19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KJKS Kelurahan Pantas DiauditTim Independen

PEMERINTAH Kota (Pemko) Padang terus berusaha melahirkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satu program unggulannya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di seluruh kelurahan yang ada di Padang. Program KJKS tersebut sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

Ada KJKS yang beroperasi dengan baik, namun ada juga KJKS yang dirundung problema internal yang tidak banyak diketahui warga kelurahan hingga akhirnya mencuat ke permukaan seperti diberitakan KORAN PADANG terbitan Jumat (5/3) di halaman 1.Dalam berita itu disebutkan seorang manajer KJKS Pegambiran Ampalu Nan XX berinisial DSD ditahan jaksa karena diduga ‘malapia’ dana koperasi itu  sekitar Rp900 juta. Sungguh memalukan. Tangan mencencang, bahu memikul. Apa boleh buat, yang bersangkutan terpaksa diinapkan di ‘hotel prodeo’ di Anak Air.

Dari 104 kelurahan di Padang, apakah KJKS yang satu ini saja yang berulah? Tentu waktu yang akan menjawabnya. Sudah saatnya di era keterbukaan sekarang tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tim pemeriksa rutin KJKS dari Dinas Koperasi Padang bersama inspektorat hendaknya memberi efek jera kalau ada di antara mereka yang tidak amanah. Tak perluyang berulah dilindungi. Sebab masyarakat sudah bosan mendengar beragam problema negatif di negeri ini. Tiap hari kita disuguhi informasi yang merugikan rakyat dan pemerintahan.

Harapan kita lembaga pemerintahan di Padang, khususnya yung membina perkoperasian memberi informasi rutin tentang koperasi baik yang, yang sedang dibina, maupun yang sudah terserang penyakit kronis dan sulit sembuh.

Jangan hanya sekadar berupa ‘peringatan’ sanksi yang diberikankepada koperasi yang berulah. Sudah saatnya efek jera diberikan, yaitu diseret ke ranah hukum sesuai aturan dan perundang-undangan. Warga dan pemuka kelurahan hendaknya proaktif memberitahu aparat berwenang jika ada pengurus koperasi yang dicurigai ‘bermain’.

Dari peristiwa yang menimpa KJKS Pegambiran ini hendaknya muncul inisiatif Pemko Padang mengevaluasi perjalanan seluruh lembaga KJKS di kelurahan. Pelaku yang merugikan KJKS, selain wajib membayar kembali uang yang ditilep, juga harus menerima vonis yang ditetapkan pengadilan. *