9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PO Bus Berdarah-Darah, Hela Napas Terakhir Sebelum Mudik Dilarang

JAKARTA, KP – Para Perusahaan Otobus (PO) akan menaikkan harga jual tiket bus sebelum tanggal pelarangan mudik 6 – 17 Mei 2021. Rencananya kenaikan tarif sebesar 20 persen hingga 50 persen. Ini adalah upaya terakhir PO untuk bertahan hidup sebelum aturan larangan mudik resmi berlaku..

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengatakan kenaikan harga tiket ini pada dasarnya dilakukan setiap tahun menjelang lebaran yang sudah seizin dari pemerintah. Namun, karena sekarang mudik lebaran dilarang maka operator bus tetap menaikkan tarif untuk menutup biaya operasional.

“Kenaikan tarif umum lazimnya pada H-7 hingga H+7 lebaran, tapi karena ada penyetopan operasi 6 – 17 Mei 2021 kenaikan itu kita geser ke depan. Karena untuk pelayanan non ekonomi dilepas ke pasar,” katanya, Senin (19/4).

Kurnia mengatakan tidak akan ada ‘ledakan’ penumpang yang signifikan pada momen lebaran kali ini. Ia memprediksi periode 30 April-5 Mei adalah puncak tertinggi arus penumpang sehingga butuh menaikkan harga tarif untuk menutup biaya operasional.

Saat ini pengusaha bus masih dalam kondisi bertahan karena pandemi. Cash flow mereka masih macet bahkan sudah ada beberapa angkutan bus yang mengalami kebangkrutan. Kurnia menjelaskan angkutan pariwisata dan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang paling berdampak.

Ketua Organda, Adrianto Djokosoetono juga mengakui akan ada peningkatan tarif tiket bus. Hal ini guna memberi kesempatan operator memberi layanan sebelum lebaran dan menutup dua minggu larangan beroperasi.

“Sifatnya memang kalau angkutan lebaran ini one way, bus tidak bisa langsung balik karena permintaan tidak ada. Selain itu kenaikan tarif juga untuk menutup kebijakan THR,” kata Adrianto.

Ia mengatakan dibutuhkan insentif bantuan langsung seperti kemudahan kredit dengan bunga murah dan paket bantuan langsung tunai untuk karyawan perusahaan angkutan darat agar operator bus bisa bertahan.

“Sampai saat ini belum ada insentif untuk industri angkutan darat yang berdampak langsung,” kata Adrianto.

Dia menjelaskan angkutan pariwisata juga belum beroperasi, bahkan menuju jurang kebangkrutan. Sementara angkutan kota termasuk taksi hanya 50 persen yang beroperasi.

“Dampak paling parah terjadi pada pelaku usaha angkutan charter pariwisata, mendekati nol pendapatannya. AKAP juga ada yang di bawah 10 persen,”pungkasnya.