DPRD Sumbar Akan melakukan Monitoring Posko Penyekatan Mudik

PADANG, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan melakukan monitoring posko penyekatan arus mudik pada 10 titik yang terletak di perbatasan provinsi. Hal itu dikatakan anggota Komisi V DPRD Sumbar Daswippetra Dt Majinjiang Alam, saat ditemui KORAN PADANG, Rabu (28/4).

Dikatakannya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Sumbar akan melakukan monitoring untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan operasional petugas di lapangan. Secara teknis, proses monitoring akan dibagi per daerah pemilihan (dapil), dewan berasal dari dapil yang memiliki daerah berbatasan langsung dengan provinsi lain akan memonitor bagaimana kondisi posko ataupun petugasnya. 

Dia meminta untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga direkomendasikan agar disiapkan tim yang dapat melaksanakan rapit tes antigen di perbatasan. Jika ada yang medesak untuk masuk Sumbar dalam seperti adanya kemalangan dan sebagainya, harus dibuktikan dengan antigen secara fisik, bukan secara kertas. “Untuk pencegahan Covid-19 butuh kesadaran bersama, sosialisasi harus intens terlebih Sumbar telah memiliki Perda AKD,” katanya. 

Dia menambahkan, kebijakan larangan mudik merupakan hal bagus, namun harus diringi langkah-langkah rasional yang berarti tidak mengurangi nilai-nilai penegakan protokol kesehatan. Seluruh unsur harus bekerja profesional, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan keadaan dari suatu kebijakan. “Upaya pencegahan penyebaran virus corona melalui larangan mudik pernah dilaksanakan pada lebaran tahun lalu, hal itu cukup efektif untuk tahun ini semoga bisa terlaksana dengan optimal,” katanya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, jika telah disepakatkan untuk menerapkan larangan mudik, maka seluruh pintu masuk Sumbar harus dijaga, dan jangan setengah-stengah. Pintu masuk melalui bandara maupun pelabuhan tidak boleh luput dari penjagaan, jika tidak akan menjadi persoalan baru nantinya. “Jika bandara dan pelabuhan tidak dijaga, akan menjadi ketimpangan dari penerapan kebijakan, sehingga menjadi stigma negatif di tengah masyarakat,” katanya. 

Dia meminta Pemprov melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta perantau agar imbauan larangan mudik dipatuhi. Begitupun dengan teknis pelaksanaan di lapangan, mesti melibatkan TNI, Polri serta Sat Pol PP. (fai) 

Next Post

Harimau Agam Mengganas

Rab Apr 28 , 2021
ENTAH kenapa tiba-tiba ‘harimau Agam’ mengganas sejak beberapa waktu belakangan. […]