DPRD Gelar Paripurna Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPj Walikota Padang Tahun Anggaran 2020

DPRD Padang menggelar rapat paripurna masa sidang I tahun 2021 tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang Tahun Anggaran 2020.

Rapat paripurna yang dilangsungkan di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Padang tersebut, Senin(12/4)  dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dengan diikuti Wakil Ketua Amril Amin, Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana. Hadir Walikota Padang, Hendri Septa, unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang baik secara langsung ataupun virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya menyampaikan, perlu dilakukan evaluasi dari LKPjWalikota Padang tahun anggaran 2020.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri. Ia mengatakan, evaluasi yang harus dilakukan yakni dalam bidang birokrasi pemerintahan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, dan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

“Dalam bidang birokrasi pemerintahanFraksi Partai Demokrat melihat, dalam melakukan promosi, mutasi dan degradasi jabatan ASN dilakukan berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan. Kami mengharapkan kepada BKSDM dapat melakukan fungsi sebagai “dapur” yang berperan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan keahlian dan job description dari ASN itu sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjutSurya Jufri menyampaikan, tingginya angka pengangguran dan belum optimalnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menggerakan perekonomian, membuat angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Sebanyak 11 ribu UMKM yang telah dilahirkan belum bisa bekerja optimal. Apalagi pandemi ini menciptakan pengangguran. Alhasil angka kemiskinan masih tinggi,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Padang, Muharlion dalam pandangannya melihat, Pemerintah Kota Padang perlu lebih serius memberikan porsi anggaran daerah bagi PSDA di Dinas PUPR. “Banyaknya genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi, belum lagi resiko banjir besar atau banjir rob saat pasang laut naik, menunjukan bahwa Pemko Padang belum bisa menyelesaikan permasalahan banjir secara komprehensif,” ucapnya.

Selanjutnya, Muharlion juga melihat masih banyaknya kerusakan jalan disebabkan oleh aktivitas lalu lintas Truk ODOL atau Over Dimension Overload yang bermuatan galian C di kaki bukit Gunung Sarik di sisi Bukit Barisan.

“Kondisi ini tentu akhirnya akan membebankan kepada APBD Kota Padang jika terus dibiarkan.Hampir tidak ada pengawasan dari pihak atau dinas terkait terhadap permasalahan pengawasan truk ODOL di Kota Padang. Oleh karena itu, kami meminta saudara Walikota memanggil dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas PUPR untuk menyikapinya. Selain itu, truk ODOL pembawa cangkang sawit di jalur By Pass Padang tanpa penutup atau terpal. Sehingga ada cangkang yang berceceran di sepanjang jalan By Pass, yang berakibat ketidaknyamanan dan resiko kecelakaan khususnya bagi pengendara roda dua,” ucapnya.

Di tempat yang sama Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye menyampaikan bahwa dalam hal penganggaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum menampakkan hasil kinerja yang memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PAD dari target Rp664.266.307.878,00 terealisasi sebesar Rp499.895.722.726,67 atau berkisar sebesar 75,26  persen.

“Pencapaian target dan realisasi Pajak Daerah Khusus hanya mencapai70,07 persen dari target APBD 2019. Penerimaan restribusi daerah hanya tercapai 56,16 persen. Hal ini membuktikan, pengelolaan pajak daerah, pengelolaan retribusi daerahbagi para pejabat pimpinan OPD bukan bagian dari kinerja pejabat yang bersangkutan sebagai pemangku jabatan OPD,” ucapnya.

Sementara itu Walikota Padang, Hendri Septa atas nama Pemerintah Kota Padang menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPjWalikota Padang tahun anggaran 2020 yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPj kami ini. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemko Padang ke depan,” sebutnya.

Walikota Hendri juga menyadari, kegiatan yang dilaksanakan Pemko Padang masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu tentunya diharapkan masukan positif dari DPRD Kota Padang demi pembangunan kearah yang lebih baik.Sehingga dengan itu, hal-hal yang telah dibahas dan dievaluasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemko dan masyarakat Kota Padang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, LKPj ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi Pemko Padang oleh DPRD dan masyarakat Kota Padang terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan laporan ini akan dapat ditentukan arah kebijakan Pemko Padang untuk tahun anggaran berikutnya.

“Saat ini kita masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Maka dari itu, di samping melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebarannya kita juga berharap dukungan seluruh warga Kota Padang untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Mulai dari memakai masker kemana bepergian, menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun. Begitu juga untuk mendukung dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pencegahan penyebarannya,”tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Walikota Hendri Septa mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa 1442 Hijrian kepada seluruh warga Kota Padang.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna kali ini sehubungan menindaklanjuti penyampaian nota LKPj Walikota Padang pada 15 Maret 2021 lalu. Kemudian setelah itu dilanjutkan rapat fraksidan pembahasan dengan SKPD terkait.(*)

Next Post

POLRES 50 KOTA GELAR OPERASI KESELAMATAN 2021, Kompol Russirwan: Selama 2020, Lakalantas Capai 73 Kasus

Sel Apr 13 , 2021
LIMAPULUH KOTA, KP – Selama 14 hari, terhitung dari 12 hingga […]