9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KISRUH LAHAN, LIMA PETANI DITANGKAP POLISI – DPRD Sumbar Akan Panggil Bupati Pasbar dan Polda Sumbar

PADANG, KP- Komisi I DPRD Sumbar akan memanggil Bupati Pasaman Barat serta pihak Polda Sumbardalam upaya penyelesaian masalah yang dialami masyarakat petani Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasbar. Kasus lahan ini semakin mencuat setelah lima petani di pasbar ditangkap polisi. Sehingga, sekitar 50 orang perwakilan masyarakat Air Bangis mendatangi DPRD Sumbar untuk mengadukan persoalan itu, Senin (19/4). Masyarakat petani juga mengaku adanya pengambilan paksa lahan yang telah mereka garap sejak lama.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahrisaat menyambut kedatangan puluhan masyarakat Air Bangis, meminta seluruh pihak terkait berpikir jernih dalam menyikapi persoalan ini. Apalagi, perekonomian masyarakat daerah tersebut lumpuh akibat persoalan tersebut.

Untuk itu, ia meminta Gubernur dan Polda Sumbar serta Pemkab Pasbar memberikan solusi strategis kepada masyarakat agar tidak ada lagi persoalan, apalagi sampai ada penahanan terhadap petani. Ia juga berjanji akan mengupayakan kawasan garapan itu dibebaskan untuk masyarakatkarena sudah banyak fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan di sana.

“Sembari proses penyelesaian dilakukan, masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan takut, sebab kebutuhan hidup harus dipenuhi,” katanya.

Ia juga menyerukan kepada pihak berwenang agar masyarakat jangan langsung dipidanakan karena masih ada cara lain yang bisa ditempuh dalam upaya penyelesaian.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta Dinas Kehutanan memetakan lahan yang terpakai oleh masing-masing masyarakat dan lahan yang terpakai untuk fasilitas umum, seperti sekolah atau masjid. Menurutnya, persoalan itu muncul karena masyarakat tidak boleh tinggal di daerah ituserta adanya dugaan intimidasi terhadap masyarakat.

“Biarkan masyarakat tetap menggarap lahan serta memanen tanaman yang mereka tanam, apalagi sekarang bulan puasa dan sebentar lagi lebaran. Jika mereka tidak punya sumber pemasukan bagaimana akan berlebaran,” kata Arkadius.

Menurutnya, merujuk pada undang undang perhutanan sebenarnya ada peluang bagi masyarakat yang ingin melakukan pengelolaan hutan pada wilayah hutan produksi.

Sementara, Direktur LBH Pergerakan Indonesia, Guntur Abdurrahman mengatakansampai Minggu (18/4)sudah lima petani Air Bangis yang ditangkap dan ditahan oleh Polres Pasaman Barat.Penangkapan tersebut, terangnya, dengan tuduhan berkebun sawit di hutan lindung yang diketahui bahwa lahan tersebut ternyata termasuk dalam kawasan hutan produksi.

“Ke depan akan banyak masyarakat dan petani yang dalam ancaman penangkapan dan penahanan atas tuduhan serupa, mengingat hampir seluruh masyarakat di daerah tersebut adalah petani sawit,” katanya.

Menurutnya, pada faktanya masyarakat berkebun atas seizin pemangku adat yg memegang kuasa atas tanah ulayat (Datuak Penguasa Adat-Ulayat) yang sudah berlangsung sejak lama, yaitu lebih dari 10 tahun dan ada yang sudah 30 tahun.Bahkan, menurutnya, ada masyarakat yangg sudah bermukim turun-temurun di aeral tersebut sejak masih zaman penjajahan Belanda.

Padahal,lanjutnya, penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang termasuk dalam peta kawasan hutan memiliki prosedur dan tata cara penyelesaian secara administrasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Seharusnya upaya penegakan hukum pidana tidak dikedepankan sebagai sarana penyelesaian utama yang berorientasi mengirim masyarakat ke penjara. Sebab, masyarakat bukan penjahat hutan seperti pelaku illegal logging atauperusak hutan,” ujarnya.

Menurut Guntur, masyarakat hanya bergantung hidup dari pertanian yang kebetulan daerahnya termasuk dalam peta kawasan hutan. Bahkan di dalam sebagian areal kawasan hutan tersebut secara ‘de facto’ telah diakui sebagai kawasan pemukiman dengan telah dibangunnya sarana publik oleh pemerintah, seperti jalan, sekolah, tempat ibadah, dan lainnya.

Untuk memperjuangkan hak-hak dan upaya meminta perlindungan hukum dari intimidasi yang terjadi, maka perwakilan masyarakat petani Nagari Air Bangis menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar.(fai)