19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

‘KLB’Kilat, Moeldoko Jadi Ketua Umum ‘Demokrat’ – AHY: Ilegal dan Bodong!

DELI SERDANG, KP – Prahara internal yang mengguncang Partai Demokrat akhirnya benar-benar erupsi. Sebuah acara yang disebut ‘Kongres Luar Biasa (KLB)’ dilaksanakan di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Berlangsung ekstra cepat, peserta acara itu memilih Moeldoko sebagai ketua umum ‘Partai Demokrat’.

Acara di Deli Serdang ini dihadiri sejumlah kader senior partai Demokrat yang dipecat, seperti Jhoni Allen, Max Sopacua, hingga Marzuki Alie. Selain itu, ada juga eks Bendahara Umum DPP Demokrat M. Nazaruddin.

Dibuka pukul 14.50 WIB oleh deklarator sekaligus senior Partai Demokrat, Etty Manduapessi, jalannya acara kemudian diserahkan kepada Jhoni Allen Marbun sebagai pimpinan sidang.Kurang dari 40 menitatau sekitar pukul 15.35 WIB, KLB telah memutuskan 8 hal penting. Termasuk Ketua Umum ‘Partai Demokrat’ yang baru.

Proses pemilihan ketua umum berjalan kurang dari lima menit sejak pengusulan nama calon hingga pemilihan. Jhoni Allen sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada peserta yang hadir siapa saja yang mereka inginkan menjadi calon ketua umum. dua nama mencuat dari beberapa peserta, yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Marzuki Alie. Jhoni Allen kemudian meminta masing-masing pendukung kedua kandidat untuk berdiri.

Tidak ada angka pasti berapa jumlah peserta yang berdiri saat disebutkan mendukung Moeldoko. Namun secara pandangan mata, jumlahnya memang lebih banyak dari pendukung Marzuki Alie. Jhoni Allen pun menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum.

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” sebut Jhoni membacakan putusan KLB.

Moeldoko sendiri tidak hadir di lokasi saat keputusan diambil. Jhoni Allen sebagai pimpinan sidang baru meminta kesediaan Moeldoko untuk menerima keputusan penetapan itu setelah keputusan dibuat.

Moeldoko yang mengaku akan terbang dari Jakarta ke Kualanamu saat dihubungi melalui panggilan selularmenerima penetapan tersebut.

Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan dalam acara yang disebut KLB itu tidak satupun Ketua DPD Partai Demokrat yang hadir. Padahal, syarat menggelar KLB sesuai AD/ART partai harus dihadiri 2/3. Kemudian, Ketua DPC yang hadir 0 persen dari jumlah total 514 ketua DPC.

“Jadi KLB dihadiri peserta ghaib,” kata Andi Arief melalui unggahan di akun twitternya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BENTROK MASSA

KLB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deliserdang diwarnai bentrokan antara kader simpatisan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ormas penjaga KLB. Salah satu kader Partai Demokrat dikabarkan terluka dalam bentrokan tersebut.

Ketegangan terjadi saat simptisan AHY yang datang ke lokasi KLB dengan menumpang tiga bus dihadang oleh ormas yang diduga untuk mengamankan acara. Selain itu, ada juga sekelompok orang berkaus putih berlambang Partai Demokrat.

Mereka mengusir para kader Demokrat hingga ke SPBU dekat lokasi acara, Jalan Jamin Ginting. Akhirnya di depan SPBU bentrokan tak terelakkan. Pukulan pentungan kayu dan besi terjadi. Akibatnya satu orang terluka diketahui bernama Armanta Sembiring, warga Desa Sukamakmur yang ditengarai merupakan kader Demokrat.

AHY: KLB Ilegal dan Bodong!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah. AHY menyebut, KLB tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.

“Kongres luar biasa secara ilegal, secara inkonstitusional mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang di Sumatera Utara apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM,” kata AHY saat jumpa pers, Jumat (5/3).

AHY juga menegaskan dirinya merupakan ketua umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, berdasarkan AD/ART, KLB bisa digelar jika disetujui, didukung dan dihadiri 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah, setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang atau di kedua-duanya. Maka, minimal diinisiasi dan diselenggarakan KLB harus persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Pasal tersebut tidak dipenuhi sama sekali, tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut,” katanya.

Menurutnya, Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB. Mereka, kata AHY, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. “Mereka berada di daerah masing-masing,” tuturnya. (mdc)