKK diatur Pemendagri 2018 dan belum ada perubahan hingga sekarang. “Kegiatan TP-PKK setiap tahunnya sudah diatur dalam RPJMD yang hanya bisa dirubah dalam 6 tahun sekali. Oleh karenanya kami meminta perangkat nagari agar memahami RPJMD sebagai acuan melakukan kegiatan PKK. Bantuan operasional PKK di nagari dianggarkan Rp 15 juta per tahun pada setiap nagari,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, pendapatan nagari terbagi atas tiga bagian, yakni pendapatan asli nagari, transfer dan lain-lain pendapatan nagari yang sah. (war)

Next Post

TERKAIT SELEKSI PENERIMAAN KASI, Puluhan Warga Berunjuk Rasa di Kantor Desa Tungkal Selatan

Sen Des 14 , 2020
PARIAMAN, KP – Puluhan Warga Desa Tungkal Selatan lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, Senin pagi (14/12).Salah seorang peserta aksi, Fauzan (35 tahun) mengatakan, aksi yang mereka lakukan yakni menuntut hasil penerimaan perangkat Kepala Seksi (Kasi) pelayanan dan pemerintahan di desa itu. “Kami […]